Connect with us
FGD Ketahanan Pangan Petrokimia Gresik

KAPT: Kedaulatan Pangan Nasional Harus Diwujudkan melalui Kerja Bersama Seluruh Stakeholder Pertanian

Jakarta – Gelaran sejumlah kegiatan dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik yang merupakan anak usaha dari holding Pupuk Indonesia dalam rangkaian perayaan momentum ulang tahun emasnya. Setelah sebelumnya meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dalam momen pembukaan pasar rakyat bertajuk Petronite Fest 2022 dan dinobatkan sebagai perusahaan yang mempelopori pembuatan jajanan tradisional jubung sebanyak 50 ribu jubung di dunia.

Kini, pada Selasa 16 Agustus 2022 PT. Petrokimia Gresik (Persero) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Pangan bertajuk Journey of National Food Security: Current Status and Future Perspective bertempat di Hotel Aston Inn, Gresik. FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, baik dari kalangan internal Pupuk Indonesia holding maupun kalangan eksternal, yakni dari Kementerian Pertanian, Pegiat Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, serta dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT).

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo serta empat narasumber utama yakni Ir. Bambang Sutrisno (Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi/KAPT), Dr. Tri Chandra Aprianto (LPP PBNU), Gatoet Gembiro Nugroho (SEVP Operasi pemasaran PT Pupuk Indonesia) dan Dr Ir Ladiuani Retno Widowati, MSc. (Kepala Balai Penelitian Tanah, Kementan RI).

Sebagai Keynote Speaker, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan bahwa ketahanan pangan nasional merupakan suatu hal yang sangat krusial. Sehingga perlu strategi dan keinginan yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Untuk itu, ia berharap gelaran FGD ini dapat memberikan masukan.

“Momentum FGD ini semoga dapat merangkul bahan pemikiran kita bersama, karena kolaborasi merupakan kunci dalam mencapai ketahanan pangan,” ucap Dwi.

Dwi juga menyatakan, untuk menghadapi tantangan dimasa depan, pihaknya telah meluncurkan tiga pupuk baru sebagai tanggung jawab untuk ketahanan pangan, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Tiga pupuk baru tersebut di antaranya Petro ZA Plus, Phosgreen, dan pupuk organik Petroganik Premium.

“Tiga pupuk itu, juga sebagai alternatif subsitusi bagi petani yang membutuhkan pupuk ZA, SP-36 dan Petroganik yang saat ini tidak disubsidi lagi oleh pemerintah” tambahnya.

Dwi menambahkan, pada Juli 2022 yang lalu, Petrokimia Gresik juga telah mengoperasikan pabrik pupuk majemuk granul Phonska Alam. Produk ini, pertama di Indonesia yang memproduksi pupuk NPK untuk pertanian organik.

Selain itu, Dwi juga yampaikan bahwa upaya meningkatkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pangan. Selain extensifikasi/perluasan lahan pertanian, juga dapat diupayakan melalui intensifikasi pertanian.

“Potensi nya masih sangat besar, bahkan bisa ditingkatkan hingga mencapai 77 persen. Petrokimia Gresik, melalui demo plot mampu mendapatkan hassil produksi sebesar 9 ton/ha, bahkan di beberapa tempat mamu mencapai 10-11 ton per hektar. Padahal rata-rata nasional masih pada kisaran 5,2 ton/ha,” paparnya.

Petrokimia Gresik juga berupaya bagaimana pertanian ini bisa diminati oleh masyarakat, terutama kaum muda. Hal yang paling mendasar adalah seberapa NTP (nilai tukar petan) yakni nilai pendapatan dibanding pengeluaran, dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi daya tarik untuk terjun dibidang pertanian. Petrokimia Gresik punya program untuk support agroindustri melalui program kemitraan, kerjasama dengan kios-kios pupuk dengan nama Mitra Kebanggaaan Pedagang Unggul (MANGGA GADUNG) melalui pendanaan, edukasi kios dan konsumen.

“Untuk efektifitas pertanian, kita punya mobil 15 uji tanah yang diawaki 30 personil, dioperasikan di 12 provinsi. Unit ini mampu mengcover data kuantitatif, lebih akurat untuk kebutuhan unsur tanah. Juga program digitalisasi, data, pemggunaan drone, dsb. Untuk pemberdayaan pemuda, diluncurkan program PATRA (Pelatihan Anak Tani Remaja), Jambore Petani Muda, dan Talkshow intraktif pertanian,” urai Dwi.

“Dengan program ini diharapkan para petani muda mampu melakukan terobosan dan inovasi pertanian, menggugah anak muda lainnya masuk dunia pertanian. Petro terus meningkatkan Agro input, juga solusi bagi masyarakat. Kami senantiasa mengembangkan fasilitas pabrik, pupuk, perluasan. PT Petrokimia Gresik 50 tahun berkarya, berkontribusi. Tidak saja maintenace tapi juga memperluas dan mengembangkan, sebagai agro input mendukung pemerintah memperkuat ketahanan pangan,” pungkas Dwi.

Dr. Tri Chandra Aprianto dari Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU menekankan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian kedaulatan pangan nasional. Nahdlatul Ulama sebagai lembaga kemasyarakatan terbesar di Indonesia bahkan dunia, mempunyai sudut pandang bahwa desa sebagai kelembagan ekonomi, masyarakat di pedesaan sebagai subyek utama, dan pesantren sebagai leading sector diharapkan bersinergi menjadi satu proses pembangunan yang integral dengan partisipasi masyarakat di pedesaan dari hulu hingga hilir, sebagai manifestasi dari basis ekonomi keumatan dan islam kebangsaan.

“Tipologi desa di Indonesia, mulai dari desa sawah, desa perkebunan, desa hutan, desa pesisir dan desa sub-urban merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik untuk mendukung ketahanan pangan. Dengan kegiatan prioritas yang menghadirkan keadilan ekonomi, peningkatan pendapatan di sektor hulu, peningkatan industri hilir, peningkatan kualitas SDM, program kemitraan serta pembentukan kawasan industri kecil dan menengah didukung penguatan ekosistem digital dan ekosistem inovasi dan investasi, maka upaya mewujudkan masyarakat santri dalam berproduksi yang mandiri, sejahtera, adil berkelanjutan dalam mengelola sumber-sumber agraria akan dapat tercapai. Ekonomi pesantren yang mampu menjaga kualitas, kuantitas dan kontinyuitas melalui industri yang bersifat mikro, baik pengelolaan proses produksi, pasca produksi diharapkan dapat terwujud,” pungkas Chandra.

Sementara itu, Ir. Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) menekankan pentingnya pengembangan SDM dan regenerasi petani dalam upaya pencapaian kedaulatan pangan nasional. Kendala saat ini dengan serangan Covid-19, mindset serapan tenaga kerja serta asumsi bahwa petani hanya sebagai entitas penanam bahan pangan harus di hadapi dan diselesaikan.

Masih banyaknya desa yang salah urus, tenaga kerja muda yang tidak tertarik dengan pertanian, terjadinya pelemahan obyek maupun subyek pangan, alokasi dana desa yang kurang tepat, kelembagaan ekonomi rakyat kurang berorientasi pada pertanian serta data yang tidak presisi menjadi faktor pelemah dan kegagalan dalam kedaulatan pangan.

“Untuk itu diperlukan langkah-langkah pemberdayaan khususnya SDM sebagai pengelola dan kunci utama berjalannya sistem. Diperlukan konsolidasi kesadaran, tata kelola pembangunan pertanian berorientasi pada kedaulatan pangan, serta pengorganisasian sosial, ekonomi produksi dan karakter. Penguatan precision farming, membangun komunitas-komunitas petani modern, mendorong pemuda untuk masuk ke high value farming, mengembangkan urban farming serta reformasi sekolah pertanian merupakan langkah praktis yang harus segera dijalankan untuk perbaikan dan penguatan sistem pertanian di Indonesia. Kami dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi sangat konsen disitu sebagai upaya dan bagian dari partisipasi aktif kami dalam berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” papar Bambang.

Bambang pun mengingatkan bahwa Bung Karno pernah menyebut persoalan pangan adalah persoalan hidup dan matinya satu bangsa.

“Kondisi saat ini menuntut kita tidak sekadar bicara dan berjuang mewujudkan ketahanan pangan, tapi juga yang paling penting mewujudkan kedaulatan pangan,” ucapnya.

Bambang juga mengapresiasi concern Presiden Jokowi dalam mengupayakan sistem ketahanan pangan yang tangguh dan swasembada beras, hingga Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI).

Sedangkan Ladiyani Retno Widoyati, Kepala Balai penelitian Tanah, Kementrian Pertanian RI menjelaskan arah gerak kebijakan pembangunan pertanian nasional, implementasinya sekarang serta orinentasinya ke depan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat konsen dalam pembangunan bidang pertanian, karena pangan merupakan kebutuhan utama umat manusia dan menjadi isu menarik dalm konteks peradaban dunia. Kemandirian bangsa melalui ketahan pangan mutlak diwujudkan.

Selain itu, dalam FGD tersebut juga dipaparkan program MAKMUR, yang merupakan inisiatif PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai upaya solusi meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. SPV Operasi Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Gatoet Gembiro Noegroho, menjelaskan tentang Program MAKMUR yang dijalankan sebagai katalis ketahanan pangan pangan nasional.

Melalui program ini diupayakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung petani dari hulu hingga hilir, sehingga proses budidaya maupun pemasaran hasil pertanian berjalan optimal. Produktifitas di berbagai komoditas tanaman pangan, perkebunan hingga hortikultura mampu ditingkatkan.

FGD yang menghadirkan narasumber dan peserta dari berbagai kelompok masyarakat yang erat kaitannya dengan proses pertanian ini berlangsung seru dan menarik. Banyak masukan, saran serrta update kekinian berbagai proses tekait upaya penguatan kedaulatan pangan.

Semua yang tersaji dan didiskusikan dalam FGD tersebut disarikan dan akan diteruskan kepada pihak terkait sebagai sebuah rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem ketahanan pangan nasional sehingga bisa segera diwujudkan dan didpertahankan sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan

Oleh

Fakta News
Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Badan Pangan Nasional untuk dapat mulai agresif dalam bekerja untuk mengelola persoalan pangan dari hulu hingga hilir. Mengingat, pada rapat kerja sinkronisasi pembahasan badan anggaran antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian telah memutuskan realokasi eksternal BKP sebesar Rp103.525.552.000,00 (seratus tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

“Di Kementerian Pertanian, setelah berbagai rapat dari komisi hingga banggar terjadi penurunan pagu dari semula Rp15.422.181.379.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada pembahasan raker 8 september 2022 menjadi Rp 15.318.655.827,00 akibat realokasi eksternal pada Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional,” urai Andal Akmal dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Kamis (29/9/2022).

Politisi Fraksi PKS ini menyayangkan anggaran Kementan secara keseluruhan sudah sangat menurun dari sebelum pandemi, tapi masih terus terpotong. Padahal, tuturnya, dana sekitar 103 M untuk kinerja Badan Pangan Nasional yang diambil dari Kementan sangat minim untuk optimal bekerja. Bahkan, ia menyitir permintaan Kemendag yang hendak mengusulkan anggaran Rp100 Triliun hanya untuk serap beras petani.

“Saya setuju atas gagasan Kemendag ketika pemerintah menyiapkan dana 100 T untuk serap beras petani sehingga ada semangat bagi petani untuk berproduksi karena ada jaminan serapan hasil panen dengan harga yang baik. Dengan begini, ketika produksi melimpah maka petani sejahtera dan importasi berkurang”, jelas Andi Akmal.

Lebih lanjut, Andi Akmal mengingatkan Badan Pangan Nasional telah dibentuk sejak tahun 2021 berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021. Menurutnya, kurang seriusnya pemerintah menangani persoalan pangan sudah terlihat sejak disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan terbentuknya Badan Pangan Nasional yang terealisasi setelah 9 tahun berjalan.

“Kini semua fungsi badan ketahanan pangan yang ada di Kementan sudah pindah ke Badan Pangan Nasional mulai dari SDM hingga anggaran. Maka, saya perlu menegaskan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional agar lembaga ini lebih profesional dan lebih agresif dalam persoalan pengelolaan pangan mulai dari manajemen stok hingga pengendalian harga,” pungkas Andi Akmal.

Baca Selengkapnya

BERITA

KKP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Program Ekonomi Biru

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022). Peresmian infrastruktur teknologi ini wujud komitmen KKP dalam mengimplementasikan lima program Ekonomi Biru untuk menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Langkah yang dibuat KKP luar biasa sekali. Tinggal kita sekarang eksekusinya, kemudian apa yang dipunya Pak Trenggono di sini bisa dikoordinasikan, di integrasikan dengan Bakamla dan Kemenhan. Kita bisa buat efisiensi. Kita harus betul-betul buat ini terintegrasi,” ungkap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya pada acara peluncuran Integrated Maritime Intelligent Platform KKP.

Luhut meyakini keberadaan Integrated Maritime Intelligent Platform besar pengaruhnya pada keberlanjutan ekosistem kelautan, pemberantasan illegal fishing, kedaulatan negara, hingga meningkatkanya pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di KKP dan menjadi pusat komando untuk merespon kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

“Saat ini KKP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam 5 program prioritas untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya,” jelas Menteri Trenggono.

Lebih lanjut disampaikan Trenggono, salah satu program prioritas yang menjadi andalan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Untuk melindungi nelayan lokal di seluruh Indonesia pada zona penangkapan ikan terukur, KKP pun mengembangkan Command Center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

“Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan SDM, serta sistem pengawasan. Ke depannya, platform ini juga akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaan ruang laut, yang juga menjadi baseline saya dalam membuat berbagai macam kebijakan,” papar Menteri Trenggono.

Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur, yaitu fitur Monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis VMS (Vessel Monitoring System) dan AIS (Automatic Identification System), fitur Dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dan fitur Alert dengan fungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada Command Center.

Selain layanan pemantauan kapal perikanan, Integrated Maritime Intelligent Platform menyediakan berbagai informasi spasial tematik dari Eselon 1 lingkup KKP untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, seperti sebaran dan luasan wilayah konservasi, sebaran tambak, sebaran dan luasan mangrove dan terumbu karang, sebaran alur kabel dan pipa bawah laut, sebaran siswa didik Pendidikan Vokasi KP, sebaran Penyuluh Kelautan, sebaran Unit Pengolahan Ikan, data Pelabuhan Perikanan, dan data penunjang lainnya.

“Kebijakan pengelolaan perikanan yang efisien dan lestari ini akan memberikan keuntungan ekonomi pelaku usaha akan meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat nelayan menjadi lebih baik. Melalui sistem informasi teknologi dan transformasi digital, KKP siap menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional,” tegas Trenggono.

Hadir pada soft launching Menteri Pertahanan RI; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Menteri KLHK; Penasihat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim; Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI; Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Kepala Bappenas; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo; Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub; Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK; Tortama KN IV BPK RI; Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas; serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kemenkeu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM

Oleh

Fakta News
Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak masuk di industri halal. Sebaliknya, BSI malah menggelontorkan pembiayaannya lebih besar pada korporasi.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, akrab disapa Hergun, mengemukakan hal ini pada rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Baginya ini kabar yang kurang baik di tengah peran perbankan yang harus ikut memulihkan perekonomian nasional.

Perbankan juga turut didorong agar semangatnya tidak hanya mencari keuntungan semata. Ekosistem industri halal yang ingin didorong kemajuannya, namun masih mengalami hambatan, karena pembiayaan UKM-nya lemah.

“Kami melihat penurunan pembiayaan untuk segmen kecil dan menengah yang mencapai 6,63 persen. Ini kabar yang kurang baik untuk upaya pemulihan UKM kita. Sementara pembiayaan korporat tumbuh sampai 24,95 persen. Padahal, kita ketahui bersama ekosistem industri halal itu mayoritas adalah para pelaku UMKM,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra.

Namun, lanjut Hergun, pembiayaan BSI untuk segmen mikro sudah tumbuh 31,13 persen. Fakta ini sudah sejalan dengan upaya peningkatan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini meningkat secara signifikan.

Secara umum, pembiayaan BSI seperti dijelaskan direksinya, tumbuh 18,55 persen. “Kami mengapresiasi masalah ini. Kita melihat segmen mikro tumbuh sampai 31,13 persen. Ini tentu in line dengan peningkatan pembiayaan KUR yang meningkat secara signifikan,” katanya.

Baca Selengkapnya