Sahur Berkah ITS 1445 H, Jangkau Mahasiswa yang Tidak Mudik Lebaran
Jakarta – Memasuki pekan terakhir Ramadhan, Keluarga Besar ITS kembali meningkatkan kualitas kegiatannya melalui program Sahur Berkah ITS 1445 H yang diselenggarakan di Sekretariat IKA ITS dan di Asrama Mahasiswa, kampus ITS Sukolilo Surabaya. Program penyediaan makan dan minum pada waktu sahur ini merupakan pengembangan dari program Buka Puasa Berkah ITS 93 yang terus berlangsung hingga akhir Ramadhan, ditujukan untuk menjangkau mahasiswa yang masih ada di asrama, laboratorium, mahasiswa luar jawa serta mahasiwa lainnya yang tidak mudik pada kesempatan idul fitri kali ini.
Dini hari sekitar pukul 03.00 WIB puluhan mahasiswa sudah terlihat berkumpul membentuk antrian di depan Sekretarian IKA ITS dan juga di pos depan gerbang Asrama Mahasiswa ITS. Mereka sangat antusias menyambut program Sahur Berkah ini karena saat ini sudah banyak warung di sekitar kampus ITS yang tutup karena makin banyaknya konsumen (mahasiwa ITS) yagn sudah pulang / mudik jelang Idul Fitri.
“Kami sangat senang dengan adanya program Sahur Berkah ITS 1445 ini, karena banyak warung di Gebang dan Keputih yang sudah tutup. Terima kasih pada panitia karena kami sangat terbantukan mendapatkan sahur pada akhir Ramadhan kali ini,” ungkap Musa, salah seorang mahasiswa yang tinggal di Asrama.
Radian Jadid, Ketua Harian ITS 93 menjelaskan program Sahur Berkah ini memang ditujukan untuk mahasiwa yang masih ada kampus, baik di Asrama, laboratorium, sekitar kampus, mahasiswa dari luar jawa dan yang mahasiwa lainnya yang belum/tidak bisa pulang pada Ramadhan kali, agar tidak kesulitan menjalani sahur karena banyak warung yang sudah tutup.
“Program Buka Puasa ITS Ramadhan 1445 H dan Sahur Berkah ITS 1445 H ini akan berlangsung hingga akhir Ramadhan. Semoga bisa membawa berkah pada semuanya. Kami berterima kasih pada para donator, teman-teman yang sudah berpartisipasi, rekan-rekan relawan dan para mahasiswa penerima program ini. Semoga keberkahan pada Ramadhan kali ini bisa kita dapatkan bersama,” harap Jadid.
Alim Wijaya Ibnu Farchan (Bidang Sosmas ITS 93) menjelaskan bahwa selama Ramadhan Keluarga Besar ITS yang terdiri dari ITS’93, IKA ITS PW Jatim, Ditmawa ITS, BEM ITS, Kompartemen Kebencanaan IKA ITS, Himadata ITS, BEM FT-SPK ITS, Hima Planologi ITS, HMTKI FV-ITS serta elemen relawan mahasiswa, bersinergi menyelenggarakan program Buka Puasa ITS Ramadhan 1445 H dan Sahur Berkah ITS 1445 H dengan tema “Tingkatkan Solidaritas Sesama, Raih Berkah Ramadhan”. Acara berupa pembagian paket buka puasa untuk mahasiswa berlangsung satu bulan penuh, serta sahur berkah pada pekan terakhir Ramadhan.
Pada Ramdhan kali ini juga dilaksanakan santunan bagi anak yatim dari Keluarga Besar ITS 93, tali asih bagi mereka yang sakit dan membutuhkan, serta memberikan apresisasi bagi mahasiswa KIP-Kuliah skema 2 dan inisiasi program orang tua asuh bagi mahasiwa yang membutuhkan. Acara yang dimotori ITS’93 ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya sebagai wahana untuk saling bersinergi dan membantu sesama di kalangan keluarga besar ITS pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.
“Hingga saat ini (6/4/2024) sudah lebih dari 6.780 paket yang sudah kita bagikan, sudah melebihi paket yang kita bagikan pada Ramadhan tahun lalu sebesar 6.710 paket. Dengan sisa ramadhan yang masih empat atau lima hari ini, kami yakin yang kita bagikan melebihi angka 7.000 paket, Barokalloh. Semoga apa yang kita lakukan selama Ramadhan ini membawa kebaikan, kemuliaan dan keberkahan bersama,” pungkas Alim.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
