Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pariwisata dan aviasi ikut memajukan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan bisnisnya. Hal tersebut diungkapkannya saat pertemuan dengan jajaran direksi Garuda Indonesia, Angkasa Pura, Angkasa Pura II dan BUMN lainnya dalam rangka kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
“Untuk Injourney Airport terkait kerja sama dengan UMKM itu realisasinya seperti apa karena di lapangan saya belum melihat di mana letak sentra-sentra UMKM-nya. Saya selama ini hanya melihat deretan toko-toko branded saja kalau ke Bandara,” tandas Eko Hendro Purnomo.
Sebagaimana diketahui, Holding PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau “InJourney” merupakan ekosistem pariwisata multisektor terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara yang memberikan layanan bandar udara dan kargo, destinasi pariwisata, hotel hingga manajemen retail produk serta industri kreatif yang resmi dibentuk pada Oktober 2021.
Politisi PAN ini juga menyinggung maskapai Garuda Indonesia yang pernah kerja sama dengan produk minuman asal Jepang Pocary Sweat yang notabene brand luar negeri. “Kenapa tidak melakukan kerja sama dengan brand lokal dalam negeri yang mulai berhasil. Kenapa tidak memilih memanjakan dan memajukan produk-produk dari Indonesia karena Garuda membawa nama Indonesia,” tukas Eko.
Legislator asal Dapil DKI Jakarta I ini menegaskan bahwa maskapai Garuda itu bawa image Indonesia. Dirinya juga berharap makanan yang disajikan di pesawat Garuda menjadi ciri khas makanan Indonesia. Pengalamannya terbang dengan Garuda baik dari Jakarta ke Singapura, atau pulang umroh dari Jeddah itu makanannya yang disajikan justru internasional.
“Kenapa tidak disajikan makanan khas daerah di Indonesia seperti rendang, nasi uduk, nasi ulam dan sebagainya. Makanan penutupnya juga bisa ya dengan kue-kue tradisional. Pengalaman saya naik maskapai Turki misalnya, itu mereka menyajikan jenis makanan negaranya sehingga kita sebagai penumpang ada rasa ingin tahu apa namanya makanan tersebut. Dulu pernah ada nasi tumpeng mini disajikan saat Garuda ulang tahun saja kalau tidak salah dan sekarang tidak muncul lagi,” urainya.
Wakil rakyat yang berangkat dari dunia selebriti ini juga mengusulkan agar BUMN Pariwisata menawarkan wisata dengan sistem bundling (paket). Misalnya wisata ke Bali tapi juga boleh ditawarkan ke Jogja, NTT, NTB dan sebagainya. Jadi selama wisata seminggu itu tidak menumpuk di Bali saja tapi ditawarkan ke daerah lainnya.
“Buatlah paket-paket wisata yang menarik dan tidak fokus tujuannya di Bali saja. Banyak teman saya dari luar negeri yang tidak kenal Jakarta, Jogja, apalagi NTT termasuk banyak wisatawan dari China dan India yang juga hanya kenalnya Bali saja,” ujarnya.
Terakhir, dirinya melihat Sarinah yang bergerak di bidang kurator produk dan retail alhamdulilah sudah lumayan bagus tapi menurutnya Sarinah belum menjelaskan secara rinci berapa dukungannya terhadap UMKM yang dibantu, lalu bergerak di bidang apa saja. “Bagaimana menarik minat market anak-anak muda untuk jajan, makan dan sebagainya tidak semata-mata hanya kumpul-kumpul saja di Sarinah,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
