Connect with us

Menguji Kewaspadaan Pemerintahan Jokowi Jelang Lonjakan Kasus Omicron

Penulis:
Dewi Arum Nawang Wungu
Senior Researcher Indopolling Research and Consulting

Pada bulan Agustus 2021, pemerintah Indonesia optimis bahwa tahun 2022 adalah masa transisi pandemi menjadi endemi. Sikap itu didorong oleh akselerasi program vaksinasi massal secara nasional.

Tapi kita belum tahu kapan COVID-19 akan pergi dari Indonesia. Para ahli memperkirakan bahwa dibutuhkan beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk mencapai keadaan endemisitas yang stabil.

Pergeseran ke endemisitas ditentukan oleh banyak faktor seperti penularan virus, pola kontak dalam komunitas yang memungkinkan penyebaran dan kekuatan dan durasi perlindungan kekebalan dari infeksi alami dan vaksinasi.

Lebih rumit lagi, pola di Indonesia kemungkinan akan sangat berbeda antar daerah karena terdapat pola dan respons epidemiologis COVID-19 yang heterogen di seluruh nusantara, belum lagi ketersediaan dan serapan vaksin yang bervariasi.

Kini, per tanggal 20 Januari 2022, situasi di lapangan menunjukkan kasus harian COVID-19 telah menembus angka 1000. Angka tersebut terbanyak setelah selama tiga bulan terakhir (Oktober-Desember 2021) kasus harian COVID-19 melandai.

Prediksi bahwa akan terjadi peningkatan kasus harian sebetulnya sudah terdengar sejak sebelum momen Nataru (Natal Tahun Baru). Pemerintah saat itu mewanti-wanti agar warga Indonesia tidak perlu banyak berpergian, terutama ke luar negeri mengingat Omicron sedang menyebar massif di Afrika dan Eropa.

Selain itu momen Nataru dianggap berpotensi meningkatkan penyebaran karena kegiatan mobilitas warga dalam berkumpul serta bervakansi meningkat. Prediksi itu kini terbukti, karena kasus harian yang meningkat banyak terpusat di Jakarta. Bahkan transmisi lokal Omricon 90% dinyatakan terjadi di Jakarta.

Mengingat Omicron pertama kali teridentifikasi di Indonesia pada 16 Desember 2021 dan tren puncak kasus varian ini berdasarkan pengalaman negara-negara lain, akan terjadi pada 35-65 hari kedepan. Kewaspadaan terhadap lonjakan kasus ini perlu ditingkatkan dalam periode Januari – Maret 2022.

Oleh karenanya awal tahun 2022 ini akan menjadi “battle field” pemerintah Indonesia melawan varian Omicron. Lalu, mampukah ?

Satu jurnal ilmiah sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini berpotensi membawa gelombang epidemi berkali-kali. Perlu kewaspadaan dan perangkat kebijakan yang holistik untuk menghindari tingginya angka infeksi dan terlebih angka kematian akibat virus COVID-19.

Sejauh ini langkah pemerintah Indonesia dalam manajemen pandemi adalah mencoba memastikan perbaikan dari hulu ke hilir dalam proses pengendalian penyebaran virus. Pada sektor kesehatan, program vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah nampak paling terlihat.

Kampanye vaksinasi amat masif dan disediakan secara gratis. Total dosis vaksinasi yang telah diberikan per 19 Oktober 2021 mencapai 174 juta dosis.

Stok untuk Revaksinasi (booster vaccine) pun dipersiapkan dengan baik oleh Kemenkes. Wacana booster vaccine yang sebelumnya berbayar untuk kalangan non lansia, kini tetap gratis seperti sebelumnya.

Pendayagunaan sisa stok vaksin tahun 2021 yang mencapai 169,7 juta dosis, digunakan sebagai booster. Selain itu, harga tes PCR mengalami penurunan meski sebagian kalangan tetap merasa harganya mahal.

Sistem deteksi terpadu melalui Peduli Lindungi juga dintegrasikan ke dalam berbagai saluran platform. Pemerintah juga menerapkan kebijakan PSBB yang diikuti PPKM bertingkat, meski kebijakan tersebut sebelumnya juga menuai banyak pro kontra akibat terpecahnya dukungan pada apakah capaian ekonomi atau capaian kesehatan yang harus menjadi prioritas pemerintah.

Gelombang ketiga Omicron telah di depan mata. Berdasarkan data dari Satgas Covid-19, setidaknya telah ada 7 daerah di Indonesia yang melaporkan adanya pasien yang terinfeksi varian Omicron yakni; Jakarta, Malang, Bogor, Tangerang Selatan, Bandung, Surabaya, dan Medan.

Terlepas dari polemik awal mula kemunculan Omicron akibat kebijakan karantina yang tidak serius, nampaknya respon sistem kesehatan kita juga kurang sigap mengahadapi penyebaran virus yang tak terkendali sejak akhir tahun. Kegiatan 3 T (Test, Tracing, Treatment) masih kurang ketat dijalankan.

Kelengahan sistem yang diakibatkan penurunan kasus selama tiga bulan, menghasilkan respon yang rileks. Karena terasa lebih kendur, maka warga yang sejak mula kurang disiplin menerapkan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, dan Membatasi Mobilitas) menjadi makin tidak disiplin, sehingga menganggap kegiatan tersebut hanya formalitas.

Di samping itu di Jakarta sendiri kita masih bisa melihat bagaimana fasilitas cuci tangan di ruang publik kini sering bermasalah. Dari mulai keran air rusak, air tidak mengalir, tidak ada sabun, dan bahkan tidak ada sanitizer.

Padahal kegiatan 5 M dan 3 T adalah cara paling mudah untuk mendeteksi, mengontrol dan memantau penyebaran virus. Terlebih varian Omicron ini umumnya tidak bergejala, yang mana sebagian besar dikarenakan oleh imunitas yang telah terbentuk (baik karena sudah pernah terpapar dan yang sudah vaksin dua kali).

Survei serologi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri 31 Desember 2021 menunjukkan lebih dari 85 persen penduduk berusia 1 tahun ke atas telah memiliki antibodi SARS-CoV-2. Namun demikian, sebetulnya kondisi tersebut bisa lebih berbahaya karena seolah segalanya sudah kembali normal dan orang yang tanpa gejala tersebut tetap bebas beraktivitas di ruang publik.

Jika manajemen lonjakan kasus Omicron ini tidak segera dipersiapkan dengan baik, bukan tidak mungkin sektor kesehatan dan sistem jaminan kesehatannya akan mengalami kolaps seperti pada saat gelombang kedua tahun lalu. Jika hal demikian terjadi, maka kegiatan 3 T akan semakin sulit karena tenaga kesehatan ambruk merawat serta mengobati lonjakan pasien.

Efek jangka panjang yang tidak terhindarkan adalah situasi Long Covid karena Omicron ini bisa saja bermutasi menjadi varian baru. Akan makin panjang pula penantian kita semua menjalani hari-hari normal seperti dahulu sebelum COVID 19 menerjang.

Manajemen pandemi mutlak harus dilaksanakan. Ia tidak boleh tebang pilih. Kegiatan 3 T selain memerlukan ketrampilan nakes, juga dibutuhkan instrumen pendeteksi yang jumlahnya cukup.

Peralatan dan reagen untuk melakukan PCR haruslah bisa diakses di titik-titik terdekat dengan lokasi rumah, sekolah atau kantor. Obat antivirus baru dan generator oksigen perlu disebar ke sejumlah daerah. Ruang isolasi juga harus mulai dipersiapkan, jikalau kasus harian terus meningkat dari angka 1000.

Satu kegiatan yang saya paling apresiasi dari pemerintahan kita adalah seruan vaksinasi massal yang mudah didapatkan. Apakah mandat vaksin berfungsi mengatasi penyebaran virus ?

Sebuah studi baru oleh para ekonom di Simon Fraser University di British Columbia menunjukkan bahwa mobilisasi vaksin bekerja signifikan dalam menekan laju perkembangan dan penyebaran virus. Banyak negara mengeluarkan persyaratan vaksin kepada warganya yang ingin berkumpul di ruang publik seperti misalnya masuk bar, pusat kebugaran, dan restoran.

Setelah kebijakan itu keluar, terjadi peningkatan masif pada antrean vaksinasi di Prancis, Spanyol, Belanda dan Italia pada musim panas 2021. Situasi serupa juga terjadi di Indonesia. Segera setelah capaian jumlah vaksinasi dosis pertama memenuhi target, kegiatan ekonomi berangsur pulih.

Meski harus diakui, disiplin yang longgar baik dari kebiasaan warga dan supervisi dari pemerintah yang permisif, masih menyumbang naiknya penyebaran Omicron.

Meski demikian, setidaknya Indonesia tidak perlu menghadapi situasi gerakan demonstrasi sipil besar-besaran menolak kewajiban vaksinasi seperti yang terjadi di Eropa sejak tahun lalu.

Negara-negara seperti Austria, Jerman, Swiss dan Swedia adalah contoh negara kaya yang memiliki tingkat vaksinasi terendah karena warganya menolak percaya keampuhan vaksinasi. Bahkan data dari WHO menunjukkan Austria masih memiliki 1/3 warga yang belum menerima vaksin pertama (33,6%).

Padahal penelitian dari Institut Kesehatan Publik Universitas Lugano, Swiss menunjukkan, bahwa pihak berwenang di negara-negara Bavarian cenderung gagal dalam mengirimkan pesan kampanye kesehatan yang benar.

Sikap dan narasi kebijakan yang terlalu fungsional, justru menghambat transmisi emosional mengenai pentingnya vaksinasi untuk menjaga orang-orang terdekat dan tercinta. Kurangnya pesan pro-vaksin yang bergema secara emosional justru berhasil diisi oleh teori konspirasi yang dibentuk oleh kelompok dengan kepentingan ideologi dan politik tertentu.

Sementara itu, varian Omicron melanjutkan perjalanannya keliling dunia. Meksiko, tempat yang tidak pernah benar-benar melakukan lock down, akhirnya mengambil keputusan membatasi seluruh kegiatan warganya di luar rumah.

Di Amerika, jumlah anak-anak di rumah sakit dengan covid meningkat dengan cepat. Penularan yang cepat dan perbedaan tingkat vaksinasi adalah penyebanya.

Saya harap instrumen kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghalau gelombang ketiga telah dipertimbangkan dengan masak.

Di masa pandemi ini, terbukti otoritas politik Presiden Jokowi mampu menembus sekat-sekat faksi politik, sekat-sekat kepentingan bisnis, bahkan sekat sosiologis dan budaya.

Pemulihan ekonomi nasional hanya bisa tercapai bila akselerasi respon sistem kesehatan dan jaminan sosial disiplin dilaksanakan. Dengan posisi politik di dalam negeri yang aman, pemerintahan Jokowi dapat terus melaju membawa Indonesia memimpin pemulihan pandemi COVID 19 secara global dalam semangat “Recover Together, Recover Stronger”.

 

Dewi Arum Nawang Wungu

Senior Researcher Indopolling Research and Consulting

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi Sebut Mungkin yang Kita Dukung Ada di Sini, Relawan Projo Teriak Nama Ganjar

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024. Karena itu dia meminta relawan Pro Jokowi (Projo) agar tak mendesaknya dan tak tergesa-gesa menentukan siapa figur yang akan dia dukung dalam Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Mei 2022.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya kepada relawan yang hadir.

Jokowi sekali lagi meminta Projo bersabar, meski tokoh yang mereka dukung ada di lokasi yang sama.

“Meskipun… meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut riuh peserta Rakernas. Mereka meneriakkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar… Pak Ganjar…,” teriak peserta.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi.

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara sekali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan politik sekarang ini masih belum jelas, partai apa mencalonkan siapa. Karena itu Jokowi meminta jangan sampai keliru, jangan sampai salah menentukan pilihan calon presiden yang akan diusung.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi ke Relawan Projo: Meskipun yang Kita Dukung Ada di Sini, Jangan Tergesa-gesa

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar relawan Pro Jokowi (Projo) tidak tergesa-gesa menentukan figur yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara seali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi yang disambut riuh relawan Projo.

“Karena kita politik sekarang ini masih belum jelas bener ndak. Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Oke,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku lega ketika mendengar para relawan Projo siap bersabar menunggu arahannya. Sebab, Jokowi takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.

 

 

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/05/2022). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah,” ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

“Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya,” ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

“Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus,” imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

“Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Baca Selengkapnya