Connect with us

Kemenko PMK Dorong Pembudayaan Pancasila Lewat Aksi Nyata Revolusi Mental di Media Sosial

Jakarta – Menyongsong Indonesia Emas 2045, pembudayaan Pancasila melalui aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) menjadi penting. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Didik Suhardi saat membuka rapat pembudayaan Pancasila melalui aksi nyata revolusi mental di media sosial, Senin (3/4/2023)

“Terlebih di era digital ini. Kita harus bersinergi membumikan Pancasila dengan memanfaatkan momentum 1 Juni. Membumikan Pancasila diimplementasikan dalam revolusi mental, dan action-nya seperti apa,” urai Dodik

Media sosial memang memberi dampak pada perilaku masyarakat. Dalam rapat itu, Tim Ahli Gugus Tugas Nasional (GTN) GNRM, Arif Budimanta meyakini kampanye pembudayaan Pancasila di media sosial sangat penting.

“Media sosial memiliki sifat hyper personality, selain itu media sosial juga membangun konsumerisme.  Keniscayaan update status itu seolah menjadi penting, kalau like-nya banyak sudah merasa jadi tokoh,” terang Afif

Budimanta seraya menandaskan bahwa di Indonesia hampir 70 persen masyarakat menggunakan media sosial selama 3 jam.

“Atas dasar itu, kampanye pembudayaan Pancasila di media sosial itu sangat penting. Harus ada altruisme untuk melawan dampak negatif media sosial. Kalau bisa tim sekretariat GTN GNRM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengundang perwakilan Instagram, Tiktok, Facebook, Google dan lainnya di Indonesia untuk mendengar masukan dari mereka, “ urai Afif

Kolaborasi Konten

Lebih lanjut, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, Prakoso membenarkan bahwa pembudayaan Pancasila di media sosial sudah harus dilakukan.

“Sosmed itu instrumen, kontennya harus kita dapatkan, kita harus eksplore kekayaan nilai-nilai luhur Indonesia. Tapi yang penting, kita harus kolaborasi, dengan kolaborasi kita bisa head to head dengan Black Pink, “ujar Prakoso menegaskan bahwa kita bisa membuat konten yang banyak disuka di media sosial tanpa harus tercerabut dari akar budaya Indonesia.

Tim Ahli GNRM sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Wisnu Bawa Tenaya menegaskan bahwa BPIP tahun ini, membangun eksosistem Pancasila dalam tindakan. Untuk itu, Wisnu mengingatkan pentingnya penthahelix dalam pembumian Pancasila. Hal senada disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina.

“Pancasila dalam tindakan adalah revolusi mental. BPIP punya duta Pancasila, pesan-pesan revolusi mental bisa disalurkan lewat duta Pancasila ini. Kita hanya perlu memberikan konten-kontennya, kita dorong dan bisa ditangkap di media sosial para duta Pancasila yang memiliki ribuan follower ini,” urai Rima.

Rapat itu dihadiri juga oleh Perwakilan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksma TNI Nevy Dwi Soesanto, Kabid 21 Kemenko Polhukam Suwandi Prihantoro,  Staf ahli Menteri dari Kemendesa, dan perwakilan dari Kemenhan.

Dalam kesempatan itu, Nevy D Soesanto memberikan hasil temuan Wantannas dimana media sosial di lingkungan pemerintahan lebih banyak diisi konten protokoler yang tidak ada unsur literasi pada masyarakat.

“Lebih-lebih sekarang ada teknologi AI macam Chatgpt. Wantannas sedang mempelajari algoritma chatgpt, semoga nanti  ketika masyarakat mencari-cari soal Pancasila bisa mendapatkan sumber yang benar. Benar-benar  bersumber dari kita, dari pemerintah,” ujarnya.

Asisten Deputi Revolusi Mental Katiman lebih lanjut memberikan kesimpulan bahwa pembudayaan Pancasila di media sosial ini harus memiliki tiga hal mendasar yakni valid, altruisme, dan positivitas.

“Semua perlu kolaborasi, tiap konten harus mendapat tagar Pancasila, tagar Revolusi Mental.  Kita harus suppy konten positif dan memiliki nilai-nilai yang membuat kita bersatu,“pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti saat mengikuti pertemuan Global Young MP Initiative dengan WB & International Monetary Fund (IMF). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mempertanyakan proyek dari Bank Dunia (World Bank/WB) terkait sustainable development alias pembangunan berkelanjutan. Dimana program itu bertujuan membantu negara-negara berkembang agar bergerak menciptakan masa depan yang berkelanjutan (sustainable future).

“Apa proyek dari World Bank terkait sustainable development untuk membantu negara-negara yang berkembang mencapai sustainable future. Misalnya, bantuan apa yang diberikan untuk negara berkembang agar bisa bersama-sama negara maju menyelesaikan isu besar perubahan iklim,” ujar Roro dalam pertemuan Global Young MP Initiative dengan WB & International Monetary Fund (IMF) seperti keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Rabu (24/4/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai forum bersama WB dan IMF ini menjadi salah satu kesematan untuk mempelajari inovasi, temuan dan solusi terkait lingkungan hijau yang bisa diterapkan di Indonesia. Bahkan, terkait bantuan pembiayaan terhadap Indonesia. Hal ini akan menjadi afirmasi positif untuk membantu mempersiapkan generasi mendatang menuju pekerjaan yang lebih ramah lingkungan dalam perspektif ekonomi hijau.

Acara tersebut mengusung tema “Planting Seeds of Growth: Creating green jobs for young people and the planet”. Dengan menghadirkan anggota parlemen muda dunia untuk terlibat dengan pimpinan World Bank serta para pemimpin dunia mengenai masa depan lapangan pekerjaan dari perspektif ekonomi hijau untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dunia.

Berbekal pengalamannya menjadi aktivis lingkungan dan anggota Komisi VII DPR RI, ia juga menjabat sebagai panitia pengarah mewakili Regional Pasifik dan Asia Timur dalam Global Young MP Initiative. Dyah Roro Esti banyak membicarakan hal-hal yang telah ia lakukan di DPR RI terkait isu iklim dan lingkungan. Ia juga menekankan posisi DPR RI sebagai pendorong dari pemerintah dan organisasi dunia seperti Bank Dunia.

Ia juga sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena selain mempersiapkan transisi energi untuk kebaikan dunia secara umum, di sisi lain juga dipersiapkan sumber daya manusianya terkait lapangan pekerjaan. Karena ia menyadari bahwa kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor hijau muncul atas adanya kesadaran dunia akan permasalahan iklim.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hindari Politik Transaksional, Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Oleh

Fakta News
Hindari Politik Transaksional, Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: DPR RI

Pekanbaru – Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menekankan pihaknya mempunyai beberapa catatan untuk ditindaklanjuti bersama KPU dan Bawaslu RI. Satu diantaranya, kata Junimart, terkait badan Adhoc Pilkada yang harus diseleksi lebih ketat dan terbuka, sehingga tidak terjadi pemilu yang sifatnya transaksional.

“Kemudian, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini sebagian besar kurang paham tentang teknis perhitungan suara. Oleh karena itu KPU Provinsi harus lebih selektif nantinya dalam menentukan PPK dan PPS nya. Lalu, tentang pelanggaran Pemilu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kami minta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ketika dua perkara itu tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),” kata Junimart saat ditemui usai Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024).

Meski demikian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengapresiasi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Riau, yang dinilainya merupakan salah satu provinsi yang sangat aktif dalam bersinergi dengan penyelenggara Pemilu serta unsur Forkopimda di Provinsi Riau dalam rangka NPHD.

“Tentunya hal ini menjadi percontohan untuk Provinsi lain, karena temuan kami di beberapa Provinsi belum berjalan. Kalau ini hanya satu yang belum, Kabupaten Meranti, saya kira itu hanya masalah teknis saja. Nanti Pak Gubernur bisa mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Meranti, ” kata Legislator Dapil Sumatera Utara III ini.

Lebih lanjut, Junimart tetap mengingatkan para penyelenggara pemilu, di Provinsi Riau khususnya, untuk terus melakukan sinergi dan sosialisasi terkait tahapan pemilukada. Karena menurut Junimart, pemilukada serentak ini akan lebih rumit dibanding dengan pemilu legislatif pada Februari lalu.

“Inikan seluruh Indonesia nantinya, dan ini bahkan menurut saya akan lebih capek daripada pemilu kemarin. Karena inikan seluruh kepala daerah di Indonesia. Tentu KPU, Bawaslu, dan pemerintah harus bersinergi, saling visi. Supaya betul-betul pemilukada serentak ini bisa sesuai dengan nafas nasional. Dan tentu harapan kita, tidak ada sengketa-sengketa nantinya,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya