Payung Hukum Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara

Ambasador Freddy Numberi
(Mantan Menteri Perhubungan)
  • Fakta.News - 3 Apr 2018 | 19:02 WIB
Payung Hukum Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara

Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) banyak mengundang silang pendapat, terutama di kalangan birokrasi pemerintah. Bagi masyarakat awam justru membingungkan, karena ujuk-ujuk ada rencana perluasan Bandara Ngurah Rai yang tidak ada dasar hukumnya.

Sebagai birokrasi pemerintah, harusnya kita bertanya: “Apakah pengembangan dan pembangunan BIBU itu memiliki payung hukum yang kuat, sehingga mendorong kita untuk melakukan kajian yang mendalam terkait BIBU sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku?”.

Birokrasi pemerintah yang menangani substansi ini, harus menyadari bahwa proyek BIBU ini tidak “ujuk-ujuk” muncul. Namun rencana pembangunan BIBU ini, sudah ada dan melalui suatu proses yang panjang.

Hal itu, dapat dilihat pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033.

Dalam penjelasannya tentang Sistem Jaringan Transportasi Udara, pasal 12 ayat (4) dinyatakan secara tegas. Isinya, bahwa: “Rencana pembangunan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf  b, diarahkan di Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Kubutambahan dan sekitar yang penetapan lokasinya setelah melalui kajian teknis dan pembangunannya sesuai ketentuan perundang-undangan” (Legal Basis I).

Perda Kabupaten Buleleng ini, senapas dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dan ini juga sesuai percepatan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan diantaranya untuk Perhubungan Udara, yaitu Pembangunan Bandara Bali Utara (halaman 7-59 pada Buku III, Legal Basis II).

BACA JUGA:

Tulis Komentar