Connect with us
Mahfud MD

Menolak Ide Khilafah

Khilafah
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD(Foto: istimewa)

“Buktikan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Islam itu tidak ada. Islam itu lengkap dan sempurna, semua diatur di dalamnya, termasuk khilafah sebagai sistem pemerintahan”. Pernyataan dengan nada agak marah itu diberondongkan kepada saya oleh seorang aktivis ormas Islam asal Blitar. Saat saya mengisi halaqah di dalam pertemuan Muhammadiyah se-Jawa Timur ketika saya masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.

Saat itu, teman saya, Prof Zainuri yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam forum tersebut dan saya diminta berbicara seputar “Konstitusi bagi Umat Islam Indonesia”.

Baca Juga:

Pada saat itu saya mengatakan, umat Islam Indonesia harus menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia.

Saya mengatakan pula, di dalam sumber primer ajaran Islam, Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan yang baku. Di dalam Islam memang ada ajaran hidup bernegara dan istilah khilafah, tetapi sistem dan strukturisasinya tidak diatur di dalam Al Quran dan Sunah, melainkan diserahkan kepada kaum Muslimin sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ekonomi Syariah sebagai Triger Terwujudnya Era Baru Ekonomi Indonesia

Oleh

Fakta News
Ekonomi Syariah
Cawapres KH Ma'ruf Amin(Foto: Istimewa)

EKONOMI SYARIAH hadir secara resmi di Indonesia pada awal tahun 1990-an, yaitu bermula ketika didirikan bank Muamalat, lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Terhitung lebih belakangan dibandingkan dengan negara-negara muslim lain yang lebih dulu mengembangkan ekonomi syariah.

Moment tersebut sangat bersejarah bagi umat Islam di Indonesia yang sudah sekian lama mempunyai cita-cita berdirinya lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Di awal masa berdirinya Bank Muamalat, keberadaannya belum mendapat posisi yang layak di tengah industri perbankan nasional. Hal itu di antaranya disebabkan oleh belum adanya cantolan peraturan perundang-undangan yang kuat.

Saat itu, landasan hukum operasional bank syariah hanya disebut “sambil lalu” dalam UU No 7 tahun 1992 sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”. Tanpa ada rincian landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan serta aturan teknis lainnya.

Kondisinya sedikit lebih baik ketika datang era reformasi. Tepatnya ketika diberlakukannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah “bank berdasarkan prinsip syariah”. Undang-undang tersebut sudah memuat landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank umum syariah.

Baca Selengkapnya

BERITA

Generasi Milenial Indonesia Jadi Target Perang Proxy

Oleh

Fakta News
Terjangkit DBD

Jakarta – Generasi milenial jadi target perang proxy, buktinya dapat dilihat dari tingginya gelombang penyelundupan narkoba ke Indonesia. Hal itu diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo. “Jelas bahwa masa depan NKRI pun menjadi taruhannya,” tegas Bamsoet sapaan akrab Ketua DPR,

Selama dua dekade belakangan ini, anak dan remaja Indonesia nyata-nyata menjadi target perang proxy. “Modusnya, menggoda dan mencekoki mereka dengan aneka ragam produk Narkoba (narkotika dan obat-obatan) terlarang,” ujar Bamsoet dalam keterangan persnya yang diterima Fakta.News, Selasa (19/2/2019).

Ruang publik kini terus dibanjiri ragam produk Narkoba akibat masih tingginya intensitas penyelundupan.  Data resmi yang dipaparkan ke publik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) patut digarisbawahi oleh semua pihak.

Maret 2018, KPAI mengungkap data tentang korban kelompok anak.  Dari total 87 juta populasi kelompok anak, sebanyak 5,9 juta sudah menjadi pecandu narkoba.  Untuk menggugah kepedulian bersama, BNN berulangkali mengingatkan dengan data bahwa setiap harinya 50 orang muda meninggal karena mengonsumsi Narkoba.

Bamsoet memperkirakan, jumlahnya akan terus bertambah jika persoalan narkoba hanya diserahkan kepada penegak hukum. “Kepedulian keluarga dan komunitas menjadi sangat penting dan strategis, karena kejahatan ini masih sulit dibendung,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ketua DPR Bambang Soesatyo: Akal Sehat

Oleh

Fakta News
Akal Sehat
Infrastruktur Jalan Tol(Ilustrasi)

AKAL SEHAT bangsa ini tengah diuji. Apakah mampu berpikir secara jernih dan jujur, ataukah hanya diisi oleh syahwat kekuasaan, amarah dan kebencian pada kelompok yang berbeda dengannya. Misalnya, pernyataan tentang petani, nelayan, maupun rakyat di pedesaan tidak membutuhkan infrastruktur. Mereka tidak makan semen dan pasir. Ungkapan ini tidak tepat dan melawan akal sehat. Justru karena adanya infrastrukturlah, petani, nelayan, dan rakyat di pedesaan jadi mudah mendistribusikan produknya.

Pemerataan infrastruktur ini memungkinkan terjadinya distribusi kesejahteraan hingga daerah-daerah terpencil. Mereka yang tinggal di desa atau dipinggir kota, tidak perlu mengontrak atau kos di kota hanya untuk keperluan bekerja atau semacamnya, karena antara kota dan desa dapat ditempuh dengan waktu yang cepat tidak lagi berpuluh jam dan mempertaruhan nyawa di jalan yang krodit.

Hanya memang kita patut kritisi, insfrastruktur jalan tol yang dibangun selama ini belum memperhatikan kebutuhan mayoritas rakyat kita yang belum beruntung memiliki mobil dan masih mengandalkan moda transportasi kendaraan roda dua atau motor. Singkat kata, Jalan tol yang dibangun hanya untuk orang kaya.

Akan lebih adil, jika di jalan tol yang akan dibangun nanti, atau jalan tol yang sudah ada dan lahannya masih memungkinkan,  sebaiknya juga dibangun jalur khusus untuk motor. Seperti jalan tol Cawang atau Halim-Bekasi, Halim-Bogor atau tol Salatiga-Semarang, misalnya. Mereka yang tinggal di daerah-daerah itu yang biasanya menempuh jalan berjam-jam pakai motor dengan pertaruhan nyawa karena berbaur dengan mobil dan truk, dengan tol cukup menempuh dalam waktu 30-60 menit. Tidak perlu kontrak atau kos di kota. Mereka bisa pulang-pergi.

Baca Selengkapnya