Usung Tagline “Gerakan Biru, Kontribusi Generasi Baru”, Alumni Muda Ermawan Wibisono Siap Bawa IKA ITS Jadi Organisasi Modern
Jakarta – Alumni muda Ermawan Wibisono siap bertarung untuk melakukan perubahan dalam pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya periode 2019-2024 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2019 nanti. Agenda pemilihan Ketum IKA ITS merupakan salah satu rangkaian acara dalam Kongres IKA ITS yang berlangsung setiap empat tahun sekali ini.
Berbeda dari Kongres sebelumnya, kali ini pemilihan Ketua Umum IKA ITS dilakukan lewat dua tahap. Dimana tahap pertama merupakan penjaringan calon, yang kemudian baru dilanjutkan tahap pemilihan Ketua Umum yang berlangsung di Kongres.
Pada tahap penjaringan yang dikenal dengan Pemilu Raya ini dilakukan dengan sistem ‘One Man One Vote’ (OMOV), dimana seluruh alumni ITS bisa memilih bakal calon yang dipandang layak menjadi calon Ketua Umum IKA ITS untuk dipilih di Kongres.
Dalam penjaringan yang berlangsung pada September lalu itu telah terpilih 6 orang kandidat dengan suara terbanyak, yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Ketua Umum (P3KU) IKA ITS sebagai calon Ketua Umum IKA ITS.
Ermawan Wibisono, menjadi salah satu kandidat yang terpilih dalam penjaringan OMOV tersebut. Ermawan atau yang akrab disapa Cak Kancoet, dibanding kandidat lain tergolong alumni muda ITS. Ia alumni ITS dari jurusan Teknik Kelautan angkatan 1992, merupakan generasi yang ikut terlibat langsung dalam gerakan reformasi 1998, menumbangkan rezim Orde Baru.
Ermawan mengatakan, terpanggilnya ia maju dalam pemilihan Ketua Umum IKA ITS kali ini adalah ingin menggerakkan agar semua lapisan alumni ITS ikut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam IKA ITS.
“Untuk itu, kami membawa tagline ‘Gerakan Biru, Kontribusi Generasi Baru’. Artinya IKA ITS yang merupakan organisasi nirlaba harus didukung seluruh alumni dan bergerak bersama untuk menjadikan IKA ITS bermanfaat bagi anggota,” kata Ermawan lewat keterangan tertulisnya yang diterima Fakta.News, Sabtu (5/10).
Ermawan yang merupakan aktivis semasa kuliah dan saat ini beraktivitas sebagai pengusaha, ingin menggerakkan alumni ITS, terutama alumni muda untuk bersama-sama memberi kontribusi bagi almamater, masyarakat dan bangsa Indonesia.
Jika nanti terpilih sebagai Ketua Umum IKA ITS, Ermawan menyatakan ingin membuat IKA ITS menjadi organisasi modern dimana dalam kegiatannya tidak hanya diisi dengan kegiatan dan anggaran rutin yang menonton, tapi juga harus dapat mensinergikan setiap lapisan alumni untuk menciptakan komunitas yang bersifat ekonomi.
“Jika terpilih, nanti kepengurusan PP IKA ITS akan kami isi dengan para penggiat bisnis, sosial dan lain lain yang banyak digeluti oleh para alumni ITS saat ini. Dan yang lebih penting juga akan merubah pola gerak dan aktifitas kealumnian menjadi program-program kerja sesuai passion dan profesionalitas antar alumni,” tuturnya.
Ermawan berharap, mendapat dukungan dari para alumni ITS, khususnya alumni muda di Kongres IKA ITS yang akan berlangsung di Jakarta pada bulan November mendatang.
“Semoga Allah SWT memberikan jalan bagi kita alumni muda untuk membawa tongkat kepemimpinan Alumni ITS dikancah Nasional,” tukasnya.
Dalam pemilihan Ketua Umum IKA ITS nanti, Ermawan akan bersaing dengan alumni-alumni ITS yang jauh lebih senior, dan saat ini mendudukan jabatan strategis, baik di pemerintahan, politik, maupun BUMN.
Lima calon lain yang akan bersaing mendapatkan suara alumni ITS di Kongres lewat wakilnya di Komisariat Jurusan, PP IKA ITS periode lalu, dan Pengurus Wilayah IKA ITS adalah Gatot Kustiyaji dari Teknik Kimia angkatan 1982, M. Ridwan Hisjam dari Teknik Perkapalan angkatan 1980, M Rifqi Isnanda dari Teknik Mesin 1987, Novirman S Said dari Teknik Siskal angkatan 1982 dan Sutopo Keistijanto dari Teknik Sipil 1975.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
