Connect with us

Buya Syafii Minta Stop Penyebaran Opini Jokowi Anti-Islam

Jokowi Anti-Islam, Jokowi, Buya Syafii
Presiden Jokowi di acara Milad 1 Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta.(Istimewa)

Yogyakarta – Buya Syafii Maarif, tokoh Muhammadiyah, meminta semua pihak untuk menghentikan penyebaran opini Presiden Joko Widodo anti-Islam. Pasalnya, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Buya Syafii punya alasan kuat kenapa mengungkapkan hal demikian. Banyak kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi yang justru mendukung umat Islam.

“Beberapa waktu lalu, Presiden menyerahkan surat keputusan bagi enam sekolah tinggi Muhammadiyah di Lamongan dan nanti Presiden masih akan berkunjung ke Universitas Aisyiyah,” jelas Buya Syafii dalam pidatonya di acara Milad 1 Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (6/12).

Presiden sendiri mewakili pemerintah dalam memberikan bantuan pembangunan universitas baru yang dikelola Muhammadiyah. “Jadi kalau ada yang bilang Presiden tak perhatian pada Islam, hentikanlah, sudahlah,” imbuh Buya.

Pernyataan mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut langsung disambut tepuk tangan 2.000 santri yang hadir dalam acara tersebut. Termasuk pula Presiden Jokowi yang turut hadir dalam acara tersebut.

Muhammadiyah, imbuh Buya Syafii, sangat berperan bagi bangsa dan negara Indonesia. Adapun, bila negara memberi bantuan untuk Muhammadiyah, bantuan itu bakal kembali lagi ke negara. Pasalnya, kader Muhammadiyah akan turut berkontribusi kepada negara.

“Kalau negara membantu Muhammadiyah, harus dibaca, negara dalam UUD 1945 tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa negara. Tidak bisa melakukan itu semua. Apalagi Muhammadiyah ada sebelum bangsa ini lahir. Jadi, kalau negara membantu Muhammadiyah, sama saja negara membantu dirinya sendiri,” lanjut Buya Syafii.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mempromosikan Terorisme, WNI Dihukum 12 Tahun Penjara di Malaysia

Oleh

Fakta News
WNI Dihukum 12 Tahun
WNI bernama Ali Saifuddin (tengah) dihukum 12 tahun penjara, karena promosikan terorisme dan berencana menculik mantan PM Malaysia Najib Razak(Foto: Istimewa)

Putrajaya – Seorang warga negara Indonesia atau WNI dihukum 12 tahun penjara, karena terbukti mempromosikan terorisme. Serta membantu rencana menculik Najib Razak saat masih menjabat Perdana Menteri Malaysia. WNI bernama Ali Saifuddin itu, terbukti membantu dua warga Malaysia Nor Azmi Jailani dan Mohd Yusri Mohamed Yusof yang divonis masing-masih 8 tahun penjara.

WNI bernama Ali Saifuddin itu, diketahui sebagai seorang teknisi berusia 31 tahun, berstatus  penduduk tetap di Malaysia.

Dalam sidang putusannya, panel beranggotakan tiga hakim menyatakan mereka bersalah dengan hukuman yang dihitung dari tanggal penangkapan mereka, pada April 2015. Demikian dilansir Straits Times, Selasa (16/4/2019).

Berdasarkan bukti pengadilan, ketiga pria itu berpartisipasi dalam diskusi dengan seorang putra mantan militan kelompok ISIS untuk menculik empat mantan menteri termasuk Najib, sebagai pertukaran bagi tersangka teroris yang ditangkap berdasarkan undang-undang keamanan Malaysia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hoaks Sepekan dari Kroni-Kroni Prabowo: Dari Dihadang Sukhoi hingga Server KPU Diretas

Oleh

Fakta News
Kaum elite, Prabowo Subianto, orde baru, hoaks, kroni prabowo, prabowo
Prabowo Subianto.(Istimewa)

Jakarta – Kabar bohong, fitnah, dan hoaks jadi senjata yang kerap dilontarkan kroni-kroni atau pendukung Prabowo Subianto. Berikut ini Fakta.News merangkum hoaks yang disebarkan kroni maupun relawan Prabowo dalam sepekan.

Rizieq Shihab Tuding Kemenlu Gerakan Staf untuk Memenangkan Jokowi

Hoaks pertama datang dari pentolan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab. Lewat video yang diunggah saluran Front TV di YouTube, Rizieq menuding Kementerian Luar Negeri tidak netral dengan meminta staf KBRI dan KJRI untuk memilih pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Maruf.

“Sangat kita sesalkan beberapa waktu yang lalu Menlu datang ke Saudi Arabia, kemudian melakukan pertemuan, baik di KBRI maupun di KJRI, selanjutnya Menlu tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan, secara terang-terangan mengajak para staf dan seluruh pekerja yang ada di KBRI maupun KJRI agar bekerja keras memenangkan paslon 01, yaitu Jokowi. Ini sangat kita sesalkan karena apa yang disampaikan oleh Menlu tersebut bernada ancaman dan itu sangat merisaukan seluruh staf maupun para pekerja dan pegawai yang ada di KBRI dan KJRI,” ujar Rizieq dalam video yang ditayangkan akun YouTube Front TV, yang diunggah pada tanggal 29 Maret 2019.

Setelah ditelusuri, pernyataan tersebut merupakan kabar bohong dan fitnah. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyesalkan fitnahan tersebut.

“Sangat tidak benar Menlu RI datang ke Arab Saudi untuk mengarahkan KBRI dan KJRI untuk menyukseskan pasangan capres-cawapres tertentu. Tuduhan MRS dalam video yang dibuat di Kota Suci Madinah tersebut adalah merupakan fitnah,” ujar Agus kepada detikcom, Senin (1/4/2019).

Agus mengatakan kunjungan Retno ke Saudi terkait peresmian pelayanan satu atap di Jeddah. Selain itu, Agus menyesalkan Rizieq yang memfitnahnya.

“Beberapa minggu sebelumnya, 1 Rajab 1440 H, dalam sebuah pertemuan dengan WNI di Mekah yang beredar di medsos dan YouTube, MRS juga melancarkan fitnah kepada saya sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi. Fitnah tersebut adalah MRS menuduh Dubes akan mencabut paspor WNI yang mendukung pasangan capres-cawapres tertentu. Dalam rekaman tersebut, MRS juga memerintahkan kepada hadirin untuk menyampaikan rekaman video tersebut kepada Dubes RI di Riyadh,” kata Agus.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

FAKTAMETER

TKN Jokowi-Maruf Sebut Jokowi Gunakan Cuti untuk Kampanye

Oleh

Fakta News
sandiaga, presiden, jokowi-maruf, kampanye, cuti
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Hasto Kristiyanto(Istimewa)

Jakarta, – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Hasto Kristiyanto, tepis sindiran Sandiaga Uno yang sebut Jokowi tidak gunakan cuti saat kampanye.

“Presiden Jokowi sebagai capres petahana, tentu mengambil cuti jika menjalankan tugas di luar tugas kenegaraan,” kata Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di Aceh Barat Daya, Kamis, (7/3/2019)

Hasto Kristiyanto berada di Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, dalam rangkaian kegiatan Safari Politik Kebangsaan X ke Aceh, pada 6-9 Maret 2019.

Hasto menegaskan, jika Jokowi melakukan tugas di luar tugas kenegaraan, misalnya melakukan silaturrahmi dengan masyarakat, tentunya setelah mengambil cuti.

Namun, Jokowi sebagai presiden dan sebagai kepala negara, menurut Hasto, jabatan tersebut melekat dengan Jokowi. “Karena tugas-tugas kenegaraan tidak bisa digantikan oleh orang lain,” katanya.

Menurut Hasto, sebagai presiden dan sebagai kepala negara, maka Jokowi memiliki tanggung jawab untuk bekerja membangun bangsa dan negara.

 

Dia menjelaskan, Jokowi akan mengambil cuti  sesuai dengan Peraturan KPU, tetapi jabatan sebagai presiden itu tidak bisa terlepas karena cuti. “Jabatan presiden dan kepala negara,  tidak bisa dialihkan karena cuti. Meskipun beliau cuti kampanye, jabatan presiden tetap melekat dalam diri Bapak Presiden Jokowi,” kata Hasto.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya