Halal Bihalal Setjen DPR Momentum Jadikan ASN Ber-AKHLAK dan Profesional
Beli sayur di Pasar Cisalak
Pasar Cisalak di depan McDonald
Para ASN harus berakhlak
Selain berakhlak juga harus Profesional
Jakarta – Ya, itulah salah satu dari dua pantun yang dibacakan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dalam laporannya di acara Halal Bihalal Setjen DPR RI. Halal Bihalal tersebut bertema Perayaan Idul Fitri sebagai Momentum Menjadikan Insan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Ber-AKHLAK dan Profesional.
Tidak hanya itu, Indra juga mengungkapkan bahwa tradisi halal bihalal sejatinya lebih dari sekadar memaafkan, tetapi mampu menciptakan persatuan di antara anak bangsa. Sehingga tercipta sikap peneguhan berbangsa dan bernegara.
Sebab itu halal bihalal lebih dari sekedar ritus keagamaan tetapi juga berdimensi kemanusiaan, kebangsaan, dan tradisi positif. Hal itu karena mewujudkan kemashalatan bersama dalam menyelesaikan problem atau kesulitan atau meluruskan benang kusut, atau mencairkan yang membeku, atau melepaskan ikatan yang membelenggu.
“Kita pasti memahami tujuan menyambung apa-apa yang tadi kusut menjadi tersambung kembali, baik dari sisi ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dari sisi ukhuwah insaniyah. Berdasarkan pondasi dan semangat ukhuwah tersebut kita selalu mengadakan halal bihalal. Kita selalu mengadakan setiap tahun sebagai keluarga besar yang selama ini berkiprah di komplek parlemen,” ujar Indra dalam Halal Bihalal yang digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/4/2024).
Terkait dengan tema yang dipilih dalam Halal bihalal kali ini, Indra menjelaskan bahwa hal itu sejalan dengan niat pemerintah yang ingin menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia. Sehingga dapat menjadi pondasi budaya kerja yang professional. Core value berakhlak yang dimaksud merupakan singkatan yang berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
“Penyeragaman ini dimaksudkan agar ASN mempunyai orientasi yang sama yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam jiwa ASN. Bukan masanya lagi ASN bergaya seperti pejabat masa kolonial (yang) justru minta dilayani,” tambahnya.
Dalam acara yang diisi dengan tausiyah dari pendakwah kondang Ustadz Aa Hadi Wibawa, dan dihibur oleh penyanyi religi Opick. Agenda ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar dan Sufmi Dasco Ahmad; Pimpinan BURT, yaitu Novita Wijayanti dan Dimyati Natakusumah; Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Atgas; Ketua MKD DPR RI, Adang Darajatun; Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikiri Faqih; Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Hariyadi; Para Pimpinan fraksi, yaitu Fraksi PKS (Jazuli Juwaini, Leidia Hanifa, dan Habib Aboe bakar Alhabsy), Fraksi PPP Amir Uskara, dan Pimpinan MPR RI, Jazilul Fawaid, serta pejabat Pratama, Madya dan seluruh staf di Setjen DPR RI, MPR dan DPD RI.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.