Connect with us
Merajut Nusantara: Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian

Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Digital Bisnis dalam Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM

Penulis:
Lukman Hakim
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Pemerintah adalah bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem Pemerintahan dan menetapkan Kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mensejahterakan masyarakat, dalam hal ini salah satunya adalah pembangunan ekonomi adil dan makmur. Landasan filosofi dan pondasi pembangunan ekonomi adil dan makmur tersebut adalah Pancasila dan di kemukakan di dalam UUD 45.

Dalam setiap sistem perekonomian, baik sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, Pemerintah senantiasa mempunyai peranan penting, apalagi Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila sesuai dengan spirit dan budaya Indonesia. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi komunikasi digital dalam dunia modern mendorong semakin besarnya Peranan Pemerintah mengatur jalannya perekonomian. Disinilah kunci Pemerintah mempunyai peran signifikan dan krusial untuk mengatur, memperbaiki, membina dan mengarahkan aktivitas masyarakat dan sektor swasta (Good Governance)

Dalam hal ini, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi virus Covid-19. Banyak pelaku UMKM yang kehilangan pendapatan, tidak bisa mencicil pembiayaan, hingga gulung tikar karena berkurangnya pendapatan. Namun satu sisi sektor UMKM lah yang selalu menjadi penyelamat perekonomian lokal bahkan nasional. Keberadaan sektor ekonomi informal seperti UMKM belum menjadi perhatian besar Pemerintah, walaupun ada kementerian yang menangani sektor tersebut. Disinilah sebuah tantangan bagi Pemerintah terhadap fungsi dan peran dalam mewujudkan kekuatan ekonomi lokal dan nasional selain kekuatan ekonomi makro yang banyak mendapatkan perhatian besar Pemerintah di dalamnya.

Keterlibatan Pemerintah seharusnya tidak hanya sebatas pengamanan sosial maupun program KUR bagi UMKM tetapi lebih dari itu yang dapat signifikan membantu UMKM menjadi nyata naik kelas. Sehingga UMKM naik kelas ini bukan hanya menjadi slogan semata dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual keberadaan UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Seiring dan berkembangnya dinamika masyarakat, bisnis dan teknologi, hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pelaku bisnis UMKM maupun Pemerintah sendiri dalam menyusun kebijakan maupun program tepat guna, tepat sasaran, bersinergi dan bersinambungan serta menjadi jembatan kepentingan di tengah masyarakat, pelaku bisnis UMKM maupun pengusaha yang bersinggungan dalam membangun kepentingan bisnis dan ekonomi (Good Governance), sehingga terjadinya penciptaan kondisi inkubator bisnis dalam pengembangan bisnis dan ekonomi lokal bahkan nasional.

Dengan adanya pertumbuhan teknologi komunikasi digital merupakan bentuk pelayanan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia dan membuat Indonesia terus dapat bersaing di tengah masa ini. Tetapi hal tersebut tidaklah terhenti sampai di situ saja melainkan terus bergerak menjalankan fungsi dan perannya “Good governance”. Perhatian tinggi dari berbagai bentuk nyata melalui konsep dan program serta kebijakan yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut tidak lain sebagai wujud Pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM sudah terbukti mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat disektor menengah ke bawah. Setidaknya ada 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil. Tiga peran tersebut adalah :

1. Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan

Peran penting UMKM yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat menengah ke bawah khususnya masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah, tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM.

2. Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil

UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Keberadaan UMKM di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia tersebut dapat memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.

3. Memberi devisa bagi Negara

Peran UMKM berikutnya yang tidak kalah penting adalah memberikan pemasukan bagi Negara dalam bentuk devisa. Pangsa pasarnya tidak hanya skala lokal maupun nasional, tapi Internasional, yang memungkinakan UMKM dapat meningkatkan keuntungan bagi Negara.
Dengan tiga peran yang dimilikinya tersebut, tidak salah jika para pelaku UMKM tak bisa di pandang sebelah mata. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara.

BUMDes, UMKM dan Telekomunikasi digital

Kesejahteraan masyarakat di segala lini adalah salah satu cita-cita nasional Indonesia. Desa merupakan sebagai lingkup masyarakat terkecil dalam masyarakat bernegara, seringkali menjadi bagian yang terlupakan dalam upaya mencapai hal tersebut. Oleh karena itu,dibuatlah Perundang-Undangan yang mengatur masalah desa dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tentang desa adalah mengenai BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikolola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 juga telah secara jelas menyebutkan bahwa BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Artinya, BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.

BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan desa. Disamping itu, agar tidak berkembangnya sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, desa sendiri secara umum memiliki berbagai potensi, baik sumber daya alam yang tersedia maupun sumber daya manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya ini adalah dalam hal mata pencahariaan, yang salah satunya dalam bentuk kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan Demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Disinilah bisa tergambarkan cukup jelas, seharusnya keberadaan BUMDes terhadap akselerasi kelompok ekonomi lainnya seperti UMKM dapat sebagai pelopor dan penggerak ekonomi yang saling bersinergis dan bersinambungan dalam menciptakan ekosistem ekonomi desa.

Disinilah Fungsi dan Peran Pemerintah bukan sekedar mendorong eksistensi BUMDes itu sendiri melainkan mampu dapat merangkul dan merangkum kepentingan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. BUMDes harus dapat di dorong melakukan kegiatan bisnis dan ekonominya saling bersinergi dan bersinambungan dalam membangun ekositem bisnis dan ekonomi masyarakat desa dari potensi dan peluang yang ada.

Desa Wisata dan Pariwisata desa merupakan salah satu konsep pembangunan desa dengan pendekatan potensi desa yang dapat di jadikan kunjungan wisata yang akan menimbulkan value-added dan pergerakan rantai ekonomi. Pembangunan ekonomi dengan pendekatan wisata akan menciptakan sirkulasi ekosistem menarik dan panjang rantai ekonomi yang akan tercipta dalam pembangunan ekonomi desa. Tentu pembangunan ekonomi desa tersebut takkan mendapat arti dan value added secara ekonomi yang tinggi ketika pemanfaatan teknologi telekomunikasi digital masih sangat minim akibat ketidak pahaman stakeholders desa, sehingga berakibat perkembangan BUMDes dan UMKM tersebut di desa menjadi tidak berkembang sesuai harapan.

Di lain sisi investasi teknologi telekomunikasi digital lumayan mahal untuk ukuran dan kemampuan desa, maka di sinilah kita mendudukan fungsi dan peran Pemerintah dalam memfasilitasi dan menjembatani kekurangan dan ketidak mampuan tersebut dengan pihak BUMN/D/swasta baik ISP/Provider dan startup aplikasi lokal dalam akselerasi mendukung bisnis dan ekonomi bersinergi dan bersinambungan sehingga tercipta inkubator bisnis dan ekonomi.

Dalam hal demikian fungsi dan peran Pemerintah mempunyai kunci dalam terciptanya “Good Governance”. Pemerintah diantaranya memiliki fungsi dan peran secara umum sebagai berikut.

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum Pelayanan Pemerintah mencakup Pelayanan Publik (Public service) dan Pelayanan Sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Kebijakan/Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan Pemerintah dengan membuat Kebijakan maupun Peraturan Perundang-Undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga mempunyai fungsi Pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan
Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh Pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta Masyarakat dan Swasta dalam kegiatan pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Kebijakan Pemerintah, Pusat dan Daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini Pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata Pemerintah.

Dari hal tersebut cukup jelas fungsi dan peran Pemerintah dalam mendorong terciptanya Good Governance, hanya fungsi dan peran Pemerintah di sektor Kebijakan/Peraturan yang bisa di jalankan sepenuhnya oleh Pemerintah, selebihnya Pemerintah bisa berkolaborasi bersinergi dengan masyarakat dan sektor swasta dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Pondasi ini lah upaya Pemerintah dapat menciptakan akselerasi sinergisitas yang bersinambungan dalam menciptakan kondisi desa cerdas dengan berbagai potensi dan peluang desa tersebut menjadikan desa cerdas (Smart Village).

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan ‘Updating’ Penerima Bansos

Oleh

Fakta News
Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan 'Updating' Penerima Bansos
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menyarankan pada Kementerian Sosial (Kemensos) agar melakukan update terhadap rekening penerima bantuan sosial mengingat banyaknya bantuan yang masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, hal ini harus segera disikapi oleh Kemensos karena masalahnya selalu terulang dan bantuan anggaran yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.

”Untuk itu saya tadi mengusulkan supaya dilakukan update, diganti rekeningnya supaya permasalahan itu tidak terjaga lagi sebab dana tertahan tersebut itu sudah lama ya sudah mungkin sudah tahunan sebelum Bu Risma jadi menteri permasalahan itu sudah ada dan hari ini kita juga masih mendengar hal itu,” jelas John dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut dan harus segera dicarikan solusinya. John kemudian mengusulkan untuk melakukan kajian dan memanfaatkan data dari Kemensos untuk melakukan updating penerima bantuan. ”Saya yakin data yang ada di Kemensos sudah tercatat dengan rapih, kalau kita lakukan updating terhadap rekeningnya, otomatis bantuan yang tidak tepat sasaran tidak akan terkirim lagi,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, updating ini dijelaskan John, bisa dilakukan kepada rekening penerima yang statusnya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan lagi seperti meninggal, pindah, atau status ekonominya sudah membaik. Meski demikian, sejauh ini, John mengapresiasi dan menilai penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik.

”Kita sudah mendengar secara jelas tahapan-tahapan bantuan sosial ke mana, bagaimana penyalurannya, penyalurannya itu ada yang melalui pos, ada yang melalui Bank Himbara. Menurut hemat saya, bahwa penyalurannya itu sudah sesuai, sudah sesuai, Walaupun memang masih ada permasalahan-permasalahan Seperti dana yang tertahan di beberapa Bank yang tidak disalurkan kepada orang yang berhak,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji

Oleh

Fakta News
Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menekankan perlunya transparansi terhadap sistem agen Elpiji (LPG/Liquid Petroleum Gas) di Indonesia. Hal tersebut di antaranya menyangkut transparansi dari mulai proses pengajuan agen, penunjukan agen, jumlah agen, hingga peta persebaran agen. Sebab, selama ini sistem pembagian agen elpiji dianggap belum transparan. Sehingga, menyebabkan adanya dugaan permainan mafia Elpiji yang menguasai distribusi Elpiji di wilayah-wilayah tertentu.

“Intinya, jangan ada orang-orang yang menguasai agen elpiji terlalu banyak, kecuali memang dia beli secara fair di market. Kalau ada praktik-praktik mafia yang mengatur penunjukan agen di dalam Pertaminanya dan meminta uang jasa tersebut, itu kita minta diberantas,” ujar Hekal kepada Parlementaria, usai kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022).

Terlebih, lanjut Hekal, agen Elpiji sendiri melibatkan investasi yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp2-3 miliar. “Jadi, buat pelaku-pelaku usaha di daerah, (keuntungan dari penjualan elpiji) itu juga sudah signifikan. Memang buat orang-orang yang besar tertentu, itu uang tidak seberapa lah, tapi untuk (pelaku usaha Elpiji) di daerah umumnya cukup signifikan,” imbuh Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini.

Nantinya, melalui Panja Distribusi Elpiji, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan akan meminta Pertamina untuk membuat sistem agen Elpiji yang lebih terbuka. Sehingga, masyarakat yang ingin membuka agen dapat terinformasi dengan baik.

“Nanti salah satu hasil dari Panja ini, saya minta supaya diumumkan secara terus-menerus daerah mana yang masih layak diisi (agen Elpiji). Kalau perlu penunjukannya melalui sistem lelang yang terbuka, supaya nggak ada orang-orang yang pakai nama besar atau akses tertentu untuk mendapatkan hal ini,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Sumatra Utara

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB.

Ketibaan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi beserta istri, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak beserta istri, dan Kajati Idianto beserta istri.

Turut hadir juga menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana yaitu Wali Kota Medan Bobby Nasution beserta istri, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb. Reka Budiarsa beserta istri, Danlatamal I Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo beserta istri, Pangkokogabwilhan I Laksdya Irvansyah beserta istri, dan Pangkosekhanudnas III/Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin beserta istri.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, meresmikan infrastruktur, dan mengunjungi beberapa pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023, sekitar pukul 15.55 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sumatra Utara yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya