Suara-suara Korban First Travel
Jakarta – Sebanyak 62 ribu jemaah calon jemaah umrah yang belum diberangkatkan akibat aksi dugaan penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan First Travel kini terbelenggu kebingungan. Berbagai upaya sudah mereka coba demi menyelamatkan nasib uangnya yang lenyap entah ke mana. Bahkan pada Jumat kemarin (18/8), ratusan korban Penyelenggara Ibadah Umrah itu datang bergerombol menyampaikan aspirasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)
Salah seorang korban yang berasal dari Kudus, Sarah, meminta agar pemerintah bersedia menggelontorkan satu persen dari dana haji untuk mengganti kerugian yang diderita 62 ribu calon jemaah korban First Travel.
“Kemarin ada dana haji yang Rp 100 triliun, diambil satu persen untuk menyelamatkan jemaah First Travel bisa enggak?” tanyanya, saat melakukan audiensi lewat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Jakarta. Menurutnya, usulannya tersebut masih rasional bila melihat banyaknya korban yang dianggapnya sudah melebihi bencana nasional. Sarah yang mengaku mewakili aspirasi korban lainnya menegaskan ketidakpercayaannya pada keterangan manajemen First Travel yang berubah-ubah.
Benar saja. Mengenai jumlah calon jemaah, misalnya, First Travel pernah menyebutkan korbannya 35 ribu orang. Kemudian disebutkan lagi ada 50 ribu orang. Namun belakangan, ternyata jumlah korban yang urung diberangkatkan mencapai 62 ribu orang.
“62.000 orang. Kalau saldo di rekeningnya tinggal Rp1,5 juta, kami mau minta siapa? Mau jual tas ‘Kremes’-nya Annisa?” ujar Sarah yang langsung disambut riuh mereka di ruangan.
Seperti diketahui, berdasarkan audit tahun 2016, dana haji tercatat sebesar Rp95,2 triliun. Badan Pengelola Keuangan Haji memperkirakan, pada akhir tahun ini, angkanya bakal mencapai Rp100 triliun. Dari sanalah Sarah kemudian mempertanyakan apakah uang pendaftaran yang sudah dibayarkan calon jemaah sudah disetor ke Kementerian Agama. Ia pun mengharapkan ada bank guarantee (jaminan) seperti asuransi perjalanan apabila memang sudah disetorkan.
“Harapan kami ini sebenarnya remeh-temeh kok, berangkat atau refund,” tegasnya kembali. Ia sendiri mengaku bahwa sudah menyetorkan uang sebesar Rp70 juta ke First Travel. Awalnya ia hendak menjalani ibadah umrah bersama keluarganya yang berjumlah empat orang.
Minta First Travel Jangan Dipailitkan
Sementara itu, kuasa hukum korban penipuan First Travel, Riesqi Rahmadiansyah, berharap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bisa dikabulkan. Artinya mereka berharap agar First Travel tidak diputuskan pailit.
Pada dasarnya, ucap Riesqi, jemaah tetap berharap agar tetap bisa berangkat umrah. Namun dengan dinyatakan pailitnya First Travel, mereka berpikir harapan untuk tetap umrah tertutup.
Riesqi lantas menuturkan bahwa permohonan PKPU sebenarnya sudah dilayangkan pada 3 Agustus 2017. Jika merujuk pada ketentuan, putusan pengadilan harusnya keluar dalam 90 hari. Atas dasar itulah Riesqi berharap korban First Travel bisa dipertemukan dengan pihak manajemen, Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bareskrim Polri sebelum putusan PKPU keluar.
Di lain pihak, Kuasa Hukum First Travel, Deski, menilai permohonan yang diajukan beberapa jemaah justru tak termasuk kategori utang piutang. “Sampai sekarang kami masih berpikir bahwa permohonan ini tidak akan diterima majelis hakim karena masalah ini bukan utang piutang,” ujarnya.
W. Novianto
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.