Connect with us
DPR RI

Halal Bihalal Setjen DPR Momentum Jadikan ASN Ber-AKHLAK dan Profesional

Halal Bihalal Setjen DPR Momentum Jadikan ASN Ber-AKHLAK dan Profesional
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dalam laporannya di acara Halal Bihalal Setjen DPR RI. Halal Bihalal tersebut bertema Perayaan Idul Fitri sebagai Momentum Menjadikan Insan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Ber-AKHLAK dan Profesional di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/4/2024). Foto : DPR RI

Beli sayur di Pasar Cisalak

Pasar Cisalak di depan McDonald

Para ASN harus berakhlak

Selain berakhlak juga harus Profesional

 

Jakarta – Ya, itulah salah satu dari dua pantun yang dibacakan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dalam laporannya di acara Halal Bihalal Setjen DPR RI. Halal Bihalal tersebut bertema Perayaan Idul Fitri sebagai Momentum Menjadikan Insan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Ber-AKHLAK dan Profesional.

Tidak hanya itu, Indra juga mengungkapkan bahwa tradisi halal bihalal sejatinya lebih dari sekadar memaafkan, tetapi mampu menciptakan persatuan di antara anak bangsa. Sehingga tercipta sikap peneguhan berbangsa dan bernegara.

Sebab itu halal bihalal lebih dari sekedar ritus keagamaan tetapi juga berdimensi kemanusiaan, kebangsaan, dan tradisi positif. Hal itu karena mewujudkan kemashalatan bersama dalam menyelesaikan problem atau kesulitan atau meluruskan benang kusut, atau mencairkan yang membeku, atau melepaskan ikatan yang membelenggu.

“Kita pasti memahami tujuan menyambung apa-apa yang tadi kusut menjadi tersambung kembali, baik dari sisi ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dari sisi ukhuwah insaniyah. Berdasarkan pondasi dan semangat ukhuwah tersebut kita selalu mengadakan halal bihalal. Kita selalu mengadakan setiap tahun sebagai keluarga besar yang selama ini berkiprah di komplek parlemen,” ujar Indra dalam Halal Bihalal yang digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Terkait dengan tema yang dipilih dalam Halal bihalal kali ini, Indra menjelaskan bahwa hal itu sejalan dengan niat pemerintah yang ingin menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia.  Sehingga dapat menjadi pondasi budaya kerja yang professional. Core value berakhlak yang dimaksud merupakan singkatan yang berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

“Penyeragaman ini dimaksudkan agar ASN mempunyai orientasi yang sama yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam jiwa ASN. Bukan masanya lagi ASN bergaya seperti pejabat masa kolonial (yang) justru minta dilayani,” tambahnya.

Dalam acara yang diisi dengan tausiyah dari pendakwah kondang Ustadz Aa Hadi Wibawa, dan dihibur oleh penyanyi religi Opick. Agenda ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar dan Sufmi Dasco Ahmad; Pimpinan BURT, yaitu Novita Wijayanti dan Dimyati Natakusumah; Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Atgas; Ketua MKD DPR RI, Adang Darajatun; Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikiri Faqih; Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Hariyadi; Para Pimpinan fraksi, yaitu Fraksi PKS (Jazuli Juwaini, Leidia Hanifa, dan Habib Aboe bakar Alhabsy), Fraksi PPP Amir Uskara, dan Pimpinan MPR RI, Jazilul Fawaid, serta pejabat Pratama, Madya dan seluruh staf di Setjen DPR RI, MPR dan DPD RI.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024

Oleh

Fakta News
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto : DPR RI

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.

“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.

“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.

“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.

Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis

Oleh

Fakta News
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.

“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.

“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.

Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.

Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Baca Selengkapnya

BERITA

Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit

Oleh

Fakta News
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat kunspek di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024). Foto : DPR RI

Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.

Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.

Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.

“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).

Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya