Soal Jozeph Paul Zhang, Romo Benny: Kalau Dia Mengaku Pancasilais, Tidak Mengolok-olok Agama
Jakarta – Tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian, Jozeph Paul Zhang, mengaku seorang pancasilais. Anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo, mengatakan, apabila Paul Zhang seorang pancasilais, ia tidak akan mengolok-olok agama orang lain.
“Ya nggak jelas, kalau dia mengaku pancasilais, tidak mengolok-olok agama, tidak menebar seperti mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dengan cara dia itu jelas bahwa dia memprovokasi sehingga antarumat beragama itu yang rukun, damai, dan menjadi tidak damai, karena ulah dia,” ujar Romo Benny, Rabu (21/4/2021).
Romo Benny mengatakan Paul Zhang telah melanggar sila-sila yang ada di Pancasila. Paul dianggap telah melanggar sila pertama hingga sila kelima.
“Kalau dia menghayati pancasila, dia tidak akan melakukan itu, jadi sebenarnya tindakan dia itu melanggar dari sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima,” ucapnya.
Romo Benny berharap pelecehan terhadap ajaran agama tidak terjadi lagi di Indonesia. Menurutnya, apabila orang yang menghayati nilai-nilai Pancasila, tidak akan melecehkan agama orang lain.
“BPIP berharap pelecehan terhadap nilai-nilai yang luhur dalam agama itu harusnya tidak ada lagi di bumi Indonesia, karena kalau orang yang menghayati nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dia akan menghormati nilai-nilai keagamaan itu sebagai nilai luhur yang harus dijaga, maka semua tindakan pelecehan terhadap agama, itu harus segera ditindak. Jadi hukum harus berlaku adil bagi semuanya,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Menag Yaqut Cholil Qoumas menduga yang dilakukan Paul Zhang dengan mengaku nabi ke-26 mengarah ke penistaan agama. Paul Zhang merespons pernyataan Menag tersebut.
“Pak Menteri Gus Yaqut, harusnya Pak Menteri ngomongnya nggak begitu, ‘Oke Paul, saya kerjakan GKI Yasmin dan gereja-gereja lain yang ditutup saya buka, tapi lu berhenti ya, jangan bicara gitu’. Oh ya pasti saya akan berhenti, artinya memang ada tindakan nyata,” ujar Paul dalam video YouTube seperti dilihat detikcom, Selasa (20/4/2021).
Paul juga sempat mengklaim diri lebih pancasilais dibanding Gus Yaqut. Hal itu dikatakannya saat dia mengaku sempat dituduh anti-Pancasila.
Awalnya Paul bicara soal hoax bahwa dia buron. Lalu dia mengatakan hoax sebagai buah dari agama.
“Ternyata saya bisa dihubungin kan, saya nggak DPO kan, saya tidak sulit kok dihubungin. Ada masalah apa? Artinya Anda sedang didik rakyat Indonesia untuk percaya kepada hoax. Itulah buah dari agama, hoax. Agama memang dilahirkan dari hoax,” katanya.
“Beda dengan bertuhan. Coba sila pertama Pancasila bunyinya apa, bukan agama loh, bertuhan loh. Kita berapa kali kuliah Pancasila ada orang yang tuduh saya anti-Pancasila. Saya lebih pancasilais dari Anda yang salatnya gila-gilaan. Saya lebih pancasilais daripada Gus Yaqut. Haqul yakin saya lebih pancasilais dari Gus Yaqut,” tambahnya.
“Salah saya di mana ketika saya mengkritisi dan menganggap diri saya nabi dan saya meluruskan ajaran nabi sebelum saya. Nggak salah dong, itu kan tafsir saya. Kalau saya salah, Gus Yaqut ayo debat sama saya kalau bilang (Nabi) Muhammad nggak salah,” kata Paul.
Selain itu, dia mengomentari pernyataan Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom yang meragukan gelar pendetanya. Paul menegaskan dia memiliki sertifikat sebagai pastor.
“Tapi tadi si orang PGI, Gultom lu dibacain ayat Alkitab udah kelepek-kelepek, kalau iman harus dengan perbuatan. Terus Pak Gomar Gultom ‘Paul itu bukan PGI’, ya memang gue pikirin, memang lu siapa? Saya mau jadi nabi, mau jadi pendeta, suka-suka saya, memang siapa yang melarang, makanya kalau saya kata pendeta, itu ada lagi sesuatu, di sertifikat saya tulisnya pastor,” ucapnya.
“Ya itu hak Pak Gultom, bilang nabi palsu, wong saya juga nggak kenal dia, ngapain juga saya tunjukkan keaslian saya, kamu nggak ada urusan juga,” imbuh dia.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
