Connect with us

Meski Turun Tajam, Jatim Jadi Perhatian Utama Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi  perhatian utama pemerintah dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, itu dikarenakan populasi Provinsi Jawa Timur sangat besar.

Hal itu disampaikan Menko PMK dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Rabu, (01/03/23).

“Jadi walaupun prevalensi (prosentase) stuntingnya tidak besar, tetapi karena populasinya besar, maka efek agregatnya akan sangat besar untuk tingkat nasional. Karena itu Jawa Timur memang menjadi perhatian utama kita,” ungkapnya.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan stunting pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka stunting di Provinsi Jawa Timur yaitu 19,2 persen. Target nasional 2024, stunting turun ke angka 14 persen.

Sebab Multifaktor

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan bahwa ada sekitar 21 kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan tajam di atas 18,4 persen. Namun, masih terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi stunting di atas 30 persen. Tentu hal ini, kata Emil, menjadi perhatian utama dalam penanganan stunting.

Ia juga menyatakan bahwa kondisi stunting di Provinsi Jawa Timur disebabkan multi faktor, seperti masalah kesehatan ibu, bayi, remaja, dan juga masih adanya perkawinan anak. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pencegahan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh PKK serta intervensi dini kepada remaja putri dengan peningkatan gizi.

Salah satu kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi yaitu Kabupaten Jember, sebesar 34,9 persen. Kondisi itu disebabkan masih belum adanya pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan serta kurangnya ketersediaan alat kesehatan serta terbatasnya keterampilan kader dalam komunikasi dan teknis pengukuran.

Sama halnya dengan Kabupaten Bondowoso, prevalensi stunting di wilayah tersebut sebesar 32 persen. Tingginya angka stunting di wilayah ini dikarenakan adanya  ketidakcocokkan antara data dengan jumlah balita di Kabupaten Bondowoso.

Kedua daerah yang masih memiliki masalah stunting tinggi ini diantaranya karena alat USG dan Antropometri yang belum merata di Puskesmas dan Posyandu. Kemudian juga masalah tenaga kesehatan dan kader yang menangani pengukuran belum mencukupi.

“Jadi semua mohon didata kekurangan alat antropometri dan USG. Jadi untuk tiap puskesmas harus ada 1 USG. Kalau masih ada Kabupaten/Kota yang puskesmasnya belum ada USG segera mengajukan ke Kemenkes. Begitu juga antropometri di tiap posyandu harus ada 1. Kemudian juga tenaga, pelatihan tenaga kader harus juga dilakukan,” ujar Menko Muhadjir memberikan arahan.

Tulungagung Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

Selain prevalensi stunting yang menurun, tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan sebesar 2,59 persen.

Salah satu daerah yang berhasil dalam penanganan kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Tulungagung. Diketahui kemiskinan ekstrem di Tulungagung sudah mencapai 0 persen ditahun 2022. Bupati Kabupaten Tulungagung Maryoto Birowo mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem dilakukan melalui penetapan langkah jangka pendek dan pemanfaatan teknologi informasi.

“Langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama melaksanakan kebijakan jangka pendek yang disiapkan pada triwulan pertama, yang terdiri dari 3 prioritas yaitu mencegah guncangan ekonomi melalui pengendalian pandemi Covid 19, distribusi jaminan sosial yang tepat waktu  serta pergerakan ekonomi lokal, ” ujar Maryoto.

Selain itu, untuk mempermudah dalam proses pendataan keluarga miskin Kabupaten Tulungagung mempersiapkan juga sebuah aplikasi yang diberi nama SIPEKA (Sistem Penanggulan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung).

Menko PMK mengapresiasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Tulungagung. Menurutnya, yang dicapai Tulungagung bisa menjadi contoh untuk penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.

“Ini sangat bagus dan seharusnya menjadi percontohan untuk penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah,” ujarnya.

Laporkan ke Kemenko PMK

Selain itu, Menko PMK meminta agar penanganan kemiskinan ekstrem untuk memperhatikan intervensi spesifik, dari segi pemenuhan air bersih, air minum, sanitasi, dan perbaikan lingkungan.

“Saya minta Bupati, Walikota yang masih membutuhkan fasilitas bantuan dari Kementerian PUPR akan kita upayakan penambahan, baik itu program air bersih, sanitasi dan perbaikan jamban silakan diajukan ke Kementerian PUPR,” ujarnya.

Menko PMK juga berpesan supaya Dana Desa dan program-program desa bisa difokuskan untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Baik itu untuk program tambahan pangan, ataupun melalui program Padat Karya Dana Desa.

Menko PMK mengatakan, Bupati Walikota bisa mengajukan data P3KE supaya intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting lebih tepat sasaran. Kemudian tiap daerah bisa melakukan validasi dan verifikasi data yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK.

“Untuk Bupati ataupun Walikota segera diadakan validasi verifikasi musyawarah desa untuk dikirim langsung ke kantor Kemenko PMK. Dengan demikian datanya sudah valid dan intervensinya lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Sebagai informasi, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi ke-12 yang disisir permasalahannya oleh Menko Muhadjir. Sebelumnya, rangkaian roadshow telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, dan NTB.

Terdapat 8 Kabupaten/Kota yang digali permasalahannya di Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lamongan, Ngawi, Jember, Tulungagung, dan Kota Batu.

Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ini diikuti oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Bupati  Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Wakil Bupati  Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat, Bupati  Jember Hendy Siswanto, Bupati  Situbondo Karna Suswandi, Bupati  Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati  Ngawi Ony Anwar Harsono,  Bupati Tuluangung Maryoto Birowo, Pemerintahan Kota Batu, dan perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, serta sekitar 500 kades se-Jatim.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024

Oleh

Fakta News
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta petugas dari instansi terkait terus siaga di puncak arus balik Lebaran 2024. Ia pun mengimbau pemudik untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan kembali dari kampung halaman.

“Libur Idul Fitri sebentar lagi usai, dan banyak masyarakat yang mulai kembali pulang setelah berlebaran dan berlibur dari kampung halamannya. Saya meminta pihak-pihak yang bertugas terus siaga membantu keamanan dan kelancaran para pemudik sampai arus balik selesai,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4/2024).

Puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi terjadi hari ini dan besok, Senin (14/4). Puan menilai, pengawalan oleh petugas kepolisian dan Dishub bagi kendaraan pemudik perlu dilakukan di titik-titik rawan.

“Terutama bagi pemudik bermotor. Biasanya dari pelabuhan banyak kendaraan keluar di saat bersamaan setelah turun dari kapal penyeberangan. Dengan pengawalan dari petugas, keamanan pemudik akan lebih terjamin,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga meminta pihak kepolisian memperhitungkan dengan cermat saat memberlakuan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, harus ada antisipasi khusus saat tiba-tiba ada lonjakan kendaraan signifikan. “Optimalkan pos-pos keamanan serta pos pelayanan. Dan tentunya pos kesehatan di setiap titik keramaian,” ungkap Puan. Optimalisasi pos keamanan dan pos pelayanan dinilai Puan penting sebagai langkah antisipasi. Mengingat saat arus mudik lalu, terjadi beberapa kecelakaan maut kendaraan.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendukung kebijakan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran 2024. Puan menilai, kebijakan seperti ini bisa juga diadopsi untuk lembaga atau instansi non-Pemerintah.

“Kita sudah belajar saat pandemi Covid-19 lalu, sistem masuk bergantian ke kantor dengan metode WFH ternyata bisa membantu. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kantor masing-masing,” tutur Puan.

Kepada pemudik, Puan mengimbau agar selalu berhati-hati selama perjalanan arus balik. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah.

“Selalu waspada, khususnya yang membawa kendaraan pribadi. Pastikan kondisi prima, dan beristirahat saat lelah. Perhatikan juga prakiraan cuaca demi kelancaran saat perjalanan,” ucap Puan.

“Semoga semua tiba di tujuan dalam kondisi aman, dan selamat kembali beraktivitas untuk seluruh masyarakat,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Oleh

Fakta News
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi ketegasan Menlu RI, Retno Marsudi, yang tidak akan menormalisasi hubungan dengan penjajah Israel. Ketegasan Menlu Retno tersebut diambil di tengah banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

“Apresiasi Ibu Menlu yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakrta, Minggu (14/4/2024).

Ketegasan sikap tersebut, lanjut Jazuli, diharapkan merupakan sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya terutama dari kementerian yang membidangi urusan ekonomi. Hal itu karena isu normalisasi kembali mencuat yang dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

“Tidak ada alasan apapun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” tandas politisi asal Banten ini.

Jazuli Juwaini yang juga Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) menegaskan, bagi Indonesia penolakan atas penjajahan Israel adalah amanat konstitusi, yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.

“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas menciderai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” tegas Jazuli.

Sebaliknya, lanjutnya, Indonesia berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. “Sampai kapanpun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik

Oleh

Fakta News
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (14/4/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Kapolri, hingga Menko PMK,  yang mendorong agar kantor-kantor melakukan Work From Home atau bekerja dari luar kantor selama puncak arus balik Lebaran 2024.

Menurutnya, langkah ini juga menjadi salah satu solusi antisipasi lonjakan volume lalu lintas pada periode arus balik. “Kami juga telah mendengarkan rekomendasi dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyarankan diberlakukan Work From Home (WFH) sehingga pemudik dapat menunda kepulangan serta memanfaatkan potongan tarif tol. Selain itu, kami juga meminta bantuan teman-teman media agar dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang penting agar pemudik dapat mengatur waktu perjalanan,” kata Andre saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024).

Dalam keterangan kepada Parlementaria, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi atas upaya Jasa Marga yang selalu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan seperti Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kemenko PMK yang telah sukses dalam melayani arus mudik beberapa waktu yang lalu sehingga tidak terjadi kepadatan yang terlalu berarti.

“Baru saja saya mendapatkan informasi mengenai kesiapan Jasa Marga untuk menghadapi arus balik, dengan koordinasi yang telah dijalankan. Jasa Marga sudah sangat siap untuk menghadapi arus balik, di antaranya dengan menyiapkan jalur contraflow hingga 3 lajur sesuai kondisi lalu lintas beserta kelengkapannya serta akan ada safety car yang berkolaborasi dengan Kepolisian,” katanya.

Selain itu Andre juga mengapresiasi upaya Jasa Marga yang memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk mendistribusikan lalu lintas arus balik yang puncaknya diprediksi terjadi pada Senin, 15 April 2024.

Andre mengapresiasi langkah Jasa Marga yang memberikan diskon 20 persen bagi para pemudik yang pulang pada 17-19 April 2024.

Menurut dia, kebijakan ini sebagai solusi untuk mencegah kemacetan yang luar biasa saat arus balik. “Meskipun saya tahu 20 persen itu angkanya Rp84 ribu per mobil, kurangnya penghasilan Jasa Marga. Tapi ini langkah yang perlu kita apresiasi oleh direksi Jasa Marga,” kata politisi asal Sumatera Barat ini.

Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyampaikan kesiapan pelayanan operasional arus balik periode Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 yang diprediksi akan mulai meningkat pada H+2 s.d H+4 Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 atau pada Sabtu-Senin, 13-15 April 2024.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.

Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.

Baca Selengkapnya