HUT Ke-50 Petrokimia Gresik: Catat Kinerja dan Kontribusi Positif bagi Negeri Melalui Semangat “Beyond Infinity”
Jakarta – Memperingati ulang tahun perusahaan yang ke-50, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, Senin (11/7) menyampaikan bahwa Petrokimia Gresik telah memberikan kinerja positif dan kontribusi lebih bagi Indonesia sepanjang tahun 2021.
Capaian tersebut tidak lepas dari semangat “Beyond Infinity” yang kemudian diusung sebagai tema ulang tahun emas Petrokimia Gresik. Dimana setiap insan Petrokimia Gresik harus mampu melewati tantangan, dan tidak boleh cukup berpuas pada target dan tanggung jawab semata.
“Tahun 2021 kemarin, Indonesia masih menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 lantaran munculnya varian Delta. Sejumlah negara juga masih membatasi akses perdagangan mereka untuk mencegah penularan Covid-19. Alhamdulillah di tengah tantangan ini, Petrokimia Gresik masih bisa memberikan kinerja yang memuaskan,” tandas Dwi Satriyo.
Petrokimia Gresik berhasil membukukan laba sebesar Rp1,94 triliun atau 175% dibandingkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar Rp1,11 triliun dengan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. Begitu juga realisasi tingkat Kesehatan Perusahaan yang memperoleh skor 81,50 dengan predikat Sehat AA atau lebih tinggi dibandingkan skor RKAP sebesar 76,00 predikat Sehat A.
Capaian tersebut tentu bisa diraih Petrokimia Gresik karena didukung oleh terobosan-terobosan insan di perusahaan. Sepanjang tahun 2021 inovasi Petrokimia Gresik mampu
menciptakan nilai tambah atau value creation riil sebesar Rp240,68 miliar.
Capaian ini merupakan sumbangsih dari 82% karyawan yang terus berpikir improvement.
Sejumlah inovasi tersebut juga telah menarik perhatian dunia melalui empat predikat “3 Stars” atau kategori tertinggi dalam ajang konvensi inovasi internasional “26th Asia Pacific Quality Organization (APQO).
“Artinya, karya inovasi Petrokimia Gresik tidak hanya berdampak pada perolehan laba bagi perusahaan, tapi juga menginspirasi dan mampu membawa prestasi hingga level
internasional,” tandas Dwi Satriyo.
Satu kebanggaan Petrokimia Gresik mampu mengambil peran besar melebihi apa yang menjadi tanggung jawabnya, selama pandemi Covid-19 berlangsung. Petrokimia Gresik mendapat amanah sebagai Koordinator Satgas Tanggap Bencana Nasional BUMN Wilayah
Jawa Timur.
Dalam menjalankan tugasnya, Petrokimia Gresik berhasil menjadi solusi pada saat
krisis oksigen medis terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan, dengan reaktivasi Unit Produksi Oksigen – Air Separation Plant (ASP).
“Kita buktikan bersama, Petrokimia Gresik sangat mampu menjadi inisiator dalam mendukung pemerintah melakukan pencegahan penularan Covid-19 dan menanggulangi dampaknya,” ujar Dwi Satriyo.
Upaya perusahaan dalam menanggulangi dampak Covid-19 juga terlihat dari program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sepanjang 2021. Petrokimia Gresik menyelaraskan TJSL dengan upaya pemerintah dalam percepatan kebangkitan ekonomi di
masa pandemi dengan memberikan perhatian pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM).
Tahun 2021, Petrokimia Gresik telah mendukung 613 pelaku UMKM yang menjadi
Mitra Kebanggaan (Mangga) yang tersebar Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY.
Bantuan diberikan berupa modal usaha, pembinaan dan pendampingan untuk UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, peternakan, perikanan, industri, dan jasa.
Adapun total nilai penyaluran program Mangga tahun 2021 mencapai Rp 42,97 miliar. Salah satu program unggulan Petrokimia Gresik di bidang ini adalah Literasi (Lingkungan
Peternakan Sapi Terintegrasi) yang ada di Kabupaten Lamongan.
“Dukungan terhadap kemajuan UMKM mengantarkan Petrokimia Gresik masuk ke dalam daftar “17 Perusahaan Paling Berkontribusi bagi UMKM” di Indonesia versi International Council for Small Business (ICSB) Indonesia,” ungkapnya.
Program TJSL 2021 Petrokimia Gresik juga memberikan porsi besar pada bidang bina
lingkungan. Petrokimia Gresik telah merealisasikan anggaran senilai Rp10 miliar untuk mendorong kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya Petrokimia Gresik selalu mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Atas komitmen di bidang lingkungan, Petrokimia Gresik berhasil mendapatkan Propernas Emas yang merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Coverage area program TJSL Petrokimia Gresik tidak hanya dibatasi untuk masyarakat sekitar perusahaan, tapi lebih dari itu karena Petrokimia Gresik berkomitmen untuk maju
bersama masyarakat dengan semangat Beyond Infinity,” ujar Dwi Satriyo.
Launching Buku “Beyond Infinity”
Dalam rangkaian HUT, Petrokimia Gresik juga meluncurkan buku berjudul “Beyond Infinity” yang menceritakan perjalanan 50 tahun Petrokimia Gresik bertransformasi. Buku ini dihadirkan sebagai sarana edukasi bagi Insan Petrokimia Gresik dan masyarakat Indonesia untuk memahami perjalanan industri pupuk di tanah air, khususnya Petrokimia Gresik.
“Perjalanan Petrokimia Gresik tidak bisa dilepaskan dari berdirinya Republik Indonesia, dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kemajuan pertanian. Semoga buku ini bermanfaat dan mengisnpirasi,” tutup Dwi Satriyo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
