Connect with us
Kasus First Travel

Menag: Ini Dua Tanggungjawab First Travel

Menteri Agama Lukma Hakim menegaskan bahwa First Travel harus tetap bertanggung jawab meski sudah menjadi tersangka. Istimewa

Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim kembali menegaskan bahwa pihak First Travel tetap harus bertanggungjawab penuh mengembalikan dana calon jemaah umrah yang menjadi korbannya. Hal tersebut bersifat wajib meski izin biro perjalanan umrah bermasalah tersebut sudah dicabut. Raibnya 550 milyar uang jamaah First Travel? Ditambah First Travel pun berutang di Mekah dan Madinah.

“Ini kan tanggung jawab First Travel, jadi First Travel harus bertanggung jawab terhadap uang jamaah,” tegas Lukman di Jakarta, Kamis lalu (17/8).

Lukman mengatakan setidaknya ada dua hal yang menjadi tanggungjawab First Travel terhadap jemaahnya. Pertama, harus mengembalikan uang yang telah disetorkan untuk berangkat umrah ke Tanah Suci.  Kedua, tetap memberangkatkan jemaah, tapi lewat biro perjalanan lain dengan tanggungan biaya dari First Travel. Hal ini karena First Travel izin operasinya sudah dicabut.

First Travel, kecam Lukman, tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawab meski sudah ditetapkan sebagai tersangka di Kepolisian. “Jadi dua kewajiban itu tetap melekat pada First Travel, meskipun izinnya dicabut,” jelasnya.

Lukman menolak bila pihaknya kemudian dilimpahkan tanggung jawab mengganti seluruh biaya jemaah. Menurutnya, wewenang Kemenag dalam kasus First Travel hanya pada regulasi izin operasi biro perjalanan umrah. Sedangkan biro-biro travel yang resmi mendapatkan izin dari Kemenag yang menyelenggarakan dan mengoperasikan umrah.

Selain itu, pemerintah saat ini juga didesak untuk menetapkan batas bawah harga paket umrah. Terlebih belakangan ini banyak bertebaran penawaran-penawaran paket promo yang berharga miring namun tak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Lukman pun mengatakan hal itu sedang dikaji pemerintah. Ia setuju bahwa tidak adanya pembatasan harga kerap dimanfaatkan biro travel untuk menjaring korban dengan harga murah.

Pastinya ia menjamin bahwa pemerintah sampai saat ini tidak mengoperasikan penyelenggaraan umrah sebagaimana terjadi pada urusan haji. Saat ini pemerintah masih fokus pada penyelenggaraan haji sebagai tugas nasional.

“Biarlah umrah dilakukan oleh masyarakat melalui biro-biro travelnya tetapi harus bertanggung jawab. Karena itu, kami akan lebih meningkatkan pengawasan kita,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Hingga kini yang baru dilakukan kedua pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, hanya menjaminkan rumah mewahnya di Kawasan Sentul, Bogor. Saat ini keduanya mengaku tak punya uang. Bahkan pihak kepolisian menyebutkan bahwa mereka juga terlibat banyak utang, termasuk ke beberapa hotel di Mekah dan Madinah.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan pemeriksaan sementara terhadap kedua pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan menerapkan sistem subsidi silang pada tiga paket perjalanan umrah yang mereka tawarkan, yakni VIP, reguler, dan promo. Ongkos umrah kategori VIP (kelas premium) atau reguler (kelas menengah) dipakai untuk menutupi sebagian ongkos kategori promo yang  murah.

Ongkos umrah kategori promo senilai Rp14,5 juta, sedangkan kategori reguler Rp22 juta sampai Rp25 juta, dan VIP Rp54 juta. Dalam praktiknya, ongkos untuk kategori VIP dipakai untuk menyubsidi paket promo.

W. Novianto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Besok, Presiden Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Oleh

Fakta News
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pada Rabu, esok. Pelantikan akan digelar di Istana Negara.

“Besok rencana pelantikan (Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri) di Istaana Negara,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (26/1/2021).

Brigjen Rusdi mengatakan usai pelantikan di istana negara, Polri akan melaksanakan upacara tradisi serah-terima panji Polri Tribrata di ruang Rupatama Mabes Polri. Tradisi serah-terima panji menandakan serah-terima jabatan Kapolri yang lama ke yang baru.

“Itu kegiatannya ada penyerahan panji Polri Tribrata dari Kapolri lama ke yang baru. Pascapelantikan di Istana. Itu kegiatan di internal sini,” ujarnya.

Rusdi mengatakan, seusai upacara serah-terima panji Polri, akan dilanjutkan dengan serah-terima Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Ketua yang lama, yakni istri Jenderal Idham Azis, Fitri Idham Azis, akan menyerahkan posisi Ketua Bhayangkari kepada istri Komjen Sigit, Juliati Sapta Dewi Magdalena, selaku istri Kapolri baru.

“Setelah itu, ada serah-terima Ketua Umum Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Itu ada penyerahan dua organisasi itu ya, organisasi Bhayangkari dengan Yayasan Kemala Bhayangkari. Dari ketua yang lama kepada yang baru,” ujarnya.

Lebih lanjut Rusdi mengatakan, Juliati Sapta Dewi Magdalena juga akan diangkat sebagai ibu asuh Polisi Wanita (Polwan). Rusdi menyampaikan acara akan dilangsungkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

“Ketiga pengangkatan ibu asuh Polwan RI semua dilaksanakan di Mabes dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Beberapa pejabat hadir virtual. Kita berdoa semua, besok Pak Listyo Sigit bisa dilantik,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Tersangka Dugaan Rasisme, Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan

Oleh

Fakta News
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penetapan tersangka itu setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Ambroncius sebagai saksi pada kemarin hari dan lima saksi ahli, diantaranya ahli pidana dan bahasa.

Setelah itu, kata Argo, pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara pada hari ini yang dipimpin oleh Karo Wasidik Bareskrim Polri, dan diikuti oleh, penyidik Siber Bareskrim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri dan Divkum Polri.

“Kemudian setelah gelar perkara hasil kesimpulam gelar perkara adalah menaikan status atas nama AN menjadi tersangka,” kata Argo saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Setelah dijadikan tersangka, Argo menyebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan penjemputan kepada Ambroncius Nababan. Hal itu dilakukan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Kemudian tadi setelah jadi tersangka, tadi sore penyidik Siber Bareskrim menjemput yang bersangkutan, dan sekitar jam 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri. Saat ini jam 19.40 WIB sudah sampai di Bareskrim Polri. Selanjutnya penyidik akan lakukan pemeriksaan kepada AN sebagai tersangka,” ujar Argo.

Atas perbuatannya, Ambroncius disangka melanggar Pasal 45a ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE dan juga Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga Pasal 156 KUHP.

“Ancaman di atas 5 tahun,” ucap Argo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bareskrim Polri Tetapkan Ambroncius Nababan Tersangka Ujaran Kebencian Rasisme

Oleh

Fakta News
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meningkatkan status penyidikan dalam kasus dugaan ujaran kebencian rasisme yang dilakukan oleh Ketum Projamin Ambroncius Nababan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ambroncius Nababan kini menyandang status tersangka.

“Benar. Terlapor AN kami naikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi, Selasa (26/1/2021).

Ambroncius Nababan diduga melakukan tindak pidana yang menimbulkan rasa kebencian atas cuitannya di media sosial Facebook. Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a.

“Diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain dan/atau barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan/atau Pasal 156 KUHP,” kata Brigjen Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Ambroncius Nababan dipolisikan akibat ujarannya ini Facebook. Dia menyandingkan foto Natalius Pigai dengan foto gorila. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian memanggil Ambroncius Nababan. Bareskrim sudah menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap perkara ini.

Dalam pemanggilan ini, penyidik Siber Bareskrim Polri telah mencecar 25 pertanyaan untuk mengklarifikasi ke Ambroncius mengenai akun FB yang digunakan dugaan penyebaran ujaran rasis. Dari hasil klarifikasi itu akan ditentukan langkah lebih lanjut.

Perlu juga dicatat, penyidik Siber Bareskrim sebelum melakukan pemanggilan juga sudah memiliki temuan-temuan awal.

Baca Selengkapnya