Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas Psikosal, Sejauh Mana Penerapannya?
Jakarta – Dalam rangka peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2023, dan Peringatan Hari HAM Sedunia ke-75, Direktorat Jenderal HAM bekerjasama dengan YAKKUM dengan dukungan program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif), BfDW (Brot für die Welt) serta CBM Global akan menyelenggarakan forum multi pemangku kepentingan untuk mengkampanyekan perlindungan penyandang disabilitas psikososial/mental dari tindak kekerasan serta pemenuhan hak bagi semua orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa termasuk penyandang disabilitas psikososial/ mental melalui Forum Multi Pemangku Kepentingan Isu Kesehatan Jiwa di Indonesia terkait Peran dan Kontribusi para Pihak dalam Upaya Menciptakan Lingkungan yang Mendukung Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Psikososial dari Kekerasan.
Secara spesifik penyandang disabilitas psikososial/mental merupakan penyandang disabilitas yang rentan mengalami kekerasan. Kerentanan tersebut disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya adanya stigmatisasi terhadap disabilitas psikososial/mental besar sehingga ada penolakan baik di tingkat keluarga maupun Masyarakat.
Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Dhahana Putra menyatakan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas psikososial telah tercantum dengan adanya Pokja P5HAM yang telah disepakati sebagai grand design dan dikuatkan dengan adanya peta jalan P5HAM yang telah disahkan.
“Kegiatan ini menjadi momen yang sangat baik untuk menguatkan kerjasama pemerintah dan organisasi masyarakat untuk memastikan penguatan upaya pembebasan kekerasan dan menciptakan lingkungan yang mendukung, yang bebas dari kekerasan”.
Kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh Program INKLUSI yang merupakan program kemitraan Australia – Indonesia yang berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memajukan upaya mereka dalam mencapai kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Felicity Lane selaku First Secretary dari Kedutaan Australia untuk Indonesia dalam sambutannya juga menyatakan bahwa Indonesia dan Australia memiliki upaya yang sama untuk mengupayakan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas psikososial.
“Pemerintah Australia sangat bangga dapat mendukung berbagai program kerja pemerintah Indonesia dan juga Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas. Besar harapan kami bahwa kerja sama lintas sektor bisa semakin diperkuat untuk memastikan perlindungan terutama bagi penyandang disabilitas psikososial untuk terbebas dari kekerasan”. – Felicity Lane, First Secretary, Australian Embassy Indonesia.
Ketua Pengurus YAKKUM dalam sambutannya juga mengatakan bahwa YAKKUM percaya bahwa Indonesia yang adil dan Sejahtera dapat terwujud jika semua pihak berpartisipasi aktif dan setara dalam mengupayakan kesejahteraan yang adil dan beradab tanpa memandang suku, agama dan latar belakang ekonomi dan afiliasi politik.
“Dalam rencana strategis YAKKUM yang ke 7 yang saat ini berjalan, salah satu misi YAKKUM adalah mewujudkan Pembangunan yang inklusif bagi seluruh ciptaan terutama bagi mereka yang terpinggirkan dan tidak mempunyai akses untuk pemenuhan hak – hak dasarnya sebagai manusia yang bermartabat, khususnya penyandang disabilitas termasuk disabilitas psikososial.” – Pdt. Simon Julianto, S.Th., M.Si., Ketua Pengurus YAKKUM.
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta, Endang Patmintarsih, S.H., M.Si, menyampaikan sambutan dari Gubernur DIY yang menyatakan bahwa Pemerintah DIY senantiasa berkomitmen dalam pemenuhan dan perlindungan untuk memastikan penyandang disabilitas menjadi pribadi mandiri dan berdaya. Pemerintah DIY menjadi salah satu pihak yang selama ini telah membangun kemitraan yang setara dengan organisasi Masyarakat sipil untuk memastikan pemenuhan hak bagi penyandang psikososial.
“Pemerintah DIY telah senantiasa berkomitmen dalam pemenuhan dan perlindungan dalam aspek bernegara untuk memastikan penyandang disabilitas menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas.”
I Gusti Ayu Bintang Darmawanti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan menjadi sarana dan penguat silaturahmi lintas sektoral untuk memastikan terbangunannya perlindungan bagi penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas psikososial.
“Kekerasan yang terjadi pada penyandang disabilitas tidak terungkap sehingga seringkali tidak terselesaikan. Adanya UU Kekerasan seksual yang saat ini bersifat komprehensif sehingga dapat menjamin kepastian hukum khususnya pada kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.”
Perwakilan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Andy Yentriyani juga mengatakan bahwa pembagian peran sesuai untuk penguatan tindak lanjut kedepan sangatlah penting.
“Besar harapan bahwa seminar hari ini akan menghadirkan butir-butir usulan konkrit yang dapat kita kerjakan bersama ke depan, dengan pembagian peran yang memungkinkan kita silang sumber daya dan saling menguatkan kewenangan yang mendorong perbaikan yang dimaksud dapat terwujud, melalui kerja bersama multipihak, pemerintah dan masyarakat, dari lokal ,nasional juga dengan kerjasama internasional .”
Direktur jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Reynhard Saut Poltak Silitonga menyatakan bahwa hari ini menjadi tanda dan menjadi hari dimulainya peningkatan peran dari berbagai sektor sekaligus menunjukkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa. HAM menjadi hak setiap manusia, sehingga kondisi termarginalkannya penyandang disabilitas tidak menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan dengan orang lain.
“HAM menjadi hal yang melekat pada setiap manusia sehingga setiap orang perlu untuk punya pemahaman yang baik akan hak-hak sesama manusia. POKJA P5HAM menjadi landasan bagi KEMENKUMHAM untuk melakukan koordinasi dengan 17 kementerian dan memikirkan solusi yang inovatif untuk membangun kesadaran dan kolaborasi dengan setiap pihak untuk menyelesaikan permasalahan sistemik.”
Pusat Rehabilitasi YAKKUM adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Yogyakarta yang mempunyai mandat untuk mendukung orang-orang penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak mereka dengan membangun masyarakat yang inklusif melalui layanan yang berkualitas, terjangkau dan terpadu. Informasi lebih lanjut mengenai Pusat Rehabilitasi YAKKUM dapat diakses di website www.pryakkum.org maupun sosial media (Facebook dan Instagram di @pryakkum)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
