KAPT: Kedaulatan Pangan Nasional Harus Diwujudkan melalui Kerja Bersama Seluruh Stakeholder Pertanian
Jakarta – Gelaran sejumlah kegiatan dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik yang merupakan anak usaha dari holding Pupuk Indonesia dalam rangkaian perayaan momentum ulang tahun emasnya. Setelah sebelumnya meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dalam momen pembukaan pasar rakyat bertajuk Petronite Fest 2022 dan dinobatkan sebagai perusahaan yang mempelopori pembuatan jajanan tradisional jubung sebanyak 50 ribu jubung di dunia.
Kini, pada Selasa 16 Agustus 2022 PT. Petrokimia Gresik (Persero) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Pangan bertajuk Journey of National Food Security: Current Status and Future Perspective bertempat di Hotel Aston Inn, Gresik. FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, baik dari kalangan internal Pupuk Indonesia holding maupun kalangan eksternal, yakni dari Kementerian Pertanian, Pegiat Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, serta dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT).
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo serta empat narasumber utama yakni Ir. Bambang Sutrisno (Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi/KAPT), Dr. Tri Chandra Aprianto (LPP PBNU), Gatoet Gembiro Nugroho (SEVP Operasi pemasaran PT Pupuk Indonesia) dan Dr Ir Ladiuani Retno Widowati, MSc. (Kepala Balai Penelitian Tanah, Kementan RI).
Sebagai Keynote Speaker, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan bahwa ketahanan pangan nasional merupakan suatu hal yang sangat krusial. Sehingga perlu strategi dan keinginan yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Untuk itu, ia berharap gelaran FGD ini dapat memberikan masukan.
“Momentum FGD ini semoga dapat merangkul bahan pemikiran kita bersama, karena kolaborasi merupakan kunci dalam mencapai ketahanan pangan,” ucap Dwi.
Dwi juga menyatakan, untuk menghadapi tantangan dimasa depan, pihaknya telah meluncurkan tiga pupuk baru sebagai tanggung jawab untuk ketahanan pangan, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Tiga pupuk baru tersebut di antaranya Petro ZA Plus, Phosgreen, dan pupuk organik Petroganik Premium.
“Tiga pupuk itu, juga sebagai alternatif subsitusi bagi petani yang membutuhkan pupuk ZA, SP-36 dan Petroganik yang saat ini tidak disubsidi lagi oleh pemerintah” tambahnya.
Dwi menambahkan, pada Juli 2022 yang lalu, Petrokimia Gresik juga telah mengoperasikan pabrik pupuk majemuk granul Phonska Alam. Produk ini, pertama di Indonesia yang memproduksi pupuk NPK untuk pertanian organik.
Selain itu, Dwi juga yampaikan bahwa upaya meningkatkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pangan. Selain extensifikasi/perluasan lahan pertanian, juga dapat diupayakan melalui intensifikasi pertanian.
“Potensi nya masih sangat besar, bahkan bisa ditingkatkan hingga mencapai 77 persen. Petrokimia Gresik, melalui demo plot mampu mendapatkan hassil produksi sebesar 9 ton/ha, bahkan di beberapa tempat mamu mencapai 10-11 ton per hektar. Padahal rata-rata nasional masih pada kisaran 5,2 ton/ha,” paparnya.
Petrokimia Gresik juga berupaya bagaimana pertanian ini bisa diminati oleh masyarakat, terutama kaum muda. Hal yang paling mendasar adalah seberapa NTP (nilai tukar petan) yakni nilai pendapatan dibanding pengeluaran, dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi daya tarik untuk terjun dibidang pertanian. Petrokimia Gresik punya program untuk support agroindustri melalui program kemitraan, kerjasama dengan kios-kios pupuk dengan nama Mitra Kebanggaaan Pedagang Unggul (MANGGA GADUNG) melalui pendanaan, edukasi kios dan konsumen.
“Untuk efektifitas pertanian, kita punya mobil 15 uji tanah yang diawaki 30 personil, dioperasikan di 12 provinsi. Unit ini mampu mengcover data kuantitatif, lebih akurat untuk kebutuhan unsur tanah. Juga program digitalisasi, data, pemggunaan drone, dsb. Untuk pemberdayaan pemuda, diluncurkan program PATRA (Pelatihan Anak Tani Remaja), Jambore Petani Muda, dan Talkshow intraktif pertanian,” urai Dwi.
“Dengan program ini diharapkan para petani muda mampu melakukan terobosan dan inovasi pertanian, menggugah anak muda lainnya masuk dunia pertanian. Petro terus meningkatkan Agro input, juga solusi bagi masyarakat. Kami senantiasa mengembangkan fasilitas pabrik, pupuk, perluasan. PT Petrokimia Gresik 50 tahun berkarya, berkontribusi. Tidak saja maintenace tapi juga memperluas dan mengembangkan, sebagai agro input mendukung pemerintah memperkuat ketahanan pangan,” pungkas Dwi.
Dr. Tri Chandra Aprianto dari Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU menekankan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian kedaulatan pangan nasional. Nahdlatul Ulama sebagai lembaga kemasyarakatan terbesar di Indonesia bahkan dunia, mempunyai sudut pandang bahwa desa sebagai kelembagan ekonomi, masyarakat di pedesaan sebagai subyek utama, dan pesantren sebagai leading sector diharapkan bersinergi menjadi satu proses pembangunan yang integral dengan partisipasi masyarakat di pedesaan dari hulu hingga hilir, sebagai manifestasi dari basis ekonomi keumatan dan islam kebangsaan.
“Tipologi desa di Indonesia, mulai dari desa sawah, desa perkebunan, desa hutan, desa pesisir dan desa sub-urban merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik untuk mendukung ketahanan pangan. Dengan kegiatan prioritas yang menghadirkan keadilan ekonomi, peningkatan pendapatan di sektor hulu, peningkatan industri hilir, peningkatan kualitas SDM, program kemitraan serta pembentukan kawasan industri kecil dan menengah didukung penguatan ekosistem digital dan ekosistem inovasi dan investasi, maka upaya mewujudkan masyarakat santri dalam berproduksi yang mandiri, sejahtera, adil berkelanjutan dalam mengelola sumber-sumber agraria akan dapat tercapai. Ekonomi pesantren yang mampu menjaga kualitas, kuantitas dan kontinyuitas melalui industri yang bersifat mikro, baik pengelolaan proses produksi, pasca produksi diharapkan dapat terwujud,” pungkas Chandra.
Sementara itu, Ir. Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) menekankan pentingnya pengembangan SDM dan regenerasi petani dalam upaya pencapaian kedaulatan pangan nasional. Kendala saat ini dengan serangan Covid-19, mindset serapan tenaga kerja serta asumsi bahwa petani hanya sebagai entitas penanam bahan pangan harus di hadapi dan diselesaikan.
Masih banyaknya desa yang salah urus, tenaga kerja muda yang tidak tertarik dengan pertanian, terjadinya pelemahan obyek maupun subyek pangan, alokasi dana desa yang kurang tepat, kelembagaan ekonomi rakyat kurang berorientasi pada pertanian serta data yang tidak presisi menjadi faktor pelemah dan kegagalan dalam kedaulatan pangan.
“Untuk itu diperlukan langkah-langkah pemberdayaan khususnya SDM sebagai pengelola dan kunci utama berjalannya sistem. Diperlukan konsolidasi kesadaran, tata kelola pembangunan pertanian berorientasi pada kedaulatan pangan, serta pengorganisasian sosial, ekonomi produksi dan karakter. Penguatan precision farming, membangun komunitas-komunitas petani modern, mendorong pemuda untuk masuk ke high value farming, mengembangkan urban farming serta reformasi sekolah pertanian merupakan langkah praktis yang harus segera dijalankan untuk perbaikan dan penguatan sistem pertanian di Indonesia. Kami dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi sangat konsen disitu sebagai upaya dan bagian dari partisipasi aktif kami dalam berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” papar Bambang.
Bambang pun mengingatkan bahwa Bung Karno pernah menyebut persoalan pangan adalah persoalan hidup dan matinya satu bangsa.
“Kondisi saat ini menuntut kita tidak sekadar bicara dan berjuang mewujudkan ketahanan pangan, tapi juga yang paling penting mewujudkan kedaulatan pangan,” ucapnya.
Bambang juga mengapresiasi concern Presiden Jokowi dalam mengupayakan sistem ketahanan pangan yang tangguh dan swasembada beras, hingga Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI).
Sedangkan Ladiyani Retno Widoyati, Kepala Balai penelitian Tanah, Kementrian Pertanian RI menjelaskan arah gerak kebijakan pembangunan pertanian nasional, implementasinya sekarang serta orinentasinya ke depan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat konsen dalam pembangunan bidang pertanian, karena pangan merupakan kebutuhan utama umat manusia dan menjadi isu menarik dalm konteks peradaban dunia. Kemandirian bangsa melalui ketahan pangan mutlak diwujudkan.
Selain itu, dalam FGD tersebut juga dipaparkan program MAKMUR, yang merupakan inisiatif PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai upaya solusi meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. SPV Operasi Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Gatoet Gembiro Noegroho, menjelaskan tentang Program MAKMUR yang dijalankan sebagai katalis ketahanan pangan pangan nasional.
Melalui program ini diupayakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung petani dari hulu hingga hilir, sehingga proses budidaya maupun pemasaran hasil pertanian berjalan optimal. Produktifitas di berbagai komoditas tanaman pangan, perkebunan hingga hortikultura mampu ditingkatkan.
FGD yang menghadirkan narasumber dan peserta dari berbagai kelompok masyarakat yang erat kaitannya dengan proses pertanian ini berlangsung seru dan menarik. Banyak masukan, saran serrta update kekinian berbagai proses tekait upaya penguatan kedaulatan pangan.
Semua yang tersaji dan didiskusikan dalam FGD tersebut disarikan dan akan diteruskan kepada pihak terkait sebagai sebuah rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem ketahanan pangan nasional sehingga bisa segera diwujudkan dan didpertahankan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
