Connect with us

Perkembangan Kasus Covid-19 di Tanah Air Masih Terkendali

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan keterangan pers usai melakukan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta – Pemerintah terus memantau perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air yang saat ini mengalami penurunan dan relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai melakukan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 23 Agustus 2022.

“Dari rapat dengan Bapak Presiden tadi disampaikan, dilaporkan bahwa perkembangan kasus di sejumlah negara seperti di Jepang masih tinggi 218 ribu, Amerika, Australia, dan India pun angkanya relatif tinggi. Sedangkan di Indonesia dengan kasus sekitar seven day moving average sekitar 4.683 dan relatif lebih rendah dari berbagai negara lain,” tutur Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa saat ini masyarakat Indonesia memiliki level antibodi yang tinggi. Oleh sebab itu, kasus Covid-19 Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 di Tanah Air masih relatif lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

“Kita sudah melihat dibandingkan Desember hanya 88 persen dari masyarakat yang memiliki antibodi sekarang naik ke 98,5 persen. Level antibodinya yang tadinya cuma sekitar 400-an unit per mililiter sekarang naik lebih dari 2 ribu unit per mililiter. Akibatnya apa? Akibatnya memang terbukti populasi masyarakat Indonesia sudah sangat terlindungi dari level antibodinya,” jelas Menkes.

Meski demikian, Menkes mengatakan bahwa tingginya kasus konfirmasi harian di berbagai negara lain akan mengakibatkan terjadinya mutasi dan munculnya varian baru yang diperkirakan terjadi pada awal tahun 2023. Menkes pun mengimbau masyarakat untuk waspada terkait munculnya varian baru tersebut salah satunya dengan menjaga level imunitas masyarakat.

“Sekarang ujiannya 6 bulan lagi, sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2023. Kalau kita benar-benar bisa melampaui itu sama seperti sekarang, Indonesia adalah menjadi mungkin selected few negara yang bisa menangani pandemi ini 12 bulan berturut-turut. Caranya gimana? Satu caranya, kita harus menjaga level imunitas setinggi sekarang,” ucap Menkes.

Selanjutnya, Menkes menuturkan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan untuk kembali menggencarkan vaksinasi bagi daerah-daerah yang kadar imunitas masyarakatnya sudah menurun.

“Jadi nanti kita rencana November akan melakukan sero survei lagi untuk melihat daerah-daerah mana yang imunitasnya sudah menurun kadarnya, kemudian orang-orang mana yang berisiko tinggi, nanti itu yang akan kita berikan vaksinasi agar bisa meningkatkan, mempersiapkan, memperbaiki kadar imunitas masyarakat populasi tersebut,” ujar Menkes.

Lebih lanjut, Menkes menyebut, Presiden Jokowi menginstruksikan agar vaksinasi untuk anak-anak di bawah 6 tahun mulai dijajaki dan vaksinasi bagi kelompok lansia serta komorbid akan terus ditingkatkan kadar imunitasnya untuk menjaga level imunitas populasi Indonesia

“Vaksinasi untuk yang kelompok-kelompok lansia, komorbid, kemudian yang nanti kadar imunitasnya sudah turun atau sudah lebih dari 6 bulan karena kita sudah tahu by name by address nanti akan kita segera berikan alternatif vaksin yang adanya,” tutur Menkes.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan ‘Updating’ Penerima Bansos

Oleh

Fakta News
Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan 'Updating' Penerima Bansos
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menyarankan pada Kementerian Sosial (Kemensos) agar melakukan update terhadap rekening penerima bantuan sosial mengingat banyaknya bantuan yang masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, hal ini harus segera disikapi oleh Kemensos karena masalahnya selalu terulang dan bantuan anggaran yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.

”Untuk itu saya tadi mengusulkan supaya dilakukan update, diganti rekeningnya supaya permasalahan itu tidak terjaga lagi sebab dana tertahan tersebut itu sudah lama ya sudah mungkin sudah tahunan sebelum Bu Risma jadi menteri permasalahan itu sudah ada dan hari ini kita juga masih mendengar hal itu,” jelas John dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut dan harus segera dicarikan solusinya. John kemudian mengusulkan untuk melakukan kajian dan memanfaatkan data dari Kemensos untuk melakukan updating penerima bantuan. ”Saya yakin data yang ada di Kemensos sudah tercatat dengan rapih, kalau kita lakukan updating terhadap rekeningnya, otomatis bantuan yang tidak tepat sasaran tidak akan terkirim lagi,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, updating ini dijelaskan John, bisa dilakukan kepada rekening penerima yang statusnya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan lagi seperti meninggal, pindah, atau status ekonominya sudah membaik. Meski demikian, sejauh ini, John mengapresiasi dan menilai penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik.

”Kita sudah mendengar secara jelas tahapan-tahapan bantuan sosial ke mana, bagaimana penyalurannya, penyalurannya itu ada yang melalui pos, ada yang melalui Bank Himbara. Menurut hemat saya, bahwa penyalurannya itu sudah sesuai, sudah sesuai, Walaupun memang masih ada permasalahan-permasalahan Seperti dana yang tertahan di beberapa Bank yang tidak disalurkan kepada orang yang berhak,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji

Oleh

Fakta News
Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menekankan perlunya transparansi terhadap sistem agen Elpiji (LPG/Liquid Petroleum Gas) di Indonesia. Hal tersebut di antaranya menyangkut transparansi dari mulai proses pengajuan agen, penunjukan agen, jumlah agen, hingga peta persebaran agen. Sebab, selama ini sistem pembagian agen elpiji dianggap belum transparan. Sehingga, menyebabkan adanya dugaan permainan mafia Elpiji yang menguasai distribusi Elpiji di wilayah-wilayah tertentu.

“Intinya, jangan ada orang-orang yang menguasai agen elpiji terlalu banyak, kecuali memang dia beli secara fair di market. Kalau ada praktik-praktik mafia yang mengatur penunjukan agen di dalam Pertaminanya dan meminta uang jasa tersebut, itu kita minta diberantas,” ujar Hekal kepada Parlementaria, usai kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022).

Terlebih, lanjut Hekal, agen Elpiji sendiri melibatkan investasi yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp2-3 miliar. “Jadi, buat pelaku-pelaku usaha di daerah, (keuntungan dari penjualan elpiji) itu juga sudah signifikan. Memang buat orang-orang yang besar tertentu, itu uang tidak seberapa lah, tapi untuk (pelaku usaha Elpiji) di daerah umumnya cukup signifikan,” imbuh Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini.

Nantinya, melalui Panja Distribusi Elpiji, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan akan meminta Pertamina untuk membuat sistem agen Elpiji yang lebih terbuka. Sehingga, masyarakat yang ingin membuka agen dapat terinformasi dengan baik.

“Nanti salah satu hasil dari Panja ini, saya minta supaya diumumkan secara terus-menerus daerah mana yang masih layak diisi (agen Elpiji). Kalau perlu penunjukannya melalui sistem lelang yang terbuka, supaya nggak ada orang-orang yang pakai nama besar atau akses tertentu untuk mendapatkan hal ini,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Sumatra Utara

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB.

Ketibaan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi beserta istri, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak beserta istri, dan Kajati Idianto beserta istri.

Turut hadir juga menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana yaitu Wali Kota Medan Bobby Nasution beserta istri, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb. Reka Budiarsa beserta istri, Danlatamal I Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo beserta istri, Pangkokogabwilhan I Laksdya Irvansyah beserta istri, dan Pangkosekhanudnas III/Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin beserta istri.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, meresmikan infrastruktur, dan mengunjungi beberapa pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023, sekitar pukul 15.55 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sumatra Utara yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya