Connect with us

Lawan Trump, Mantan CEO Starbucks Siap Maju Pilpres AS

starbucks
Mantan direktur eksekutif (CEO) Starbucks, Howard Schultz.(Foto: Istimewa)

Jakarta – Mantan direktur eksekutif (CEO) Starbucks, Howard Schultz mengumumkan bahwa dirinya siap melawan Presiden Donald Trump dalam pemilu 2020. Schultz akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden independen.

Lewat serangkaian tulisan di Twitter, dia menyayangkan bahwa Partai Demokrat dan Republik di AS sudah “sangat terpecah.” Oleh karenanya, dia hanya ingin maju lewat rute tengah.

“Saya sangat mencintai negara ini, dan saya serius mempertimbangkan maju ke pilpres pada tahun 2020 mendatang,” tulis Schultz.

“Saya adalah pengabdi Demokrat, tapi saya akan maju sebagai calon independen sayap tengah di luar dua sistem partai,” sambung dia.

Schultz menilai AS di bawah kepemimpinan Trump ada di masa yang sangat rentan. “Trump tidak punya kualifikasi untuk menjadi presiden,” kata dia.

Bukan cuma mengkritik Trump, kritikan Schultz juga mengarah pada Republik dan Demokrat. Dalam pandangannya, kedua partai itu tak memperjuangkan kepentingan warga AS.

“Republik dan Demokrat secara konsisten tidak melakukan apa yang diperlukan warga AS dan mereka setiap harinya hanya melakukan balas dendam politik,” jelas dia.

“Yang saya inginkan melihat warga AS menang dan saya ingin melihat AS sebagai pemenang,” katanya.

Baca juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

‘Good Human Rights Stories’ Bukti Kondisi HAM Indonesia Membaik

Oleh

Fakta News
good human rights stories jadi indikator keberhasilan Indonesia atas HAM
Wakil Tetap Indonesia di PBB, Hasan Kleib(istimewa)

Jenewa – Indonesia mendapat undangan inisiatif ‘Good Human Rights Stories’ menjelang sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke 40 di Jenewa. Dalam kesempatannya, Indonesia menceritakan soal kondisi HAM yang membaik.

“Keteguhan Indonesia pada demokrasi dan keberagaman pada hakekatnya berdasarkan pada kesetaraan dan persamaan hak dihadapan hukum, nilai-nilai perdamaian, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap wakil RI untuk PBB, Hasan Kleib, Jumat (15/2/19).

“Negara memiliki cerita keberhasilan dalam pemajuan dan perlindungan HAM yang penting untuk dibagi kepada negara-negara lain,” imbuhnya.

Baca juga:

Hasan menuturkan, masyarakat internasional harus memulai berbagi kisah sukses dalam memenuhi dan menjaga HAM, menjelang 70 tahun pengadopsian deklarasi universalnya.

Acara tersebut juga menayangkan rekam jejak demokrasi serta kisah sukses penegakan HAM Indonesia di tengah keberagaman masyarakatnya.

Hadirnya Indonesia di acara tersebut, merupakan bukti keteladanan ibu pertiwi dalam penegakkan HAM. Selain itu, hal tersebut membuat Indonesia menjadi rujukan utama negara lain dalam menegakkan HAM.

Hal tersebut diakui secara langsung oleh penyelenggara yang menjadikan Indonesia negara pertama di antara 2 kelompok yang mewakili 11 negara untuk membagikan kisah sukses penegakan HAM.

Acara ini dihadiri oleh Komisaris Tinggi dan Presiden Dewan HAM PBB. Terdapat juga beberapa wakil negara lainnya, seperti Tunisia, Gambia, Uruguay, Selandia Baru, Burkina Faso, Argentina, Cape Verde, Norwegia, Georgia dan Korea Selatan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Arab Saudi Masuk Daftar Hitam Negara Pencuci Uang oleh Komisi Eropa

Oleh

Fakta News
komisi eropa masukkan arab saudi dalam daftar negara pencuci uang
Ilustrasi(istimewa)

Brussels – Komisi Eropa memasukan nama Arab Saudi dalam daftar hitam 7 negara pencuci uang pada Rabu (13/2/19).

Komisi Eropa menilai, 7 negara tersebut merupakan pemerintahan yang tidak menunjukkan upaya penyelesaian pendanaan kelompok teroris serta kejahatan terorganisir.

Hal tersebut dilakukan setelah memanasnya hubungan Brussels dengan Riyadh terkait pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di Istanbul.

Daftar tersebut menunggu persetujuan parlemen Eropa serta 28 negara di dalamnya. Prancis dan Inggris adalah negara yang menolak daftar tersebut.

Ada pun beberapa nama baru yang masuk daftar negara pencuci uang yakni Arab Saudi dan Panama. Kedua negara tersebut akan bergabung dengan 16 negara yang sudah terdaftar sebelumnya, beberapa diantaranya adalah Iran, Irak, Pakistan, Etiopia, dan Korea Utara.

Baca juga:

Beberapa negara yang sudah masuk ke dalam daftar negara pencuci uang tidak akan mendapat sanksi apa pun. Hanya saja, bank di Eropa akan mengawasi secara ketat transaksi negara atau institusi yang tertulis dalam daftar, dengan beberapa pelanggannya.

“Kami selalu menggunakan standar tinggi di dunia dalam memerangi pencucian uang,” ungkap Vera Jourova, Ketua Hukum Komisi Eropa.

“Namun, kami harus memastikan bahwa uang ilegal dari negara lain tidak akan berakhir di sistem finansial kami. Uang ilegal ini adalah motor penggerak di balik kejahatan terorganisasi dan terrorisme,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Uji Pertahanan Siber, Rusia Tarik Diri dari Jaringan Internet Global

Oleh

Fakta News
jaringan
Putin.

Jakarta – Pemerintah Rusia dikabarkan berencana untuk membangun jaringan internet independen. Jaringan ini akan dibuat terpisah dari Domain Name System yang biasa digunakan di seluruh dunia untuk menguji pertahanan sibernya.

Selain mempersiapkan penarikan diri dari internet, pemerintah Rusia juga tengah mempersiapkan RUU yang diperlukan untuk beroperasi. Tahap pengujian diperkirakan akan dimulai pada 1 April mendatang, namun belum diketahui secara pasti apakah akan dilakukan tepat pada tanggal itu atau tidak.

Rancangan undang-undang yang disebut Program Nasional Ekonomi Digital mewajibkan Internet Service Provider (ISP) atau penyedia layanan internet Rusia untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi jika kekuatan asing bertindak untuk mengisolasi negara itu secara online.

Dalam RUU tersebut, Rusia dikatakan akan berusaha membangun sistem alamat internet versi mereka sendiri yang bernama DNS, sehingga dapat beroperasi jika tautan ke server yang berlokasi internasional ini terputus.

Sebelumnya, NATO dan sekutu telah mengancam sanksi kepada Rusia atas tuduhan serangan dunia maya dan campur tangan online lainnya, yang sering menyasar negara-negara Barat.

Langkah-langkah yang digariskan dalam RUU itu, termasuk pembangunan versi lokal dari sistem alamat internet (DNS), sehingga dapat beroperasi jika tautan ke server internasional tiba-tiba terputus.

Saat ini, 12 organisasi mengawasi akar server untuk DNS, dan semuanya tidak berlokasi di Rusia. Namun banyak salinan dari buku alamat inti internet sudah ada di Rusia, di mana kini diklaim tetap berfungsi sistem internetnya, meskipun tindakan hukuman diambil untuk menyetopnya.

Baca juga:

Baca Selengkapnya