Connect with us

Tanggapi Rekomendasi Ijtimak Ulama, PPP Tegaskan 4 Pilar Kebangsaan Tak Bisa Diganggu Gugat

kasus korupsi, Posisi Rommy, PPP
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan empat konsensus pilar kebangsaan NKRI, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Pancasila tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada istilah apapun yang melegitimasi berdirinya khilafah di Indonesia.

Hal ini menanggapi Ijtimak Ulama IV yang memberikan pernyataan penegakan khilafah adalah kewajiban agama Islam. Hasil ijtimak itu meminta umat Islam berkewajiban mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah.

“Tidak boleh ada orang Islam di negara ini yang karena pemahaman keagamannya lalu ingin mengubah ideologi atau dasar negara kita atau bentuk negara kita. Dari negara kesatuan menjadi misal negara dengan sistem khilafah,” kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 6 Agustus 2019.

Konsensus bernegara telah disepakati oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Termasuk oleh dua organisasi Islam terbesar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Empat konsensus yang ada saat ini Pancasila sebagai dasar negara, NKRI sebagai bentuk negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai keberagaman sudah final.

“Tidak boleh diutak-atik,” tegas Arsul.

Namun, jika khilafah sekedar bahan kajian dan diskusi tidak masalah. Bukan sebagai ajakan gerakan untuk mewujudkan sebagai dasar bernegara. Penegakan sistem khilafah bertentangan dengan konstitusi dan ada ancaman pidananya.

“Itu jadi pelanggaran hukum pidana yang ada ancaman hukumannya di KUHP. Nah soal bersyariah umat islam punya keinginan untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui proses legislasi ya boleh-boleh saja,” pungkasnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Terima Sejumlah Pekerja Seni, Presiden Ingin Protokol Kesehatan Disosialisasikan Lebih Masif

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pekerja seni di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2020. Setidaknya 30 pekerja seni hadir dalam 2 sesi pertemuan untuk membahas sejumlah hal, salah satunya sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Tadi Pak Presiden bertemu dengan beberapa seniman yang tentunya kita tahu bahwa mereka dapat membantu menyuarakan protokol kesehatan agar lebih dapat didengar, disosialisasikan, dilaksanakan oleh masyarakat secara lebih luas,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio yang turut hadir dalam pertemuan.

Menurut Menparekraf, masyarakat di sejumlah daerah masih kurang sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tengah pandemi Covid-19 ini. Dengan kontribusi para pekerja seni, diharapkan sosialisasi tersebut bisa lebih masif disampaikan dengan cara unik masing-masing.

“Dengan ini saya pikir karena para seniman ini mempunyai komunitas tersendiri, mempunyai fans juga, tentunya sangat dapat membantu menjelaskan atau menyosialisasikan protokol kesehatan ini. Dan dengan caranya mereka kan mungkin lebih kreatif, lebih unik, lebih fun, agar dapat didengar atau dapat diperhatikan oleh masyarakat,” paparnya.

Senada, seniman Butet Kertaradjasa menyebut bahwa para pekerja seni diminta untuk membantu pemerintah mengartikulasikan pemikiran-pemikiran strategis kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

“Minimal dengan keahlian masing-masing, para praktisi seni ini menggunakan keahliannya untuk mengimbau kepada masyarakat, kepada idola atau fans-fansnya supaya mematuhi anjuran-anjuran dari pemerintah yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Misalnya, harus memakai masker, harus jaga jarak, cuci tangan,” kata Butet.

Di samping itu, Butet menyebut bahwa para pekerja seni juga memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Jokowi terkait dengan apa yang dialami oleh komunitas seni dalam pandemi Covid-19 ini.

“Kami memberikan masukan-masukan kepada Presiden bagaimana negara hadir di dalam musim pandemi, terutama hadir kepada masyarakat seni, kepada para perupa, kepada para pelaku seni tradisional kira-kira dalam bentuk apa negara itu hadir. Kepada penari, pengarang, sastrawan, teaterawan, pemain film, kru pekerja seni, pertunjukkan atau apa pun,” tandasnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Trenggalek Sabet Empat Penghargaan Inovasi Daerah Aman COVID, Ini Rahasianya

Oleh

Fakta News
Bupati Trenggalek H. Moch. Nur Arifin di Media Center Gugus Tugas Nasional (14/7)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan program Lomba Inovasi Daerah sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru secara bersama-sama oleh setiap daerah.

Kerja sama lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat melahirkan gerakan dan semangat berinovasi yang membuat Kabupaten Trenggalek berhasil meraih empat penghargaan dalam Lomba Inovasi Daerah.

Kabupaten Trenggalek menjadi daerah yang berhasil meraih empat penghargaan pada Lomba Inovasi Daerah, antara lain Juara I Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Juara I Sektor Hotel, Juara I Sektor Restoran dan Juara III Sektor Pariwisata.

Bupati Trenggalek H. Moch. Nur Arifin menjelaskan bahwa Kabupaten Trenggalek tidak sebatas menyusun program untuk meraih keberhasilan suatu ajang, namun menjadi suatu gerakan untuk dapat dikembangkan sebagai cara hidup masyarakat Kabupaten Trenggalek yang produktif dan tetap aman dari potensi penularan COVID-19.

“Bukan sebatas program, namun menjadi sebuah gerakan bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman COVID-19,” ujar Arifin dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (14/7).

Arifin yang dikenal dengan sebutan ‘Cak Ipin’ melakukan kolaborasi dengan semua pihak lintas sektor dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Gerakan ini juga didukung dengan gotong royong warga Kabupaten Trenggalek yang disiplin dalam mengadaptasi kebiasaan baru.

Arifin menjelaskan bahwa gerakan dimulai dari mengumpulkan semua stakeholder untuk menyeragamkan persepsi. Jika tidak saling membantu dalam penanganan COVID-19, maka kegiatan ekonomi akan semakin terhambat, namun apabila semua stakeholder saling bahu membahu untuk mengedepankan protokol kesehatan dalam setiap pelayanannya, roda perekonomian akan kembali berjalan serta keuntungan dari Lomba Inovasi Daerah akan membantu sektor-sektor terkait diakui secara nasional menjadi tempat yang aman COVID-19.

“Kita langsung kumpulan semua stakeholder. Jika mereka tidak ikut membantu, roda perekonomian akan lesu. Tapi kalau bisa sukses dengan mengedepankan protokol kesehatan, sektor-sektor di Kabupaten Trenggalek akan mendapat pengakuan secara nasional bahwa hotel, restoran dan tempat wisata kita aman. Bahkan untuk tempat yang sebelumnya bukan menjadi destinasi wisata, dapat menjadi pilihan masyarakat karena kita selalu mengutamakan protokol kesehatan dan disiplin dalam mengadaptasi kebiasaan baru,” katanya.

Tidak berhenti pada kemenangan saja, Kabupaten Trenggalek giat melanjutkan misinya dalam membangun daerah yang aman COVID-19 dan produktif pada masa adaptasi kebiasaan baru.

Kabupaten Trenggalek melakukan pengalihan jalur yang mengharuskan warga yang ingin masuk ke Kabupaten Trenggalek melalui check point untuk dilakukan screening, observasi dan mengikuti rapid test.

Petugas akan menghalau beberapa orang yang hasil tesnya reaktif untuk tidak diperbolehkan masuk.

Bagi warga Trenggalek yang diketahui reaktif akan diarahkan untuk melakukan karantina atau isolasi pada asrama atau safe house yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Trenggalek. Sedangkan bagi yang hasil tesnya non reaktif diperbolehkan masuk.

Selain itu, Pemda Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan satuan tugas (satgas) desa, komunitas ojek online serta masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk melakukan pelayanan kepada warga yang sedang melakukan isolasi dengan memberikan top up di ojek online senilai dua ratus ribu rupiah selama karantina 14 hari.

Sehingga para warga yang melakukan isolasi dapat berbelanja makanan atau kebutuhan menggunakan ojek online sekaligus menggeser lapangan kerja yang tadinya terdampak akibat pandemi, menjadi aktif kembali dengan aktivitas pelayanan kepada warga yang terdampak COVID-19 dengan protokol kesehatan.

Pemda Kabupaten Trenggalek juga mengalihkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial bagi warga yang merantau di Kabupaten Trenggalek dengan memberikan insentif 600 ribu per bulan untuk mengurangi potensi penularan akibat akses keluar masuk daerah. BST dari kementerian sosial, alihkan untuk mereka yang perantau, 5800, yang tidak pulang diberikan insentif 600 ribu sebulan.

Selain itu, penanganan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Trenggalek tidak dirawat di rumah sakit, melainkan menerima perawaran di asrama atau safe house yang telah disiapkan.

Beralih pada kegiatan ekonomi, pasar-pasar yang ada di desa telah menerapkan protokol kesehatan dengan memasang tabir pemisah antara penjual dan pembeli, mewajibkan penggunaan masker dan pemasangan CCTV untuk dapat memantau warga.

Bagi warga yang tidak melaksanakan protokol kesehatan secara baik dan benar, akan diingatkan oleh satgas yang bertugas.

Selain itu, Pemda Kabupaten Trenggalek juga bekerja sama dengan bank BUMN dalam membangun platform pasartrenggalek.com guna meningkatkan kegiatan perekonomian secara digital sehingga tidak terjadi kontak fisik dan potensi risiko penularan COVID-19 juga dapat dihindari.

Pada kegiatan sosial, Arifin menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam pelaksanaan agenda peribadatan di Kabupaten Trenggalek. Ia menjelaskan bahwa protokol kesehatan sebagai antisipasi kegiatan ibadah yang dilakukan tidak menodai kesucian ibadat itu sendiri.

“Ini (protokol kesehatan) sebagai antisipasi jangan sampai menodai kesucian peribadatan kita. Ada orang niatnya ibadah bersama-sama tapi akhirnya jadi terpapar virus,” ucapnya.

Pendekatan dengan bahasa lokal juga diterapkan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek dalam mengedukasi masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas.

“Kita coba komunikasikan dengan bahasa lokal. Karena lingkungan pesantren di Trenggalek cukup kental, misalnya kita datang ke pesantren dan saya ajarkan adab cara berperilaku kepada orang tua. Jika ada santri yang tidak menggunakan masker, berarti kurang beradab. Kalau dulu santri harus sungkem kepada Pak Kiyai, sekarang kalau sungkem akan membahayakan Pak Kiyai. Pesan-pesan seperti ini yang kita coba sampaikan untuk tetap dapat melakukan kegiatan ibadah tanpa menghilangkan kesucian ibadah kita,” jelas Arifin.

Selanjutnya pada sektor pariwisata, Pemda Kabupaten Trenggalek telah membuka 14 sektor dari 30 sektor pariwisata secara bertahap dengan sistem clean and healthy tourism.

Para wisatawan lokal diharuskan mengisi formulir screening yang telah disiapkan dan pembayaran secara non-tunai sehingga dapat mengukur kapasitas suatu tempat di destinasi terkait untuk menghindari penumpukan pengunjung yang berpotensi melahirkan cluster baru penularan COVID-19.

Arifin juga menegaskan bahwa sangat penting untuk melaksanakan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 tidak hanya membuat masyarakat semakin tersiksa dengan penyakit, tapi juga tersiksa secara sosial ekonomi.

“Kita tidak boleh menyerah. COVID-19 belum hilang dan vaksin belum ditemukan. Semakin kita tidak siap dengan adaptasi kebiasaan baru, maka produktifitas kita akan terus terganggu. Jadi sangat penting untuk disiplin melakukan protokol kesehatan dalam beraktivitas pada masa adaptasi kebiasaan baru sehingga kita dapat kembali produktif namun sekali lagi, tetap aman COVID-19,” tegasnya.

Terakhir, Arifin berharap pencapaian Juara Nasional pada Lomba Inovasi Daerah dapat menjadi kekuatan bagi Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan produktivitas yang aman COVID-19.

“Sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata kini telah dinyatakan aman COVID-19. Hal ini jadi salah satu keuntungan untuk meningkatkan produktivitas  karena daya tarik tertuju pada daerah yang telah menerapkan protokol kesehatan dan aman COVID-19. Trenggalek sudah siap dan bisa, pasti daerah lain juga bisa,” tutupnya.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Menkes Terbitkan Empat Istilah Baru Definisi Operasional Penanganan COVID-19, Berikut Penjelasannya

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, sebagai bagian dari unsur pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah merevisi empat istilah dalam definisi operasional penanganan COVID-19.

Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi mengatakan bahwa empat istilah tersebut meliputi Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, Orang Tanpa Gejala dan Kasus Konfirmasi.

Ke depannya maka istilah tersebut akan diubah menjadi kasus suspek, kasus probable, kemudian definisi kontak erat, pelaku perjalanan, discarded, selesai isolasi dan kematian.

“Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, Orang Tanpa Gejala, Kasus Konfirmasi, kita akan ubah menjadi kasus suspect, kasus probable, kemudian kita juga akan mendefinisikan tentang kasus konfirmasi,” kata Yuri di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (14/7).

“Kemudian, kontak erat, pelaku perjalanan, discarded,  selesai isolasi, dan kematian,” imbuhnya.

Adapun menurut Yuri, perubahan tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Disease 19 atau COVID-19 dengan nomor KMK HK  0107/menkes/413/2020. Surat tersebut merupakan revisi kelima yang kemudian mencabut KMK 247 tentang revisi keempat.

“Ini adalah revisi kelima yang kemudian mencabut KMK 247 tentang revisi keempat,” jelas Yuri.

Yuri yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI juga menjelaskan bahwa perbaikan tersebut adalah serial yang kemudian akan gunakan sebagai pedoman di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Sehingga ke depannnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengendalian COVID-19 baik oleh pemerintah, pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Di sisi lain, Yuri tak menyangkal bahwa perbaikan tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap sistem pelaporan yang nantinya akan dilakukan pada hari-hari berikutnya.

Namun secara prinsip dan mendasar, Yuri menjelaskan tidak ada perubahan di dalam kaitan identifikasi kasus.

“Tetap dengan menggunakan basis penegakan diagnosa pemeriksaan antigen dengan Real Time PCR atau menggunakan TCM. Sekali lagi, ini adalah berbasis pada pemeriksaan antigen, bukan melakukan pemeriksaan antibodi,” jelas Yuri.

Secara garis besar, definisi kasus suspek di antaranya menyinggung tiga kriteria. Pertama kasus infeksi saluran pernapasan yang akut, di mana di dalam riwayat penyakitnya dalam 14 hari sebelum sakit, dia atau orang yang bersangkutan berasal atau tinggal di daerah yang sudah terjadi local transmission atau penularan lokal.

“Maka, kita masukkan ini dalam kelompok suspek,” kata Yuri.

Kemudian yang kedua, dalam 14 hari terakhir pernah kontak dengan kasus yang sudah terkonfirmasi positif, atau kontak dengan kasus probable. Kontak dalam hal ini adalah kontak dekat. Kontak dekat kurang dari 1 meter tanpa pelindung dengan waktu sekitar lebih dari setengah jam, dan seterusnya.

“Maka, ini juga kita masukkan di dalam kelompok kasus suspek atau kemudian, infeksi saluran pernapasan atas yang berat, dan harus dirawat di rumah sakit, dan tidak kita ketemukan penyebabnya secara spesifik yang meyakinkan bahwa, ini bukan penyakit COVID,” terang Yuri.

“Artinya, kita curiga bahwa, ini adalah COVID maka, kita masukkan ini di dalam kelompok suspek,” imbuhnya.

Kemudian, apabila melihat pada revisi keempat maka, semua kasus Pasien Dalam Perawatan (PDP) adalah kasus suspek. Termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan yang memiliki keluhan ISPA, dan pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi positif, maka itu juga masuk ke dalam kasus suspek.

Selanjutnya untuk kasus probable, definisinya adalah apabila penderita dengan infeksi saluran pernapasan berat disertai dengan gangguan pernapasan ARDS, atau kemudian meninggal dengan hasil uji klinis yang meyakinkan hal itu adalah COVID.

“Dari gambaran rontgen paru misalnya, kita dapatkan dari gambaran hasil pemeriksaan laboratorium darah misalnya, dan ini belum terkonfirmasi pemeriksaan RT-PCR. Maka, ini kita masukkan di dalam kasus probable,” jelas Yuri.

Dengan kata lain, kasus probable ini adalah kasus yang klinis diyakini COVID-19 dalam kondisi atau keadaan berat, namun belum dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa COVID melalui RT-PCR.

Berikutnya yang terakhir adalah kontak erat. Adapun definisinya adalah apabila seseorang terlibat kontak dengan konfirmasi positif, atau dengan kasus probable, maka yang bersangkutan masuk ke dalam kelompok kontak erat.

Dalam hal ini, tentunya kasus konfirmasi yang dimaksud harus sudah melalui pemeriksaan PCR dan hasilnya positif.

“Bisa dengan gejala simptomatis, atau tanpa gejala, asimtomatis. Ini adalah termasuk di dalam kelompok pasien yang konfirmasi,” jelas Yuri.

Sebagaimana sesuai informasi yang telah dijelaskan di awal, bahwa basis perhitungan dengan definisi operasional baru tersebut kemudian akan digunakan mulai hari ini untuk melakukan pelaporan data COVID-19 ke depannya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya