Silmy Karim Resmi Ditunjuk Jadi Dirjen Imigrasi, Ini Profil dan Prestasinya
Jakarta – Silmy Karim akhirnya resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna Laoly melantik Silmy di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham RI, Jakarta, Rabu (4/1/2022).
Pelantikan itu berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Saudara yang telah saya ambil sumpah dengah ini secara resmi saya lantik pada jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang telah dibacakan,” kata Yasonna saat melantik Silmy.
“Semoga saudara senantiasa mendapat pimpinan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas tersebut,” sambung dia.
Sedangkan Silmy melalui sambutannya meminta dukungan Menkumham serta semua pihak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugasnya, menjadikan Imigrasi Indonesia yang lebih baik.
“Saya izin bergabung dengan keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam kesempatan ini saya ingin memohon dukungan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya agar dapat menjalankan tugas-tugas selaku Dirjen Imigrasi dengan optimal,” ungkap Silmy.
Ia juga menyampaikan harapannya agar dapat bekerja sama bahu-membahu dengan seluruh jajaran Imigrasi Indonesia untuk membuat Imigrasi lebih maju. Menurutnya, inovasi untuk memberi pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat harus terus berlanjut. Imigrasi harus menjadi garda terdepan yang andal untuk menegakkan kedaulatan Wilayah Republik Indonesia.
Silmy terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi, mulai proses administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui asesmen oleh Badan Kepegawaian Negara, hingga wawancara oleh Tim Pansel.
Pansel terdiri atas kalangan lingkup internal Kemenkumham sendiri, Kementerian PAN-RB, dan Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan hasil penilaian panitia seleksi, Silmy menjadi satu dari tiga peserta yang direkomendasikan Pansel ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Yasonna kemudian mengajukan nama-nama tersebut ke Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya.
Untuk diketahui, beberapa posisi penting pernah dijabat Silmy Karim sebelum menjabat Dirjen Imigrasi. Dia tercatat menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel.
Silmy Karim juga memiliki sepak terjang di beberapa perusahaan lain. Dia pernah menjabat Direktur Utama di PT Pindad.
Sebagai informasi, Pindad adalah perusahaan BUMN di bidang alat pertahanan yang membuat alat-alat perang, baik ringan maupun berat.
Silmy menjadi Dirut Pindad pada tahun 2014 silam menggantikan Sudirman Said. Dikutip dari website Pindad, Rabu (4/1/2023), sebelum menjadi Dirut Pindad, Silmy memang sudah dikenal aktif bicara di berbagai forum di dalam dan luar negeri sebagai pemerhati kebijakan dan isu-isu pertahanan.
Silmy telah mengikuti pendidikan pertahanan di berbagai institusi seperti NATO School di Jerman, Harvard University di Amerika Serikat, Naval Postgraduate School di Amerika Serikat, dan George C. Marshall European Center for Security Studies di Jerman.
Selain itu Silmy juga pernah menjabat sebagai Dirut PT Barata Indonesia. Silmy Karim diangkat menjadi Dirut PT Barata Indonesia (Persero) pada tahun 2016 silam menggantikan posisi Zakky Gamal Yasin.
Sebagai informasi, PT Barata Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang industri manufaktur guna mendukung sektor food, energy, dan water.
Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1971. Dilansir dari situs resmi PT Barata Indonesia, Rabu (4/1/2023), per 2020, PT Barata Indonesia (Persero) menitikberatkan kompetensi utama pada bidang manufaktur yang terfokus pada 3 lini usaha, yaitu pengecoran, sumber daya air, dan pembangkit, namun juga tetap berkontribusi pada bidang EPC yang berbasis manufaktur.
Sementara itu, Silmy Karim mulai menjabat sebagai Direktur Utama Krakatau Steel sejak 6 September 2018. Selama lebih kurang 4 tahun 4 bulan, Silmy Karim telah memberikan banyak perubahan bagi kemajuan Krakatau Steel, mulai dari program restrukturisasi dan transformasi, menyelamatkan banyak aset Krakatau Steel, hingga peningkatan saham Krakatau Steel pada joint venture di PT Krakatau Posco dari 30 persen menjadi 50 persen.
Restrukturisasi yang dilakukan meliputi restrukturisasi utang, organisasi, serta bisnis berhasil dilakukan oleh manajemen dibawah kepemimpinan Silmy Karim.
Sepanjang kepemimpinan Silmy Karim, Krakatau Steel sudah membayarkan utang senilai total US$ 487,7 juta atau setara dengan Rp7,4 triliun.
Organisasi Krakatau Steel saat ini pun semakin ramping dan terobosan bisnis yang dilakukan membawa Krakatau Steel pada perbaikan kinerja.
Restrukturisasi dan transformasi yang digagas oleh Silmy telah berhasil membawa Krakatau Steel pada perubahan dari perusahaan rugi menjadi perusahaan untung. Dari mulai kepemimpinannya di 2018, kinerja Krakatau Steel terus membaik dan mencatatkan laba.
Silmy Karim berhasil membawa Krakatau Steel memperoleh keuntungan selama tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya Krakatau Steel merugi selama delapan tahun. Pendapatan Krakatau Steel ketika Silmy Karim mulai bergabung sebesar Rp20,05triliun.
Pada tahun 2021, pendapatan meningkat sebesar 65 persen menjadi Rp33,07triliun. Tren positif ini terus berlanjut di tahun 2022 dimana Krakatau Steel sampai triwulan III mencatatkan pendapatan sebesar Rp28,3triliun dan laba bersih sebesar Rp1,2triliun.
Silmy Karim juga sosok inspiratif bagi para karyawannya. Silmy Karim dianggap sebagai pemimpin yang mampu mengharmonisasi dinamika Krakatau Steel dan anak perusahaan bersama keseluruhan manajemennya sehingga aktivitas perusahaan berjalan dengan kondusif.
Manajemen Krakatau Steel dibawah kepemimpinan Silmy Karim juga melakukan upaya pembenahan secara menyeluruh pada anak-anak perusahaannya. Program efisiensi, digitalisasi, optimalisasi dan hilirisasi merupakan bagian dari transformasi anak perusahaan Krakatau Steel.
Hasil dari strategi pembenahan ini adalah Krakatau Steel dapat memaksimalkan kinerja keuangan, meningkatkan produktivitas, membangun sumber pertumbuhan baru, serta memperluas dan memperkuat posisi Krakakatau Steel.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
