KAPT: Kedaulatan Pangan Nasional Harus Diwujudkan melalui Kerja Bersama Seluruh Stakeholder Pertanian
Jakarta – Gelaran sejumlah kegiatan dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik yang merupakan anak usaha dari holding Pupuk Indonesia dalam rangkaian perayaan momentum ulang tahun emasnya. Setelah sebelumnya meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dalam momen pembukaan pasar rakyat bertajuk Petronite Fest 2022 dan dinobatkan sebagai perusahaan yang mempelopori pembuatan jajanan tradisional jubung sebanyak 50 ribu jubung di dunia.
Kini, pada Selasa 16 Agustus 2022 PT. Petrokimia Gresik (Persero) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Pangan bertajuk Journey of National Food Security: Current Status and Future Perspective bertempat di Hotel Aston Inn, Gresik. FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, baik dari kalangan internal Pupuk Indonesia holding maupun kalangan eksternal, yakni dari Kementerian Pertanian, Pegiat Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, serta dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT).
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo serta empat narasumber utama yakni Ir. Bambang Sutrisno (Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi/KAPT), Dr. Tri Chandra Aprianto (LPP PBNU), Gatoet Gembiro Nugroho (SEVP Operasi pemasaran PT Pupuk Indonesia) dan Dr Ir Ladiuani Retno Widowati, MSc. (Kepala Balai Penelitian Tanah, Kementan RI).
Sebagai Keynote Speaker, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan bahwa ketahanan pangan nasional merupakan suatu hal yang sangat krusial. Sehingga perlu strategi dan keinginan yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Untuk itu, ia berharap gelaran FGD ini dapat memberikan masukan.
“Momentum FGD ini semoga dapat merangkul bahan pemikiran kita bersama, karena kolaborasi merupakan kunci dalam mencapai ketahanan pangan,” ucap Dwi.
Dwi juga menyatakan, untuk menghadapi tantangan dimasa depan, pihaknya telah meluncurkan tiga pupuk baru sebagai tanggung jawab untuk ketahanan pangan, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Tiga pupuk baru tersebut di antaranya Petro ZA Plus, Phosgreen, dan pupuk organik Petroganik Premium.
“Tiga pupuk itu, juga sebagai alternatif subsitusi bagi petani yang membutuhkan pupuk ZA, SP-36 dan Petroganik yang saat ini tidak disubsidi lagi oleh pemerintah” tambahnya.
Dwi menambahkan, pada Juli 2022 yang lalu, Petrokimia Gresik juga telah mengoperasikan pabrik pupuk majemuk granul Phonska Alam. Produk ini, pertama di Indonesia yang memproduksi pupuk NPK untuk pertanian organik.
Selain itu, Dwi juga yampaikan bahwa upaya meningkatkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pangan. Selain extensifikasi/perluasan lahan pertanian, juga dapat diupayakan melalui intensifikasi pertanian.
“Potensi nya masih sangat besar, bahkan bisa ditingkatkan hingga mencapai 77 persen. Petrokimia Gresik, melalui demo plot mampu mendapatkan hassil produksi sebesar 9 ton/ha, bahkan di beberapa tempat mamu mencapai 10-11 ton per hektar. Padahal rata-rata nasional masih pada kisaran 5,2 ton/ha,” paparnya.
Petrokimia Gresik juga berupaya bagaimana pertanian ini bisa diminati oleh masyarakat, terutama kaum muda. Hal yang paling mendasar adalah seberapa NTP (nilai tukar petan) yakni nilai pendapatan dibanding pengeluaran, dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi daya tarik untuk terjun dibidang pertanian. Petrokimia Gresik punya program untuk support agroindustri melalui program kemitraan, kerjasama dengan kios-kios pupuk dengan nama Mitra Kebanggaaan Pedagang Unggul (MANGGA GADUNG) melalui pendanaan, edukasi kios dan konsumen.
“Untuk efektifitas pertanian, kita punya mobil 15 uji tanah yang diawaki 30 personil, dioperasikan di 12 provinsi. Unit ini mampu mengcover data kuantitatif, lebih akurat untuk kebutuhan unsur tanah. Juga program digitalisasi, data, pemggunaan drone, dsb. Untuk pemberdayaan pemuda, diluncurkan program PATRA (Pelatihan Anak Tani Remaja), Jambore Petani Muda, dan Talkshow intraktif pertanian,” urai Dwi.
“Dengan program ini diharapkan para petani muda mampu melakukan terobosan dan inovasi pertanian, menggugah anak muda lainnya masuk dunia pertanian. Petro terus meningkatkan Agro input, juga solusi bagi masyarakat. Kami senantiasa mengembangkan fasilitas pabrik, pupuk, perluasan. PT Petrokimia Gresik 50 tahun berkarya, berkontribusi. Tidak saja maintenace tapi juga memperluas dan mengembangkan, sebagai agro input mendukung pemerintah memperkuat ketahanan pangan,” pungkas Dwi.
Dr. Tri Chandra Aprianto dari Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU menekankan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian kedaulatan pangan nasional. Nahdlatul Ulama sebagai lembaga kemasyarakatan terbesar di Indonesia bahkan dunia, mempunyai sudut pandang bahwa desa sebagai kelembagan ekonomi, masyarakat di pedesaan sebagai subyek utama, dan pesantren sebagai leading sector diharapkan bersinergi menjadi satu proses pembangunan yang integral dengan partisipasi masyarakat di pedesaan dari hulu hingga hilir, sebagai manifestasi dari basis ekonomi keumatan dan islam kebangsaan.
“Tipologi desa di Indonesia, mulai dari desa sawah, desa perkebunan, desa hutan, desa pesisir dan desa sub-urban merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik untuk mendukung ketahanan pangan. Dengan kegiatan prioritas yang menghadirkan keadilan ekonomi, peningkatan pendapatan di sektor hulu, peningkatan industri hilir, peningkatan kualitas SDM, program kemitraan serta pembentukan kawasan industri kecil dan menengah didukung penguatan ekosistem digital dan ekosistem inovasi dan investasi, maka upaya mewujudkan masyarakat santri dalam berproduksi yang mandiri, sejahtera, adil berkelanjutan dalam mengelola sumber-sumber agraria akan dapat tercapai. Ekonomi pesantren yang mampu menjaga kualitas, kuantitas dan kontinyuitas melalui industri yang bersifat mikro, baik pengelolaan proses produksi, pasca produksi diharapkan dapat terwujud,” pungkas Chandra.
Sementara itu, Ir. Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) menekankan pentingnya pengembangan SDM dan regenerasi petani dalam upaya pencapaian kedaulatan pangan nasional. Kendala saat ini dengan serangan Covid-19, mindset serapan tenaga kerja serta asumsi bahwa petani hanya sebagai entitas penanam bahan pangan harus di hadapi dan diselesaikan.
Masih banyaknya desa yang salah urus, tenaga kerja muda yang tidak tertarik dengan pertanian, terjadinya pelemahan obyek maupun subyek pangan, alokasi dana desa yang kurang tepat, kelembagaan ekonomi rakyat kurang berorientasi pada pertanian serta data yang tidak presisi menjadi faktor pelemah dan kegagalan dalam kedaulatan pangan.
“Untuk itu diperlukan langkah-langkah pemberdayaan khususnya SDM sebagai pengelola dan kunci utama berjalannya sistem. Diperlukan konsolidasi kesadaran, tata kelola pembangunan pertanian berorientasi pada kedaulatan pangan, serta pengorganisasian sosial, ekonomi produksi dan karakter. Penguatan precision farming, membangun komunitas-komunitas petani modern, mendorong pemuda untuk masuk ke high value farming, mengembangkan urban farming serta reformasi sekolah pertanian merupakan langkah praktis yang harus segera dijalankan untuk perbaikan dan penguatan sistem pertanian di Indonesia. Kami dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi sangat konsen disitu sebagai upaya dan bagian dari partisipasi aktif kami dalam berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” papar Bambang.
Bambang pun mengingatkan bahwa Bung Karno pernah menyebut persoalan pangan adalah persoalan hidup dan matinya satu bangsa.
“Kondisi saat ini menuntut kita tidak sekadar bicara dan berjuang mewujudkan ketahanan pangan, tapi juga yang paling penting mewujudkan kedaulatan pangan,” ucapnya.
Bambang juga mengapresiasi concern Presiden Jokowi dalam mengupayakan sistem ketahanan pangan yang tangguh dan swasembada beras, hingga Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI).
Sedangkan Ladiyani Retno Widoyati, Kepala Balai penelitian Tanah, Kementrian Pertanian RI menjelaskan arah gerak kebijakan pembangunan pertanian nasional, implementasinya sekarang serta orinentasinya ke depan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat konsen dalam pembangunan bidang pertanian, karena pangan merupakan kebutuhan utama umat manusia dan menjadi isu menarik dalm konteks peradaban dunia. Kemandirian bangsa melalui ketahan pangan mutlak diwujudkan.
Selain itu, dalam FGD tersebut juga dipaparkan program MAKMUR, yang merupakan inisiatif PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai upaya solusi meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. SPV Operasi Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Gatoet Gembiro Noegroho, menjelaskan tentang Program MAKMUR yang dijalankan sebagai katalis ketahanan pangan pangan nasional.
Melalui program ini diupayakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung petani dari hulu hingga hilir, sehingga proses budidaya maupun pemasaran hasil pertanian berjalan optimal. Produktifitas di berbagai komoditas tanaman pangan, perkebunan hingga hortikultura mampu ditingkatkan.
FGD yang menghadirkan narasumber dan peserta dari berbagai kelompok masyarakat yang erat kaitannya dengan proses pertanian ini berlangsung seru dan menarik. Banyak masukan, saran serrta update kekinian berbagai proses tekait upaya penguatan kedaulatan pangan.
Semua yang tersaji dan didiskusikan dalam FGD tersebut disarikan dan akan diteruskan kepada pihak terkait sebagai sebuah rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem ketahanan pangan nasional sehingga bisa segera diwujudkan dan didpertahankan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mempertanyakan proyek dari Bank Dunia (World Bank/WB) terkait sustainable development alias pembangunan berkelanjutan. Dimana program itu bertujuan membantu negara-negara berkembang agar bergerak menciptakan masa depan yang berkelanjutan (sustainable future).
“Apa proyek dari World Bank terkait sustainable development untuk membantu negara-negara yang berkembang mencapai sustainable future. Misalnya, bantuan apa yang diberikan untuk negara berkembang agar bisa bersama-sama negara maju menyelesaikan isu besar perubahan iklim,” ujar Roro dalam pertemuan Global Young MP Initiative dengan WB & International Monetary Fund (IMF) seperti keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Rabu (24/4/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai forum bersama WB dan IMF ini menjadi salah satu kesematan untuk mempelajari inovasi, temuan dan solusi terkait lingkungan hijau yang bisa diterapkan di Indonesia. Bahkan, terkait bantuan pembiayaan terhadap Indonesia. Hal ini akan menjadi afirmasi positif untuk membantu mempersiapkan generasi mendatang menuju pekerjaan yang lebih ramah lingkungan dalam perspektif ekonomi hijau.
Acara tersebut mengusung tema “Planting Seeds of Growth: Creating green jobs for young people and the planet”. Dengan menghadirkan anggota parlemen muda dunia untuk terlibat dengan pimpinan World Bank serta para pemimpin dunia mengenai masa depan lapangan pekerjaan dari perspektif ekonomi hijau untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dunia.
Berbekal pengalamannya menjadi aktivis lingkungan dan anggota Komisi VII DPR RI, ia juga menjabat sebagai panitia pengarah mewakili Regional Pasifik dan Asia Timur dalam Global Young MP Initiative. Dyah Roro Esti banyak membicarakan hal-hal yang telah ia lakukan di DPR RI terkait isu iklim dan lingkungan. Ia juga menekankan posisi DPR RI sebagai pendorong dari pemerintah dan organisasi dunia seperti Bank Dunia.
Ia juga sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena selain mempersiapkan transisi energi untuk kebaikan dunia secara umum, di sisi lain juga dipersiapkan sumber daya manusianya terkait lapangan pekerjaan. Karena ia menyadari bahwa kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor hijau muncul atas adanya kesadaran dunia akan permasalahan iklim.
BERITA
Hindari Politik Transaksional, Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
Pekanbaru – Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menekankan pihaknya mempunyai beberapa catatan untuk ditindaklanjuti bersama KPU dan Bawaslu RI. Satu diantaranya, kata Junimart, terkait badan Adhoc Pilkada yang harus diseleksi lebih ketat dan terbuka, sehingga tidak terjadi pemilu yang sifatnya transaksional.
“Kemudian, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini sebagian besar kurang paham tentang teknis perhitungan suara. Oleh karena itu KPU Provinsi harus lebih selektif nantinya dalam menentukan PPK dan PPS nya. Lalu, tentang pelanggaran Pemilu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kami minta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ketika dua perkara itu tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),” kata Junimart saat ditemui usai Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024).
Meski demikian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengapresiasi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Riau, yang dinilainya merupakan salah satu provinsi yang sangat aktif dalam bersinergi dengan penyelenggara Pemilu serta unsur Forkopimda di Provinsi Riau dalam rangka NPHD.
“Tentunya hal ini menjadi percontohan untuk Provinsi lain, karena temuan kami di beberapa Provinsi belum berjalan. Kalau ini hanya satu yang belum, Kabupaten Meranti, saya kira itu hanya masalah teknis saja. Nanti Pak Gubernur bisa mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Meranti, ” kata Legislator Dapil Sumatera Utara III ini.
Lebih lanjut, Junimart tetap mengingatkan para penyelenggara pemilu, di Provinsi Riau khususnya, untuk terus melakukan sinergi dan sosialisasi terkait tahapan pemilukada. Karena menurut Junimart, pemilukada serentak ini akan lebih rumit dibanding dengan pemilu legislatif pada Februari lalu.
“Inikan seluruh Indonesia nantinya, dan ini bahkan menurut saya akan lebih capek daripada pemilu kemarin. Karena inikan seluruh kepala daerah di Indonesia. Tentu KPU, Bawaslu, dan pemerintah harus bersinergi, saling visi. Supaya betul-betul pemilukada serentak ini bisa sesuai dengan nafas nasional. Dan tentu harapan kita, tidak ada sengketa-sengketa nantinya,” pungkasnya.
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Hindari Politik Transaksional, Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
