Cegah Stunting, Kris Dayanti Dorong Pemerintah Fokus pada Kedaulatan Pangan
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti (KD) mengingatkan komitmen Pemerintah untuk menekan permasalahan gizi buruk pada anak demi terwujudnya program generasi emas 2045. Hal ini lantaran masih ada banyak anak Indonesia yang ditemukan mengalami kendala kekurangan gizi, baik itu gizi buruk maupun permasalahan stunting.
“Gizi buruk pada anak adalah masalah serius yang mengancam generasi penerus bangsa. Meskipun ada perbaikan sejak beberapa tahun terakhir, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi masalah ini,” kata Kris Dayanti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/10/2023). Menurutnya, DPR menemukan masih cukup banyak anak-anak di berbagai daerah yang mengalami gizi buruk. Bahkan sampai kondisinya cukup memprihatinkan.
Kris Dayanti pun menyoroti adanya anak dengan gizi buruk yang baru-baru ini terungkap di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang bocah berusia 9 tahun bernama Aldila Dwi Alfian mengalami gizi buruk sehingga tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit. Bocah yang hidup di lingkungan keluarga miskin ini tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan keluarganya pun tidak termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan itu pun merasa prihatin atas kondisi Aldila Dwi Alfian. Kris Dayanti juga menyinggung bagaimana keluarga Aldila sampai tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. “Pemerintah pusat sudah menyiapkan program yang sangat baik. Tapi sering kali urusan pendataan di daerah kurang maksimal sehingga yang seharusnya bisa mendapat bantuan, justru malah tidak terjangkau. Ini yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Peristiwa anak mengalami gizi buruk bukan hanya terjadi di kota-kota kecil. Di ibu kota juga terindikasi masih ada anak yang mengalami kekurangan gizi akibat perekonomian keluarganya. Seperti informasi dari Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di mana ditemukan 19 anak yang mengalami masalah kekurangan gizi.
Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga Juli 2023, tercatat ada 39.793 balita yang memiliki permasalahan gizi. Kemudian menurut hasil riset Center for Indonesian Studies (CIPS), diketahui ada 21 juta masyarakat Indonesia atau setara 7 persen dari total populasi mengalami masalah kekurangan gizi yang cukup mengkhawatirkan.
Berkaca dari data tersebut, Kris Dayanti menekankan pentingnya komitmen keberlanjutan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendata warganya yang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu. Ia menilai, faktor ekonomi masih menjadi penyebab anak kekurangan gizi.
“Yang diperlukan komitmen dari Pemda itu bagaimana melakukan pendataan secara berkesinambungan sehingga dapat diketahui keluarga mana yang anak-anaknya berpotensi terganggu masalah gizi. Itu adalah langkah awal dalam menekan angka anak kurang gizi,” sebut Kris Dayanti.
Legislator dari Dapil Jawa Timur V ini mengingatkan, Pemerintah perlu memastikan bahwa makanan bergizi mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Terutama, kata Kris Dayanti, bagi warga berpenghasilan rendah.
“Peningkatan program pemberian makanan tambahan atau subsidi makanan dapat membantu keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Upaya ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan sasaran yang tepat dan efektivitasnya,” ucapnya.
Baik gizi buruk maupun stunting, lanjut Kris Dayanti, merupakan masalah serius yang memerlukan sinergitas antara Pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, penting dilakukan kampanye edukasi yang efektif, termasuk penyuluhan bagaimana pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif selama enam bulan pertama, dan pola makan sehat.
“Jika masyarakat sadar terhadap permasalahan gizi, orang tua akan lebih berupaya dan memberi perhatian khusus pada pemenuhan nutrisi anak-anak mereka,” jelas Kris Dayanti.
Di sisi lain, Kris Dayanti menilai salah satu faktor masyarakat Indonesia kekurangan gizi adalah karena dipicu oleh restriksi alias pembatasan produksi yang diterapkan pada perdagangan pangan. Hal itu menyebabkan kerawanan pada status gizi dan asupan kalori.
Oleh karenanya, Kris Dayanti mendorong Pemerintah untuk memfokuskan pada kebijakan kedaulatan pangan. Seperti di antaranya dengan memanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif.
“Pemerintah perlu mengembangkan penelitian dan pengembangan bibit unggul di bidang pertanian, peternakan dan perikanan,” terang Kris Dayanti.
“Untuk mencapai hal itu, Pemerintah juga perlu menggandeng perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya untuk menghadirkan suatu terobosan yang akan menjaga kedaulatan pangan kita,” imbuh Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut.
Kris Dayanti menilai, pengembangan dan penelitian dalam hal kedaulatan pangan dapat dilakukan melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan instansi lain yang terkait.
Untuk memberi kekuatan penuh terhadap BRIN, KD pun mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia. Dengan adanya data pangan yang terorganisir dengan baik, hal itu akan memudahkan dalam memunculkan inovasi terbarukan.
“Dengan menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret, kita bisa menentukan target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor,” ungkap KD.
Lebih lanjut, anggota DPR yang juga diva Indonesia itu mendorong Pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur. Menurut KD, tujuannya agar lahan pertanian subur tidak dialihfungsi-kan.
“Kami juga mendorong agar Pemerintah membentuk bank negara baru atau mengalihkan fungsi bank Pemerintah untuk mendukung para petani dan nelayan. Ini diperlukan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada mereka,” sebutnya.
Kris Dayanti berharap, berbagai intervensi program yang dilakukan Pemerintah dapat mengurangi permasalahan gizi buruk dan stunting. Mengingat Pemerintah juga memiliki target penurunan stunting nasional hingga di bawah 14 persen pada 2024.
Sementara berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 21,6 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen.
“Gap-nya masih terlalu jauh. Jadi kita harus cepat mengejar dengan berbagai upaya, termasuk dukungan anggaran yang oleh kami di DPR selalu diprioritaskan pada urusan stunting dan masalah gizi ini,” terang Kris Dayanti.
Kris Dayanti pun menambahkan, meningkatkan layanan kesehatan di semua tingkatan dari Posyandu hingga rumah sakit juga penting untuk diperhatikan dalam hal penanganan stunting di Indonesia. Ia juga mendukung berbagai program intervensi dari Pemerintah, di antaranya dengan memperbanyak jenis imunisasi gratis bagi anak-anak.
“Mari kita sama-sama bekerja untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa dapat tumbuh berkembang dengan baik. Karena mereka adalah harapan masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
