Kolaborasi Ditjen HAM Kemenkumham dengan Yakkum Dorong Perlindungan Disabilitas Mental
Jakarta – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM Kemenkumham) berkolaborasi dengan Pusat Rehabilitasi Yakkum (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum) menyelenggarakan seminar nasional multipemangku kepentingan untuk meningkatkan perlindungan disabilitas psikososial dari kekerasan dan memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas psikososial (mental).
Seminar nasional berlangsung selama 2 hari, dari Senin (18/12/2023) hingga Selasa (19/12/2023), di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. Acara ini bertujuan mendorong kolaborasi lintas sektoral dalam melindungi dan menghapus tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas mental.
Analis kebijakan ahli madya Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Farida Wahid menjelaskan bahwa program kolaboratif ini merupakan implementasi dari program penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5 HAM).
“Kerja sama kolaboratif yang luar biasa antara Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal HAM, dan Yakkum adalah bagian integral dari program P5 HAM. Yakkum menjadi mitra penting dari organisasi masyarakat sipil di samping 17 kementerian dan lembaga lainnya,” ungkap Farida.
Farida menambahkan bahwa pemerintah sedang menyusun peta jalan (roadmap) untuk P5 HAM penyandang disabilitas mental. Seminar nasional ini memberikan perspektif kepada semua pemangku kepentingan dalam pemenuhan perlindungan HAM.
“Peta jalan P5 HAM penyandang disabilitas mental sedang disusun, dan seminar ini memberikan perspektif dan penguatan bahwa semua stakeholder turut mendukung upaya pemenuhan dan perlindungan HAM,” pungkasnya.
Direktur Pengembangan Kesehatan Masyarakat dan Kemanusiaan Yakkum, Arshinta, menyoroti 10 rekomendasi yang dihasilkan pada akhir seminar dengan nama “Pengayoman.”
“Rekomendasi Pengayoman mencakup berbagai aspek, mulai dari kolaborasi lintas sektor dan lintas bidang, hingga penekanan pada peran tokoh agama sebagai sumber harapan dan inspirasi. Kolaborasi menjadi kunci, terutama dalam konteks Indonesia yang sangat religius,” ujar Arshinta.
Arshinta menambahkan bahwa rekomendasi pengayoman bertujuan agar pada 2030, penyandang disabilitas psikososial menjadi perhatian dalam proses pembangunan nasional.
10 rekomendasi Pengayoman itu, yakni:
1. Memperkuat peran-peran Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk orang dengan disabilitas psikososial (ODDP) dengan memastikan peta jalan P5 HAM memiliki indiator yang dituangkan dalam program dan kebijakan serta dimplementasikan oleh masing-masing anggota pokja P5 HAM dan pemerintah daerah.
2. Mendorong sinergisitas kebijakan yang ada di tingkat nasional dan lokal, termasuk melakukan pengawalan dalam implementasi kebijakan yang ada.
3. Mengarus utamakan pemenuhan hak disabilitas psikososial ke dalam rencana aksi nasional penyandang disabilitas (RAN PD).
4. Mendorong kolaborasi multisektor, multipihak dan lintas iman, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama dan sektor swasta dalam berbagai forum dan platform untuk menguatkan dukungan kepada ODD dan keluarganya.
5. Memperkuat peran organisasi penyandang disabilitas serta organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi peta jalan P5HAM PDM.
6. Memastikan forum koordinasi multi pihak dan multi sektor yang efektif di semua lini di tingkat lokal sampai nasional untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar disabilitas psikososial, salah satunya melalui peran TPKJM kecamatan sampai dengan nasional sebagai salah upaya holistik yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran tokoh dan institusi keagamaan serta masyarakat dalam upaya penanganan kesehatan jiwa dan pengurangan stigma dengan penguatan peran aktif keluarga, edukasi calon pengantin, menyebarkan literasi disabilitas, literasi keagamaan dan narasi yang toleran dan inklusif terhadap ODDP.
8. Mendorong pemutakhiran data ODD, baik mereka yang dipasung, yang tinggal di panti/balai rehabilitasi, termasuk ODDP yang tinggal di tengah-tengah masyarakat. Perlu adanya data demografi penyandang disabilitas psikososial dan situasi HAM yang mereka alami yang akan menjadi rujukan pemerintah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang sesuai dengan hak dasar dan kebutuhan ODDP.
9. Memperluas kesempatan kerja dan kewirausahaan bagi ODDP tanpa diskriminasi untuk kemandirian ekonomi, dengan memperhatikan pemberian akomodasi yang layak
10. Memberikan perlindungan kekerasan seksual terhadap ODDP perempuan melalui ketegasan hukum serta memberikan ruang aman bagi korban.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
