Tembus Rp240 Miliar, Nilai Tambah Petrokimia Gresik melalui Inovasi
Jakarta – Inovasi Petrokimia Gresik sepanjang tahun 2021 tercatat mampu menciptakan nilai tambah atau value creation riil sebesar Rp240,68 miliar bagi perusahaan. Hal ini disampaikan Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo dalam acara Konvensi Inovasi Petrokimia Gresik (KIPG) ke-36 Tahun 2022 di SOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Rabu (15/6).
Dwi Satriyo mengungkapkan bahwa, dari total value creation riil tersebut, Rp66,19 miliar atau 27,5 persen diantaranya berkontribusi langsung terhadap perolehan laba perusahaan (direct financial benefit). Ini menjadi bukti bahwa inovasi atau improvement yang dilakukan Insan Petrokimia Gresik mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
“Pandemi Covid-19 di Indonesia tahun lalu memasuki gelombang kedua, lonjakan kasusnya pun cukup tinggi, pemerintah juga menerapkan pembatasan sosial. Kondisi ini memang berdampak bagi dunia industri. Alhamdulillah, kondisi ini justru semakin memacu Insan di Petrokimia Gresik untuk terus berinovasi,” ujar Dwi Satriyo.
Ia menjelaskan, value creation riil tersebut merupakan sumbangsih dari 82% karyawan yang terus berpikir improvement sepanjang tahun 2021 bagi perusahaan. Mereka tergabung dalam 1.158 gugus inovasi. Keterlibatan tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yanghanya 71,2%.
Ini menjadi bukti bahwa inovasi adalah DNA bagi Insan Petrokimia Gresik dan telah menjadi bagian dari strategi pengembangan perusahaan.
“Kami menyadari inovasi merupakan kunci untuk bertahan di tengah berbagai tantangan yang ada. Berkat inovasi pula, Petrokimia Gresik berhasil mengubah tantangan menjadi peluang selama setengah abad ini,” ujarnya.
Adapun beberapa inovasi unggulan Petrokimia Gresik di tahun 2021 yang disajikan pada konvensi tahun ini diantaranya GIO Digital Office yang mampu menurunkan frekuensi masalah penciptaan naskah dinas dan mempercepat prosesnya. Inovasi tersebut mampu menyumbangkan penghematan sebesar Rp839,6 juta dalam waktu 13 bulan.
Selanjutnya, inovasi dari GIO Fleksi berhasil menurunkan 50% Downtime Pabrik Urea 1A. Inovasi ini mampu menghasilkan potensi penghematan hingga Rp252 miliar dalam waktu tujuh bulan. Kemudian, SS Kuantitatif mampu menurunkan jumlah Pupuk ZA yang tidak sesuai spesifikasi, dari 46 ribu ton menjadi 0 ton dengan Metode Volumetri, sehingga mengurangi potensi kerugian perusahaan akibat keluhan dari end-user.
Terakhir, SS Slundar Slundur sukses memanfaatkan limbah padat hasil kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai bahan baku filler pada Pupuk NPK. Berdasarkan perhitungan verifikasi kinerja keuangan, penerapan inovasi tersebut menghasilkan penghematan sebesar Rp2,9 miliar dalam setahun.
Keempat inovasi tersebut juga telah berhasil meraih predikat “3 Stars” atau kategori tertinggi dalam ajang konvensi inovasi internasional “26th Asia Pacific Quality Organization (APQO). Artinya, karya inovasi tidak hanya berdampak pada perolehan laba bagi perusahaan, tapi juga menginspirasi dan mampu membawa prestasi hingga level internasional.
Dalam ajang Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN) XXV Tahun 2021 dari 20 gugus Petrokimia Gresik Grup mendapatkan 5 Diamond, 13 Platinum dan 2 Gold. Selanjutnya, di ajang Pupuk Indonesia Quality Improvemen (PIQI), dari 4 gugus yang ikut serta, 1 gugus diantaranya memperoleh predikat Excellent, 2 gugus predikat Very Good dan 1 gugus predikat
Good.
Konvensi inovasi dengan tema “Light Up Your Innovation Beyond Infinity for the Golden Future of Agroindustry” ini juga menyasar ke anak perusahaan dan perusahaan afiliasi Petrokimia Gresik. Total ada sembilan anak perusahaan Petrokimia Gresik yang mengirimkan 24 gugus inovasinya.
Terakhir, Dwi Satriyo mengatakan bahwa penyelenggaraan KIPG merupakan media apresiasi manajemen kepada para inovator di lingkungan Petrokimia Gresik Group yang telah memberikan kontribusi nyata dan mampu menjawab tantangan agroindustri di era disrupsi dan hiperkompetisi saat ini.
“Perusahaan tidak hanya sekedar berinovasi namun membutuhkan berbagai breakthrough untuk menjadi solusi agroindustri dan mewujudkan pertanian berkelanjutan. Melalui terobosan tersebut, perusahaan banyak melakukan perbaikan dan peningkatan dari segi kualitas produk, proses bisnis, optimalisasi teknologi, pelayanan, organisasi, dan sebagainya,” tutup Dwi Satriyo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
