Temui Relawan se-Jawa Timur, Jokowi Sampaikan Enam Pesan Penting
Jakarta – Presiden Joko Widodo menemui relawan Pro-Jokowi se-Jawa Timur di Gelora Sepuluh Nopember, Tambaksari – Surabaya, Minggu (21/8/2022). Ribuan relawan dari berbagai elemen di Jawa Timur antusias menyambut kedatangan Jokowi selaku nahkoda relawan.
Tepat pukul 15.00 WIB Jokowi hadir menemui para relawan. Saat menyapa para relawan, Jokowi menjanjikan akan memberikan jaketnya pada relawan yang sesuai dengan kriteria yang nanti disampaikan.
“Siapa yang pengen jaket? Tapi Cuma satu ya…,” ujar Jokowi.
Ada enam pesan penting yang disampaikan Jokowi kepada para relawan se-Jawa Timur.
Pertama, Ia menyatakan bahwa silaturahmi ini adalah tombo kangen setelah dua setengah tahun tidak ketemu langsung dengan para relawan Jawa Timur. Pertemuan sebagai obat kangen ini dalam suasana pandemi Covid-19 yang sudah mereda, meski Covid-19 masih ada.
Perlu diketahui, saat itu relawan dan massa pendukung Jokowi dari berbagai elemen dan daerah, memenuhi area Tugu Pahlawan dikoordinasikan oleh Ermawan Wibisono dkk, melalui Forum Alumni Jawa Timur (FAJ) memberikan dukungan pada Jokowi untuk pemenangan Pilpres 2019.
Yang kedua, Jokowi mengatakan bangsa kita adalah bangsa yang tangguh, tahan terhadap ujian, cobaan dan tantangan. Waktu virus corona yang melanda semua negara, kita tidak seperti negara-negara yang lain, yang gugup, bingung kemudian lockdown.
“Bayangkan kalau Indonesia saat itu kita lockdown. Tidak boleh keluar rumah, apalagi keluar kota. Bisa diet massal itu. Sedangkan kita tidak sampai ke situ. Keputusan itu, saya ambil setelah keluar masuk keluar kampung, desa, dan pergi ke berbagai daerah. Saya putuskan, tidak lockdown,” ucap Jokowi.
Jokowi menambahkan, kita termasuk 5 terbaik dunia dibandingkan 200 lebih negara yang terkena Covid-19. Tidak kalah dengan negara-negara maju.
“Angkanya, vaksin yang kita suntikkan mencapai 432 juta suntikan. Nyuntik tidak mudah, bayangkan sangat sulit sekali apalagi vaksin kita distribusikan ke 17 ribu pulau, 514 kabupaten kota. Itu berkat gotong royong, bukan berkat Jokowi. Semua bekerja, bersama sama, semua gotong royong. Padahal di eropa masih 180 ribu, 90 ribu, 70 ribu angka covid harian. Artinya kerja kita bersama-sama itu ada hasilnya,” tuturnya.
“Kita belum rampung, masih 5000 orang kena Covid-19 setiap hari. Ada empat krisis yang kita hadapi. Setelah covid, muncul krisis pangan dunia. Banyak negara kekurangan pangan. Afrika banyak sekali. Kita patut bersyukur, sebagai negara produsen beras, kita tidak kekurangan pangan,” tambah Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan mengenai krisis energi. Banyak negara harga BBM naik dua kali, tiga kali lipat. Ada yang 30 ribu, 18 ribu, 32 ribu. Kita pertalite masih Rp 7650. Pertamax lipat dua kali. Makanya, harus kita syukuri, walaupun subsidinya masih Rp 502 triliun.
“Krisis corona, krisis pangan, krisis energi. Banyak negara kesulitan, kita masih tangguh, makanya kita syukuri. Kemudian muncul yang keempat krisis keuangan. Banyak negara tidak bsa menggaji pegawainya. Tidak punya uang untuk beli pangan, BBM, dan ambruk. Kita harus bekerja keras agar itu tidak terjadi di negara kita,” papar Jokowi.
Ketiga, Jokowi mengatakan kita ini adalah kapal besar, perahu besar. Relawan ini adalah penumpangnya kita semua. Karena atu perahu, dalam satu kapal besar, kita harus kompak. Menjaga persatuan kita, dan yang paling penting solid dan terus menajga komunikasi diantara kita.
“Yang keempat, urusan politik. Banyak yang tanya kepada saya, pripun politiknya pak. Politik taksih tebih, masih jauh 2024. Tidak usah kita tentukan sekarang. Yang penting nyambut gawe, bekerja keras agar ekonomi sehat,” ucap Jokowi.
“Banyak yang bisik-bisik ke saya. Pak niki ndukung sinten nggih? Sek, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ojo ngantek keliru. Ojo kesusu. Santai dulu urusan politik, yang penting ekonomi kita selesaikan ersama-sama,” imbuhnya.
Kelima, Jokowi mengatakan kita adalah bangsa besar. 278 juta penduduk kita sekarang ini. Tidak mudah mengelola negara ini. 17 ribu pulau, 714 etnis. Sebagai bangsa yang besar dan beragam sukunya, yang penting yang harus kita jaga adalah persatuan, tegak Bersatu. Sebgai bangsa harus kompak. Sebagai relawan kita harus kompak.
“Terakhir, sebagai relawan, kita tetap bersatu, harus kompak, menjaga silaturahmi sehingga nantinya kita tidak keliru memilih pemimpin,” tuturnya.
Setelah memberikan pesan, sesuai dengan apa yang dijanjikan diawal acara, Jokowi melepas jaket untuk diberikan pada peserta yang hadir. Karena hanya satu, akan diberikan pada relawan yang sudah suntik booster, yang tadi mengacung, dan saat ditanya apakah kangen dengan Jokowi serta yang paling sumringah.
Dan relawan yang beruntung pada kesempatan langka ini adalah Muhammad Saiful. Relawan yang mengenakan jaket orange dari shophee food ini dinilai Jokowi paling ceria dan memang sudah suntik boster dan tadi antusia ngacung karena kangennya pada Jokowi. Jokowi menyerahkan jaketnya dan langsung disambut gembira Saiful untuk langsung mengenakannya.
Setelah balik kanan meninggalkan acara, tidak lupa Jokowi menyalami dan memberikan apresiasi kepada beberapa perwakilan relawan, diantaranya Badrut Taman (Sapulidi), Edward Dewaruci, Dr Reza Dharmayanda dan Angga Primadi (KAPT Jatim) dan beberapa pimpinan organ relawan lainnya. Edward Dewaruci, SH. MH. (Ketua KAPT Jatim) menyampaikan rasa gembira dan bangga atas kehadiran Jokowi dalam acara relawan Jatim tersebut.
“Kita bersyukur, karena Jokowi berkenan hadir pada acara yang diselenggarakan oleh kawan relawan. Ini bukti bahwa semangat relawan untuk bertemu dan bersilaturahmi mengobati rasa kangen, keinginan bertemu pemimpin yang merakyat ini. Bertemu kembali setelah dua setengah tahun pandemi, pengobat rindu dan juga yang terpenting memperhatikan dan memahami apa yang menajdi arahan beliau. Dan KAPT dalam waktu dekat berkumpul di Bogor dalam Rapat Kerja Nasional. Ide-ide, pikiran dari para alumni se Indonesia, menyampaikan beberapa hal yang sudah dan akan dikerjakan ke depan demi mendukung suksesnya pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan 2024 yang akan datang,” ujar Edward.
Radian Jadid, (Sekretaris KAPT Jatim) menambahkan bahwa rencananya tanggal 26-28 Agustus 2022 Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dilaksankan di Bogor. Diharapkan Jokowi juga berkenan hadir dalam acara tersebut.
“Enam pesan penting Jokowi akan dikombinasikan dengan masukan dan saran dari berbagai daerah untuk dibawa ke Rakernas sebagai bahan guna mempersiapkan KAPT sebagai organ relawan lebih baik lagi, mengawal pemerintahan Jokowi hingga paripurna tahun 2024 dan persiapan untuk kerja-kerja kedepan dalam berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” pungkas Jadid.
Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 menyetujui perpanjangan waktu terhadap pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Acara selanjutnya permintaan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai dengan masa persidangan kelima yang akan datang, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Hal tersebut, lanjut Puan, berdasarkan laporan pimpinan Komisi II DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 14 Maret 2023, yang meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sampai dengan masa persidangan kelima.
“Oleh karena itu, maka dalam rapat paripurna ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tersebut sampai dengan Masa Sidang ke lima tahun sidang 2022-2023 yang akan datang, apakah dapat disetujui?,” sebut Puan yang diiringi teriakan setuju dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam ruang Paripurna tersebut.
Sebelumnya di kesempatan berbeda, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, lambannya proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) itu karena pendataan tenaga honorer bermasalah.
Menurutnya, proses tersebut terkendala karena tak sinkronnya kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal, DPR ingin revisi UU ASN bisa menyelesaikan banyak persoalan tentang tenaga honorer di berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah.
Oleh karenanya, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendorong agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang notabene merupakan gabungan dari beberapa Komisi untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu. hal itu semata agar pemerintah memperhatikan secara serius hal tersebut.
Jakarta – DPR RI hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU Inisiatif DPR. Atas keputusan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat berbagai apresiasi, termasuk dari kelompok perwakilan PRT.
Keputusan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Puan memimpin langsung jalannya Rapat Paripurna.
“Agenda hari ini mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI,” kata Puan.
Rapat Paripurna kali ini turut dihadiri sejumlah kalangan aktivis perempuan dari berbagai LSM, komunitas yang fokus pada isu hak pekerja rumah tangga, dan perwakilan PRT. Puan menyapa satu per satu kelompok aktivis yang hadir. “Di atas (balkon ruang Rapat Paripurna) hadir perwakilan aktivis dan teman-teman pekerja rumah tangga yang ikut memantau jalannya Rapat Paripurna,” ucapnya.
Mereka yang datang berasal dari Jala (Jaringan Nasional Advokasi) PRT, SPRT (Serikat Pekerja Rumah Tangga) Sapulidi, KPI, Perempuan Mahardhika, dan Rumpun Gema Perempuan (RGP), Mitra I Made, dan Institut Sarinah. Setelah menyapa perwakilan aktivis yang memperjuangkan RUU PRT, Puan lalu meminta pendapat fraksi-fraksi mengenai RUU PPRT. Kemudian, ia meminta persetujuan anggota DPR.
“Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota DPR serentak. Persetujuan itu ditandai dengan ketokan palu sidang dari Puan. Ketokan palu dari Puan pun disambut tepukan tangan meriah dari anggota DPR dan perwakilan aktivis serta PRT. Atas kesepakatan tersebut, berbagai apresiasi datang untuk Puan. Hal ini mengingat RUU PPRT sudah diperjuangkan belasan tahun lamanya dan baru pada periode Puan akhirnya disepakati untuk dibahas.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani memberikan apresiasi langsung kepada Puan dalam Rapat Paripurna. Menurutnya, RUU PPRT berhasil menjadi RUU Inisiatif DPR berkat dukungan Puan. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas dukungan Ibu Ketua Puan Maharani sebagai Ketua DPR dengan ditetapkannya RUU PPRT yang sudan 19 tahun dinantikan oleh teman-teman kita PRT,” ujar Netty.
Menurut anggota Fraksi PKS ini, keputusan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR akan menjawab sejumlah pertanyaan dan keraguan PRT atas pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan mereka sebagai WNI yang berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Netty mengatakan, momen ini akan menjadi catatan sejarah.
“Di saat DPR RI dipimpin oleh seorang perempuan, Ibu Puan Maharani. Masa penantian itu mendapat jawaban yang luar biasa. Ini menjadi kado terindah bagi PRT selama 19 tahun menantikan instrumen perlindungan atas keberadaan mereka,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg DPR RI, Luluk Nur Hamidah. Ia mengucapkan terima kasih untuk pimpinan DPR, khususnya Puan atas dukungan terhadap RUU PPRT. “Terima kasih untuk semua pimpinan DPR RI, Ibu Puan khususnya. Lagi-lagi ini sangat membanggakan bahwa perempuan memimpin pasti meninggalkan jejak yang bermakna,” ucap Luluk.
“Ini adalah kemenangan kita semua, dan kemenangan hati nurani, dan Insyaallah akan menjadi kemenangan bangsa Indonesia,” sambung anggota Fraksi PKB itu.
Luluk mengatakan, RUU PPRT diharapkan akan segera mengakhiri berbagai macam bentuk diskriminasi dan juga kekerasan terhadap hampir 5 juta PRT di Indonesia yang mayoritas adalah perempuan dan 14% di antaranya adalah anak-anak. Ia juga menyebut, RUU PPRT nantinya dapat mengakhiri praktik-praktik perbudakan modern, bukan hanya bagi PRT di tanah air tapi juga untuk jutaan PRT migran di luar negeri.
Jakarta – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani tersebut, Puan menanyakan persetujuan kepada peserta sidang.
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Puan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Sebelumnya, menurut laporan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) M. Nurdin, dalam melakukan pembahasan RUU tersebut, Baleg telah melakukan rapat-rapat kerja dengan berbagai pihak, serta rapat dengar pendapat umum dengan para pakar dan juga rapat Panja pada 15 Februari 2023 lalu.
Dikatakan Nurdin, dalam Rapat Kerja pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I atas hasi pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU, terdapat 7 fraksi yang menerima hasil kerja Panja dan menyetujui untuk dilanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP.
Sedangkan 2 fraksi yakni Fraksi Demokrat dan PKS, belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dilanjutkan dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II.
“Namun demikian, sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Rapat Kerja Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI memutuskan menyetujui hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk melanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, fraksinya belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tersebut disahkan dengan beberapa alasan. Diantaranya, pertama, undang-undang tersebut dianggap tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa untuk dikeluarkan secara terburu-buru, kedua; UU Cipta Kerja ini dinilai berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air.
“Ketiga; kami mempertanyakan prinsip keadilan sosial dari undang-undang Cipta kerja ini apakah sesuai konsep ekonomi Pancasila ataukah justru sangat bercorak kapitalistik dan Neo liberalistik. Keempat; proses pembahasan hal-hal krusial dalam Cipta kerja ini kurang transparan dan akuntabel akhirnya sikap kritis Partai Demokrat terbukti karena Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil uji materiil atas undang-undang cinta kerja ini sebagai inkonstitusional bersyarat,” jelasnya.
Paripurna DPR RI Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU ASN
RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, Ketua DPR RI Dapat Apresiasi dari Pekerja Rumah Tangga
DPR RI Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang
Komisi III Setujui Permohonan Naturalisasi Tiga Pemain Sepak Bola dan Satu Pemain Basket
Ahmad Sahroni: Restorative Justice Tidak Tepat untuk Mario
Modus Ternak Lebah, Komisi III Akan Kawal Kasus Dugaan Investasi Bodong PT MBM
Ganjar Pimpin “Groundbreaking” Pabrik Samator Terbesar, Nilai Investasi Rp500 Miliar
Dalam Kunjungannya Ke Gorontalo, Gobel Ingatkan Masyarakat Waspadai ‘Money Politics’ Jelang Pemilu
Megawati Bertemu Presiden Jokowi, Bahas Hal-hal Strategis Berbagai Persoalan Bangsa dan Arah Masa Depan
