Connect with us

HILANGNYA SEORANG PEMULUNG: In Memoriam Roberto M Barus

Penulis:
Farhan Helmy
Alumni ITB
Alm Roberto M Barus

Tidak banyak interaksi saya dengan almarhum Robert di kampus. Saya ada di generasi yang sudah lewat masanya berada di Kampus, almarhum digenerasi setelahnya. Walaupun begitu, interaksi tetap terjaga dalam bentuk yang lain.

Post aktivis hingga kini, saya memilih jalur profesi dan juga aktualisasi keberpihakan pada pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam dan perubahan iklim dan isu yabg terkait dengan pertanahan yang saya tekuni secara khusus di kampus ITB.

Pasca Reformasi 1998, beberapa tahun terlibat dalam berbagai penguatan organisasi dan kebijakan soal lingkungan. Setelahnya, saya juga lebih banyak menghabiskan waktu berada di Jepang mendalami apa yang saya tekuni.

Interaksi saya dengan alamarhum dan beberapa kawan Yayasan Lima Agustus (Yalia) terutama setelah saya kembali dari Jepang sekitar tahun 2010. Saya menjadi bagian dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dibawah kepemimpinan Kang Rachmat Witoelar yang sekretariatnya dikelola oleh Agus Purnomo (mantan Presiden KPM). Dalam berbagai agenda yang digelindingkan inilah secara saya bertemu dengan almarhum khususnya yang terkait dengan tatakelola data.

Didi Yakub lah yang belakangan memperkenalkan almarhum kepada saya soal keahlian dan interest soal data ini. Walaupun semasa di ITB ilmu yang wajib digelutinya ilmu sipil, tapi soal IT tak kalah mumpuninya dengan lulusan informatika. Bahkan urusan, bongkar membongkar komputer sekalipun kalau ada masalah, almarhum salah satu yang sering saya berkomunikasi.

Perbincangan serius kami berdua itu soal keterbukaan data, khususnya data-data yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Almarhum punya perhatian yang sama dalam pengembangan platform ini. Untuk soal ini kami bersepakat masih banyak soal untuk dibenahi. Kita tahu hingga hari ini, kredibilitas dan akuntabilitas data dari banyak kementrian dan lembaga masih jadi soal.

Bahkan untuk soal yang kita memiliki reputasi yang panjang, soal deforestasi. Tiap tahun sebagai negara, kita selalu ribut pada hal-hal yang elementer yang semestinya sudah sejak lama terselesaikan.

Upaya untuk menyelesaikannya sudah dimulai sekitar tahun 2011 melalui apa yang dikenal sebagai “One Map Policy”, kebijakan satu peta. Upaya untuk memadu serasikan berbagai peta alokasi dan kepentingan sumberdaya alam sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Berharap setelahnya akan menjadi suatu fondasi yang utuh dan kredibel untuk penyusunan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi untuk menilai kinerjanya.

Perbincangan lainnya, soal “ONE DATA POLICY” yang kemudian kita tahu berada dalam koordinasi Bappenas. Ini kerumitan lainnya, terutama karena berbagai data pembangunan dan data yang terkait lainnya antar berbagai Kementerian dan Lembaga resmi tidak pernah akur. Terobosan kelembagaan dengan membangun platform ini salah satu upayanya.

Tentunya kami berdua seringkali punya cara yang berbeda melihat dua persoalan ini untuk alasan rasional yang bisa dipahami. Dalam periode 2010-2014 saya berada didalam pemerintahan, almarhum berada di luar. Saya menyadari betul, gampangnya tergelincir ketika ada didalam pemerintahan manakala berhadapan dengan berbagai kelompok kepentingan. Kritik atau pandangan Robert saya jadikan sebagai pengingat sekaligus refleksi saat merundingkan berbagai kebijakan, maupun hal-hal teknis lainnya.

Pasca 2015, kami punya posisi yang berbeda. Ibarat roda pedati, adakalanya roda diatas, satu waktu dibawah. Kawan saya ini, setelah terpilihnya Jokowi sebagai Presiden punya harapan lain, paling tidak mempengaruhi banyak kawan-kawannya yang menjadi bagian dari pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Saya sendiri walaupun mendukung agenda pemerintah, khususnya soal lingkungan dan perubahan iklim, memilih menjadi “intelektual organik” bersama kawan-kawan yang Tergabung di Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Barangkali ruang ekspresi ini yang terus kami jaga sebagai suatu perkawanan rasional sebagai aktivis.

Ada beberapa gagasan yang pernah didiskusikan manakala punya kesempatan bertemu. Dua tahun lalu, saat-saat sebelum COVID berkecamuk, saya dan Didi Yakub beberapa kali ketemu. Sempat juga mampir ke Rumah Pelayan Rakyat dimana banyak kawan saya di Yalia berkumpul.

Saat itu, saya sedang tour buku yang diedarkan terbatas, “Stroke Sosial: Hambatan Tata Kelola, Kebijakan Publik dan Perubahan Sosial” (2020). Lebih 20 halaman perhatian saya curahkan dalam buku ini membahas soal yang sering saya perbincangkan dengan almarhum, soal tata kelola data.

Kelihatannya, kami berdua kemampuannya baru sampai pada berbagi data dan peta digital yang dikumpulkan dari banyak lembaga dan kawan. Tidak tanggung-tanggung kami bertransaksi, kadang lebih dari 1 Tera.

Kami berdua bangga menyebut diri sebagai “pemulung data/peta” dan membagikannya secara terbuka atau sembunyi-sembunyi ke banyak kawan. Barangkali itulah tugas mulia seorang aktivis ditengah banyak kebuntuan.

Interaksiku tidak begitu intens dengan dirimu kawan, tapi mungkin apa yang kita bagi bersama bisa menjadi catatan baikmu sebagai mahluk untuk terus berjuang memperbaiki keadaan. Kita punya cara yang berbeda, hard disk itu bukti bahwa dirimu masih hidup.

Perjuangan soal ONE MAP, ONE DATA kelihatannya masih panjang. Kaupun sudah bergerak duluan di ONE HEAVEN.

Sampai ketemu suatu waktu di surga, tapi aku ogah membicarakan soal data dan peta 😊 Peran sebagai “pemulung data/peta” sudah kita mainkan bersama. Cita-cita mempersatukan para pemulung untuk kebaikan di negeri yang kita cintai ini, mudah-mudahan segera terwujud.

“Pemulung data bersatu, tak mungkin dikalahkan”

Bandung, 03 Pebruari 2022

Farhan Helmy

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy Cabut Izin ACT Kumpulkan Dana

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi Menteri Sosial Ad Interim karena Tri Rismaharini atau Risma sedang melaksanakan ibadah haji.

Baru menjabat Mensos Ad Interim, Muhadjir langsung mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan izin itu diteken Muhadjir pada Selasa (5/7).

Muhadjir mengatakan salah satu alasan pencabutan izin PUB itu lantaran adanya indikasi pelanggaran pemotongan dana sumbangan. Pencabutan izin itu juga termaktub dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Effendi, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Juli 2022.

Aturan soal pengumpulan sumbangan juga tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi. Dalam pasal itu disebutkan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Sedangkan, Presiden ACT Ibnu Khajar dalam pengakuannya menerangkan mengambil donasi rata-rata 13,7 persen dari hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat. Kemensos menilai angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%.

Kemensos juga menyebut PUB Bencana seluruhnya disalurkan ke masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana terkumpul. Pemerintah, lanjut Muhadjir, akan menyisir perizinan lembaga pengumpul donasi lain buntuk indikasi penyimpangan dana ACT.

“Pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap ijin-ijin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali,” kata Muhadjir. []

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Laksma TNI dr. Ahmad Samsulhadi, MARS. Tutup Usia, Ex Relawan RS Lapangan Indrapura Berduka

Oleh

Fakta News

Jakarta – Indonesia berduka, Laksma TNI dr. Ahmad Samsulhadi, MSRS., Staf Khusus KASAL, tutup usia pada hari Selasa, 5 Juli 2022, pukul. 18.15 WIB. Penanggung Jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) 2021-2022 ini meninggal di RSAL Dr Mintohardjo Jakarta setelah beberapa waktu dirawat karena sakit.

Jenazah mantan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) dan Pati Sahli Kasal Bid Iptek tersebut rencana akan dimakamkan Rabu, 6 Juli 2022 di Jombokan RT 38 RW 19, timur masjid Al Istiqomah, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kab. Kulon Progo, DIY.

Semua mantan personil RSLI yang masih terus berkomunikasi dan tergabung dalam grup WhatsApp sangat terkejut atas kabar kepergian beliau. Radian Jadid, ex-Relawan Pendamping PPKPC-RSLI merasa sangat kehilangan dan menyatakan duka yang mendalam atas kepergian dr. Samsulhadi. Ia memberikan testimoni atas kebaikan dan kebersahajaannya.

“Beliau adalah jenderal yang sangat mengayomi anak buahnya. Hampir tiap hari menyempatkan diri hadir di RS Lapangan untuk memberikan dukungan dan support bagi seluruh awak RSLI agar tetap siap siaga mengabdi. Hampir tidak ada sekat bagi seluruh personil RSLI untuk bergaul dan berinteraksi dengan beliau,” ucap Jadid.

Menurut Jadid, waktu senggang di masa rehat operasional RSLI, beliau menyempatkan cangkuk dengan dokter, perawat, relawan pendamping, cs dan security tanpa canggung. Saat dzuhur, ia pun selalu tertib dan menjaga sholat serta menjadi imam di musholla RSLI.

“Mohon keikhlasan para sedulur semua untuk memberi maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan Almarhumselama berinteraksi. Saya bersaksi, beliau orang yang sangat baik. Semoga diampuni segala kesalahan, dosa dan kekhilafannya oleh Alloh SWT. Semoga husnul khotimah,” pungkas Jadid.

Laksma dr. Ahmad Samsulhadi MARS, punya sisilain seniman budayawan – yang ternyata juga seniman dan pelestari campursari, punya channel Youtube: Pak Didik, dan menggunakan nama samaran Didik Ashadi. Beliau tidak mau menyematkan identitas TNI dengan pangkat Jenderal nya (Laksamana Pertama).

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungi Ponpes Buntet Cirebon, Puan Maharani Komitmen Akan Kawal Kebijakan Maslahat bagi Para Santri

Oleh

Fakta News
Kunjungi Ponpes Buntet Cirebon, Puan Maharani Komitmen Akan Kawal Kebijakan Maslahat bagi Para Santri
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani pasca menyambangi Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/6/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani berkomitmen pihaknya akan terus mengawal kebijakan yang memiliki maslahat bagi para santri. Hal itu tentunya yang sesuai dengan fungsi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Puan menyinggung komitmen Pemerintah terhadap kesejahteraan kelompok religius melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, penetapan Hari Santri menjadi bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan perjuangan kelompok religius untuk bangsa.

“Pengakuan negara terhadap peran santri itu harus dibuktikan dengan kerja-kerja nyata kaum santri utamanya dalam menjaga Negara Pancasila dari berbagai rongrongan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Sebagai Presiden dari PDI-Perjuangan telah membuktikan pengakuannya terhadap peran santri dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia,” jelas Puan pasca menyambangi Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/6/2022).

Di sisi lain, cucu Proklamator RI ini menegaskan pentingnya untuk terus merajut ikatan silaturahmi antara kelompok nasionalis dan religius. Seperti yang selalu dilakukan sang kakek, Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Sukarno. “Ada tradisi berjuang bersama antara Bung Karno dengan para kiai di masa lalu dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” ungkap politisi PDI-Perjuangan ini.

Mantan Menko PMK itu menyebut, silaturahmi antara kelompok religius dan nasionalis penting dilakukan untuk bekerja sama dalam memperjuangkan pembangunan bangsa. Oleh karenanya, dalam berbagai kesempatan berkeliling ke daerah-daerah, ia sering bertemu dengan para ulama dan mengunjungi ponpes-ponpes di seluruh penjuru negeri. “Perjuangan itu yang perlu dilanjutkan di masa sekarang dalam rangka menjaga dan mengawal Negara Pancasila dan mengisi alam pembangunan bangsa Indonesia,” sebut Puan.

Kehadiran Puan diterima oleh Pengasuh Ponpes Buntet, KH Adib Rofiuddin. Puan lalu berbincang di ruang tamu pribadi KH Adib. Setelahnya, Puan diajak menyapa kiai-kiai senior setempat. Oleh para kiai, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu didoakan agar diberi kesejahteraan dan sukses dalam menjalankan amanah tugasnya.  “Pondok Pesantren Buntet sejak dulu memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara,” kata Puan.

Baca Selengkapnya