Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Jakarta – Rektor ITS ke-7, Prof. Ir. Soegiono memberikan pesan, kesan sekaligus wejangan kepada peserta yang hadir dalam Halal Bihalal Relawan dan Aktivis Kemanusiaan ITS 1445 H. Ia mendorong mahasiswa menjadi relawan dan aktivis yang bergerak tanpa pamrih, berjuang demi kemanusiaan.
Rektor yang memimpin ITS periode 1995-2003 ini menceritakan bagaimana dinamika dan kiprah mahasisiwa ITS saat reformasi. Bagaimana para pimpinan dan aktivis mahasiswa benar-benar menjalankan peran dan fungsinya dalam mengkiritisi kondisi yang ada.
Acara tersebut diinisiasi oleh Pengurus Pusat IKA ITS melalui Kompartemen Kebencanaan berkolaboraksi dengan Task Force Kemanusiaan Kantin ITS (TFKK ITS) dan berbagai elemen kerelawan, berlangsung di Posko Kebencanaan IKA ITS, Jl. Teknik Mesin No.1 Kampus ITS Sukolilo Surabaya. (20/4/2024).
Panitia memilih quote Albert Einstein sebagai tema acara, yakni “Kita tidak boleh putus asa terhadap kemanusiaan, karena kita sendiri adalah manusia”. Berbagai elemen alumni, aktivis dan relawan mahasiswa, diantaranya dari KK IKA ITS, TFKK ITS, Komunitas Kantin ITS, ITS 93, BEM ITS, BEM FTI SPK, Himadata, Hima Planologi, HMKTI FV, Sekolah Rakyat Kejawan, E-Bio dan Keluarga Besar ITS lainnya menghadiri acara tersebut.
“Masing-masing jaman punya masanya dan tiap masa mempunyai tantangan yang berbeda. Selain dibekali kemampuan akademik dari ITS, setidaknya ada tiga poin penting yang harus dimiliki mahasiswa untuk bisa memiliki nilai lebih dibandingkan yang lainnya. Tiga point itu yakni percaya diri, komunikasi dan kompetensi,” pesan Prof. Soegiono.
Sebagai anak yang dididik oleh Ibu yang luhur ITS dalam kawah candradimuka kampus perjuangan, mahasiswa harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk siap menghadapi segala tantangan. Kemampuan komunikasi sebagai kunci menjaga dan menguatkan hubungan baik (relationship) juga harus diasah disertai kompetensi masing-masing sehingga profesionalisme bisa dkedepankan oleh para mahasiswa dalam kiprahnya disetiap wahana yang ada.
“ITS seharusnya mendukung mahasiswanya untuk melakukan kegiatan atau gerakan-gerakan non-akademis, sebagai pengamalan dari tri dharma perguruan tinggi. Ini sangat penting untuk eksistensi ITS sebagai kampus perjuangan, terhadap masyarakat dan Indonesia. Apapun kondisinya, mahasiswa tetap harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, tidak perlu takut untuk itu walaupun pada kondisi yang benar-benar kritis,” pungkas Prof. Soegiono.
Dr. Eng. Yeyes Mulyadi, S.T., M.Sc. selaku Ketua Posko Kebencanaan IKA ITS menyatakan bahwa hubungan alumni dan ITS sudah sangat cair dan harus terus dijaga serta dikembangkan. Melalui beragam kegiatan kerelawanan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai unsur lembaga kemahasiswaan, telah banyak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta berperan dalam pendidikan dan pembinaan karakter mahasiswa. Kegiatan kerelawanan berhubungan dengan banyak pihak dan stakeholder, termasuk juga penyandang dana. Masyarakat juga sangat butuh peran ITS dalam penanggulangan kebencanaan.
“Saat Erupsi Semeru (Desember 2021) Tim Kebencanaan IKA ITS turun. Relawan mahasiswa dan dosen turun. Para pakar juga berperan melakukan mitigasi dan assesmen. Relawan juga memasang Early Warning System (EWS) di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Semeru. ITS yang paling keren. Analisisnya keren, hingga sampai ke Wantimpres. Sebagai pintu masuk, kerelawanan sangat penting dalam membantu memberikan Solusi masyarakat dalam menghadapi bencana. Untuk itu kegiatan kerelawanan tolong disupport besar-besaran,” pungkas Yeyes, yang saat ini juga menjabat sebagai Kepa Subdirektorat Pengembangan Kemahasiswaan Ditmawa ITS.
Ketua TFKK ITS, Radian Jadid mengapresiasi kerelawanan mahasiswa saat ini. Para relawan dan aktivis kemanusiaan yang hadir pada acara ini adalah mereka yang memiliki modal dan kecakapan lebih dibandingkan mahasiwa pada umumnya. Jiwa sosial, krerelawanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki para relawan merupakan modal yang signifikan yang menjadi keunggulan dan pembeda dengan mahasiswa lainnya. Ditambah dengan nilai dan semangat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai kampus perjuangan maka tepatlah ajang Halal Bihalal Relawan dan Aktivis Kemanusiaan ini dijadikan sebagai momentum konsolidasi dan transfer nilai guna menyiapkan generasi tangguh yang bisa memberikan kemanfaatan bagi lingkungan dan sesama.
“Melalui kegiatan berbasis kerelawanaan dan kemanusiaan, diharapkan mahasiswa dapat menghadapi situasi dan tantangan jaman, menguatkan nilai-nilai kampus sebagai role model civil society. Kesadaran akan peran dan fungsi mahasiswa serta kepercayaan diri sebagai bagian dari kampus perjuangan yang secara historis selalu mewarnai sejarah perubahan dan riak-riak perkembangan kebangsaan, dapat terus dibangun dan dikuatkan. Pola interaksi alumni dan mahasiswa yang selama ini telah dilakukan melalui bidang kemanusiaan dan kebencanaan sangat tepat dan strategis. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan komitmen bersama agar aktifitas dan ikhtiar kita selama ini dalam mewarnai zaman, menghubungkan dan menumbuh-kembangkan generasi penerus ITS dengan nilai-nilai kebaikan, kepedulian serta tanggung jawab akademisi terhadap perkembangan bangsa dapat terus terjaga,” tutup Jadid yang saat ini juga menjadi Ketua Harian ITS 93.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
