Seminar Pancasila di Belanda, Megawati Minta Negara Lindungi Warga Dari Ideologi Lain
Jakarta – Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri menyambut baik penyelenggaraan Seminar Pancasila bagi masyakat Indonesia di luar negeri. Megawati menyampaikan harapannya agar di manapun warga Indonesia berada, hendaknya nilai-nilai Pancasila harus tetap dibawa dan senantiasa melekat dalam pikiran, hati dan jiwa mereka.
“Salah satu janji negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Salah satu hal yang harus dilindungi negara itu adalah perlindungan warga negara Indonesia dari segala kemungkinan pengaruh ideologi-ideologi bangsa lain termasuk terhadap warga negara Indonesia yang berada dan tinggal di luar negeri,” kata Megawati saat membuka Seminar Pancasila bertajuk “Bung Karno, Pancasila dan Jiwa Bangsa Indonesia” secara virtual yang diselenggarakan atas kerja sama MPR RI, BPIP dan KBRI Belanda di kota Eindhoven, Belanda.
“Ini harus dicamkan karena kita telah bersepakat bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi negara, pemersatu bangsa Indonesia, perjanjian luhur pendiri bangsa, dan menjadi cita cita bangsa Indonesia,’’ sambungnya.
Acara ini juga menghadirkan secara ofline narasumber Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Duta Besar RI untuk Belanda Mayerfas dan Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.
Hadir sebagai peserta dalam seminar itu masyarakat Indonesia di Belanda, Aktifis Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, pimpinan organisasi keagamaan, pengamat Indonesia dan pengurus Dewan Perwakilan Partai Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Belanda dan Eropa.
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam ceramahnya mengatakan bahwa sejatinya Pancasila adalah ideologi perdamaian bagi bangsa Indonesia sendiri dan bagi bangsa-bangsa lainnya di muka bumi.
Pancasila jika diamalkan dalam praktek berbangsa dan bernegara akan menciptakan perdamaian dalam masyarakat Indonesia dan dalam tatanan masyarakat dunia.
Basarah menjelaskan, bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah ideologi pembebasan juga sekaligus ideologi perdamaian yang bersifat universal.
Pancasila dapat digunakan secara internasional menghadirkan nilai kemanusiaan dalam wujud perdamaian dunia karena memang tiada bangsa yang dapat menolak nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial.
Pancasila kata Basarah, adalah lima dasar negara yang tidak berpangkal kepada gagasan Manifesto Komunis atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Pancasila adalah pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi, satu hogere optrekking daripada Declaration of Independence dan Manifesto Komunis.
“Sehingga Pancasila ini adalah karya jenius dan visioner bukan hanya bagi bangsa Indonesia tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain di dunia” ujar Basarah yang juga dosen Universitas Islam Malang (Unisma) itu.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa bangsa Indonesia demikian beruntung mempunyai sosok besar seperti Bung Karno dan Pancasila.
Zuhairi memgatakan, Bung Karno telah meletakkan pondasi sangat luar biasa bagi perdamaian dunia melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non Blok. Bahkan, konstitusi Iran dan Tunisia ada tertulis istilah Non Blok. Mereka mengakui mengambil dari pemikiran Bung Karno. Bahkan Tunisia juga mengakui bahwa kemerdekaannya diinspirasi oleh Bung Karno,” sambungnya.
Menurut Dubes Zuhairi, untuk menyebarluaskan ajaran Bung Karno, dirinya sebagai duta besar di Tunisia melakukan penerjemahan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 ke dalam bahasa arab. Menurutnya, hal ini karena nilai-nilai Pancasila adalah solusi bagi dunia Islam dan dunia internasional.
“Oleh karena itu, kita bangga memiliki Bung Karno sehingga pemikiran dan perjuangan Bung Karno harus terus menerus kita hidupkan agar menjadi warisan penting bagi dunia,” pungkas Zuhairi.
Duta Besar Indonesia untuk Belanda Mayerfas dalam paparannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat aktif dalam menyelenggarakan acara seminar ini.
“Kita harapkan melalui seminar ini kita bisa memperdalam dan mengkaji lebih jauh lagi mengenai Pancasila sebagai warisan Bung Karno dan Pendiri Bangsa lainnya yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Kita harus meyakini nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
