Halaqah Kebangsaan Di Ponpes Malnu Menes, Mahfud Bicara Peran Pesantren Dalam Membangun Bangsa
Jakarta – Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkeliling ke sejumlah titik di Provinsi Banten, Jumat (11/12/2023).
Dari mulai menghadiri halaqah kebangsaan Ulama se-Provinsi Banten di Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (Malnu) Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, hingga berkunjung ke sentra UMKM pengrajin emping di Kabupaten Lebak dan menjadi Kahtib sekaligus imam sholat Jumat, di Pondok Pesantren Mathlaul Anwar Linahdlatil Ulama (Malnu), Banten.
Agenda pertama, Mahfud yang memakai syal Palestina hadir di Halaqah Kebangsaan bersama ulama se Provinsi Banten di Perguruan Islam Malnu Pusat Menes, Pandeglang.
Kedatangan Mahfud disambut oleh Pimpinan Perguruan Malnu KH. Tb Hamdi Ma’ani dan mantan Gubernur Banten Rano Karno. Ratusan santri dan jama’ah juga menyambut tokoh yang dikenal dengan integritasnya ini.
Dalam orasi kebangsaannya, Mahfud menekankan pentingnya peran pesantren diperkuat dalam pembangunan bangsa.
“Alhamdulillah kita pastikan bahwa pesantren akan diberi tempat yang proporsional sesuai dengan peran dan fungsinya bagi pembangunan Bangsa,” kata Mahfud.
Dia akan berusaha meneruskan kemajuan pesantren dengan program-program yang telah dibuat Pemerintah. Salah satunya bantuan subsidi untuk lembaga pendidikan Islam. Seperti bantuan gedung, labolatorium dan sebagainya. Sehingga, alumni-alumni pesantren siap meraih karir di berbagai bidang, di pemerintahan, sosial, politik, keagamaan dan sebagainya.
Dikatakan, sudah banyak perubahan pada pesantren. Lulusan pesantren kini sudah banyak tersebar sebagai pejabat di kementerian dan berbagai lembaga Pemerintahan. Padahal dulu santri dipandang sebelah mata.
“Dulu pesantren dianggap kumuh, paling jadi guru madrasah, Kementerian Agama. Sekarang di Kementerian Luar Negeri, dan di manapun sudah banyak,” tegasnya.
Mahfud mengaku kedatangan dirinya ke Pandeglang untuk menyampaikan pesan persaudaraan. Sebab, semua umat wajib dapat perlindungan yang sama berdasarkan konstitusi.
Pesan ini harus terus didengungkan jelang Pemilu 2024. Dia pun mengajak umat Islam agar merawat demokrasi. Dia tak ingin secara langsung mengajak memilih Capres-Cawapres tertentu. Termasuk dirinya.
“Saya tidak akan menyarankan, menyuruh, pilih siapa. Saudara nilai semua calon yang ada. Memang kebetulan saya menjadi salah satu calon. Silakan bandingkan, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa,” tutur Mahfud amat bijak.
Ditegaskan, sesuai dengan fiqih politik negara, rakyat harus memilih wakil dan pemimpin yang bisa dipercaya. Pilihan rakyat jangan karena ada tekanan.
“Jangan karena ditekan oleh Koramil, Polres, Kodim. Kalau ditekan iya-iya aja tapi pas nyoblos, nyoblos yang bisa dipercaya. Boleh saya bicara begitu? Boleh karena ini adalah masa kampanye. Tapi saya kampanye tentang kejujuran bukan mengkampanyekan tentang diri saya,” tegasnya.
Pengasuh Ponpes Malnu Menes KH Tb Hamdi Maani bersyukur Mahfud MD datang ke pesantrennya. Tb Hamdi menegaskan, Mahfud datang ke Malnu karena memang warga NU. Menes sekalipun kota kecil, tetapi pernah menjadi tempat Muktamar NU ke-13.
“Bersilaturahmi ke Malnu sekaligus napak tilas. Mengikuti jejak gurunya petinggi NU. Pak Mahfud sirami warga kami wawasan kebangsaan supaya betul-betul menjaga NKRI. Sejarah mengatakan Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada ulama,” pintanya.
Usai dari Ponpes Malnu, Mahfud melanjutkan kunjungan ke sentra UMKM pembuatan emping, sebelum bertolak mengunjungi DPC PPP Kabupaten Lebak.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
