Connect with us

Payung Hukum Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara

BIBU

Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) banyak mengundang silang pendapat, terutama di kalangan birokrasi pemerintah. Bagi masyarakat awam justru membingungkan, karena ujuk-ujuk ada rencana perluasan Bandara Ngurah Rai yang tidak ada dasar hukumnya.

Sebagai birokrasi pemerintah, harusnya kita bertanya: “Apakah pengembangan dan pembangunan BIBU itu memiliki payung hukum yang kuat, sehingga mendorong kita untuk melakukan kajian yang mendalam terkait BIBU sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku?”.

Birokrasi pemerintah yang menangani substansi ini, harus menyadari bahwa proyek BIBU ini tidak “ujuk-ujuk” muncul. Namun rencana pembangunan BIBU ini, sudah ada dan melalui suatu proses yang panjang.

Hal itu, dapat dilihat pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033.

Dalam penjelasannya tentang Sistem Jaringan Transportasi Udara, pasal 12 ayat (4) dinyatakan secara tegas. Isinya, bahwa: “Rencana pembangunan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf  b, diarahkan di Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Kubutambahan dan sekitar yang penetapan lokasinya setelah melalui kajian teknis dan pembangunannya sesuai ketentuan perundang-undangan” (Legal Basis I).

Perda Kabupaten Buleleng ini, senapas dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dan ini juga sesuai percepatan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan diantaranya untuk Perhubungan Udara, yaitu Pembangunan Bandara Bali Utara (halaman 7-59 pada Buku III, Legal Basis II).

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Bahar bin Smith

Oleh

Fakta News
Majelis Hakim PN Bandung tolak eksepsi Bahar bin Smith (ist)

Jakarta – Eksepsi terdakwa kasus penganiayaan remaja di bawah umur Bahar Smith ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Keputusan majelis hakim itu dibacakan dalam sidang putusan sela di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Kota Bandung, Kamis (21/3/2019).

“Mengadili, menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut,” ucap ketua majelis hakim Edison Muhammad.

Dengan demikian, persidangan pun akan dilanjutkan dengan agenda menghadirkan saksi oleh jaksa penuntut umum pada pekan depan 28 Maret 2019. Ada dua orang saksi yang rencananya akan dihadirkan.

Majelis hakim menilai surat dakwaan yang dibuat tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cibinong memenuhi syarat untuk melanjutkan persidangan ke pemeriksaan saksi.

“Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Hb Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith sebagaimana dalam perkara tersebut,” sebutnya.

Lalu, Majelis Hakim menanggapi keberatan tempat pengadilan di Kota Bandung yang masuk dalam poin nota keberatan Bahar Smith. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan MA yang berasal dari permohonan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Pengadilan Negeri Bogor dan pihak kepolisian setempat.

Baca juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Indo Barometer: Jokowi-Ma’ruf Raih Elektabilitas 50,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 28,9 Persen

Oleh

Fakta News
Survei Indo Barometer menempatkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo-Sandiaga (ist)

Jakarta – Elektabilitas pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin masih menempati posisi teratas dari hasil sejumlah lembaga survei nasional yang telah dirilis belakangan ini. Jokowi-Ma’ruf Amin unggul dengan selisih yang beragam terhadap rival utamanya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Yang terbaru adalah lembaga survei Indo Barometer yang merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelang Pemilihan Presiden 2019. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 6-12 Februari 2019 ini, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin sebesar 50,2 persen, sementara paslon 02 Prabowo-Sandiaga 28,9 persen.

“Dengan simulasi kertas suara jika seandainya pemilu dilaksanakan hari ini siapa yang dipilih, 50,2 persen memilih Jokowi-Ma’ruf dan 28,9 persen memilih Prabowo-Sandiaga,” ujar peneliti Indo Barometer, Hadi Suprapto Rusli dalam konferensi pers di Hotel Century Park, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

“Sementara itu, persentase responden yang tidak memberi tanda dalam surat suara adalah 20,9 persen,” lanjut Hadi.

Hadi mengatakan, survei ini menggunakan simulasi surat suara lengkap dengan foto pasangan calon. Selisih elektabilitas keduanya adalah 21,3 persen.

“Maka selisih elektabilitas 01 dan 02 hari ini di atas 20 persen,” tuturnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

TKN Jokowi-Ma’ruf Kerahkan Kekuatan Fokus Tangkal Berita Hoaks dan Fitnah

Oleh

Fakta News
hoax, prabowo
Direktur Program TKN Aria Bima(Istimewa)

Jakarta Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menilai kabar hoaks dan fitnah terlanjur merebak luas karena TKN terlalu fokus mengkampanyekan program-program Jokowi-Ma’ruf.

Demikian dikatakan Direktur Program TKN Aria Bima saat menyinggung hoaks yang ada di akar rumput seperti isu soal pelarangan azan hingga pernikahan sesama jenis. Menurutnya hoaks itu disebarkan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga.

“Mereka tidak menyampaikan visi misi Prabowo-Sandi, mereka menyampaikan hoaks. Nah itu kita lalai, kami pikir rakyat itu tidak mudah percaya, faktanya banyak yang percaya,” ujar Aria di Posko Cemara, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Untuk itu Arya mengatakan pihaknya saat ini akan maksimal menangkal hoaks dan fitnah terhadap Jokowi-Ma’ruf. Kali ini, kata Aria, seluruh kekuatan yang dimiliki TKN akan digunakan untuk menangkal hoaks di masyarakat.

Baca Juga:

Kekuatan yang dimaksud adalah 162.000 calon legislatif ditambah relawan dan tokoh masyarakat pendukung Jokowi-Maruf.

“Mulai kemarin sudah ditegaskan. Tidak hanya menyampaikan yang baik-baik tapi juga lawan hoaks bersama-sama,” ujar Aria.

Aria mengatakan semua elemen kekuatan harus turun door to door, sama seperti cara hoaks itu disebarkan. Ini sekaligus upaya untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf pada satu bulan jelang pemilu.

Baca Selengkapnya