Connect with us

Kerja Tuntas Pemerintah Berikutnya: Pendataan UMKM

Penulis:
Rahayu Setiawan
Pendiri Forum Muda Kebangsaan

“big data will not change the world unless it’s collected and synthesized into tools thathave a public benefit”
(Sarah Williams)

Rekam Jejak Problem Pendataan UMKM

Covid-19 memberikan pembelajaran urgensitas pendataan UMKM dalam sebuah kebijakan. Program BLT UMKM yang dinakhodai Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UMKM) berdasar hasil temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, BPK terdapat kebocoran penyaluran anggaran BLT UMKM dengan total anggaran Rp 1,18 triliun. Tercatat sebanyak 414.612 penerima BPUM yang tidak sesuai. Hingga akhirnya program ini putus, dihentikan.

Hiruk pikuk berikutnya ketika pemerintah menerbitkan pelarangan pelaku usaha baju bekas (impor) yang sedang “booming” di masyarakat dan Kemenkop menginstruksikan platform e-commerce untuk memberikan data penjual pakaian bekas impor skala besar, agar bisa segera ditindaklanjuti oleh aparat keamanan negara. Hal ini tidak akan terjadi jika pemerintah memiliki pendataan pelaku UMKM. Ketersediaan data pelaku UMKM menjadi sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program yang tepat sasaran.

Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM

Pemerintah sejatinya telah mempersiapkan pengembangan SIDT UMKM menjadi prioritas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 88 Bab V Bagian Keempat dan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menjelaskan lebih lanjut cakupan pelaksanaannya. Pada Pasal 55 ayat 1 dan 2.

Terdapat tiga poin penting dari pasal 55. Pertama, Kemenkop UMKM sebagai koordinator wali data untuk mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh K/L dan pemerintah daerah; dan menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi. Kedua, BPS sebagai pembina data. Ketiga, kementerian atau lembaga dan atau pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan data UMKM kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

Berdasar peta jalan pengembangan Basis Data UMKM yang disusun Kemenkop UMKM, Bappenas, dan TPN2K tahun 2021, setidaknya ditargetkan untuk dapat mulai tersedia pada tahun 2022. Meski demikian, dalam arahannya kepada TNP2K pada Mei 2021, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebutkan pengembangan data terpadu UMKM sebagai salah satu fokus kerja Kantor Wakil Presiden dalam masa tugasnya sampai dengan Oktober 2024. Dan pada pegelaran pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation SME Working Group (APEC SME WG) 2023 di Hong Kong, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkop Luhur Pradjarto sekaligus Head of Delegation Indonesia dalam APEC SME WG 2023 menyampaikan pemerintah sedang Menyusun SIDT UMKM.

Kerja Tuntas Pemerintah Berikutnya

Apabila memperhatikan timeline peta jalan tersebut dan kondisi saat ini Forum Muda Kebangsaan mempertanyakan program perkembangan pendataan SIDT UMKM cukup sulit untuk tercapai.

Beberapa catatan hasil temuan TPN2K dalam Pembangunan SIDT di pilar tata kelola terdapat permasalahan sinergitas antar K/L yang memiliki prosedur yang harus diikuti untuk bisa berbagi data yang dimilikinya dengan pihak lain dan dari 18 K/L yang disurati untuk meminta metadata, hanya lima K/L yang memberi jawaban dengan mengirimkan metadata yang diminta. Dari pengalaman ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya tambahan untuk mendorong K/L agar aktif berpartisipasi dalam proses penyerahan data.

Belum lagi terdapat perbedaan pendefinisian UMKM di antara K/L di PP No.7 Tahun 202, Usaha Mikro modal usaha < 1 Miliar, Usaha Kecil 1-5 Miliar, dan Usaha Menengah 5-10 Miliar. Sementara, di Kemenkeu mendefinisikan UMKM berdasarkan omzet usaha dan BPS mendefiniskan UMKM berdasar jumlah tenaga kerja; usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja 1-5 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja mulai 5 hingga 19 orang, dan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 orang.

Hal yang wajar jika beberapa pihak mempertanyakan seberapa besar good will pemerintah dalam menempatkan UMKM sebagai penopang perekonomian nasional jika masih terdapat egosentris antara K/L di tubuh pemerintahan.
Atas permasalahan tersebut, maka pemerintahan ke depan dalam jangka pendek perlu segera menuntaskan setuntas-tuntasnya pekerjaan rumah ini. Jangan berbicara jauh, ancang-ancang UMKM lepas landas siap memasuki industry 4.0, kemudian berhalusinasi berbicara perihal pemanfaatan big data dalam perumusan kebijakan pemerintah jika permasalahan dasar dari industri ini adalah data yang belum kunjung terselesaikan.

 

Oleh: Rahayu Setiawan
(Pendiri Forum Muda Kebangsaan)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi

Oleh

Fakta News
Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program hilirisasi mineral nasional. Hal tersebut diungkapkannya menyusul terjadinya ledakan smelter di PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI), pekan lalu.

“Pemerintah jangan anggap enteng rentetan kecelakaan di smelter milik perusahaan Cina. Sebab hal itu bisa membahayakan masyarakat di sekitar kawasan smelter,” ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Dijelaskannya, peristiwa tersebut jadi momentum yang tepat untuk mengadakan pembaruan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat.

“Ini kan menyedihkan kalau sebentar-bentar terjadi ledakan smelter yang menimbulkan kerugian besar bagi pekerja ataupun masyarakat,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Mulyanto menilai penerimaan keuangan negara dari program hilirisasi itu tidak sebanding dengan insentif yang diberikan Pemerintah. Pasalnya, berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor telah digelontorkan negara untuk mendukung habis-habisan sektor ini.

Belum lagi dampak sosial-lingkungan yang terus berulang baik ledakan smelter, seperti yang kembali terjadi di Kalimantan, maupun bentrok antar pekerja.

Sementara produk program hilirisasi ini hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan nilai tambah rendah. Sedang sembilan puluh persen lebih penerimaan hasil ekspor produk smelter dinikmati oleh investor asing.

“Program Hilirisasi setengah hati ini harus dihentikan. Saatnya kita evaluasi secara komprehensif program hilirisasi nasional, agar kita dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan Indonesia menjadi semakin berdaulat.Pemerintahan baru ke depan memiliki peran yang strategis,” tegasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bukan Lagi Pandemi, Melki Nilai Varian Covid Singapura Tak Perlu Terlalu Dikhawatirkan

Oleh

Fakta News
Bukan Lagi Pandemi, Melki Nilai Varian Covid Singapura Tak Perlu Terlalu Dikhawatirkan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Virus Covid-19 kembali menjadi ancaman karena baru-baru ini kembali meningkat di Singapura dengan varian baru Covid-19 KP.1 dan KP.2. Melihat kejadian ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai masyarakat tak perlu terlalu khawatir karena virus Covid-19 ini status pandeminya sudah dicabut. Selain itu, ia juga meminta fasilitas Kesehatan (faskes) untuk melakukan antisipasi.

“Yang penting bahwa penyakit ini itu bisa diantisipasi oleh masyarakat Indonesia dengan baik maupun juga oleh faskes ya. Jadi kalau orang sakit itu kalau Faskes-nya bisa ditangani kan aman ya. Jadi Covid ini juga sekarang bukan lagi pandemi, bukan lagi hal yang sangat luar biasa juga, kalaupun naik pada musim tertentu itu ya tinggal diurus aja dengan baik,” ujar Melki sapaan akrabnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/05/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir seperti saat virus Covid-19 ini pertama kali muncul. Terlebih sejauh ini pasien Covid-19 masih dapat teratasi dengan baik dan tidak perlu harus ke rumah sakit. Hal ini menandakan vaksinasi Covid-19 sukses dan kekebalan tubuh masyarakat Indonesia sudah berjalan dengan baik.

“Jadi kita antisipasi seperti biasalah seperti penyakit-penyakit lainnya. Ini bukan lagi pandemi, sudah seperti flu dan sebagainya,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Erick Thohir Tunjuk Mantan KSAU Fadjar Prasetyo Jadi Komut Garuda Indonesia

Oleh

Fakta News
strategi garuda indonesia sukses di kuartal I

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Perubahan ini dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ) pada Rabu (22/5/2024).

Dalam RUPST tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen, menggantikan Timur Sukirno. Sebelumnya Fadjar Prasetyo merupakan Komisaris PT Dirgantara Indonesia sejak tahun 2021.

Sementara Timur Sukirno sendiri digeser menjadi Komisaris Independen menggantikan Thomas  Oentoro yang telah diangkat menjadi anggota dewan direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

Perubahan juga terjadi di susunan direksi,  PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menunjuk Enny Kristiani sebagai Direktur Human Capital & Corporate Service.

Berikut Susunan Dewan Komisaris dan Direksi  PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA)

Komisaris Utama/Independen  : Fadjar Prasetyo

Komisaris                                       : Chairul Tanjung

Komisaris Independen                : Timur Sukirno

 

Direktur Utama                                                      : Irfan Setiaputra

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko     : Prasetio

Direktur Niaga                                                        : Ade R Susardi

Direktur Operasi                                                    : Tumpal Manumpak Hutapea

Direktur Teknik                                                      : Rahmat Hanafi

Direktur Human Capital & Corporate Service  : Enny Kristiani

 

Baca Selengkapnya