Silaturahmi ke KWI, BPIP Ajak Semua Pihak Sinergi Bumikan Nilai Pancasila
Jakarta – Jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menggelar silaturahmi Ramadhan di Gedung KWI, Jakarta Pusat, Senin (10/5). Adapun acara yang digelar langsung dan daring ini merupakan bagian kunjungan BPIP ke berbagai organisasi keagamaan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Dewan Pengarah BPIP Rikard Bagun mengajak semua pihak untuk meningkatkan kolaborasi, sinergi, dan harmonisasi dalam penguatan ideologi Pancasila. Pasalnya, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan internal, yakni kekecewaan dari segi implementasi Pancasila terutama sila kedua.
“Sekarang banyak sekali ujaran kebencian. Selain itu, adalah sila kelima keadilan sosial,” ujar Rikard dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021).
Di samping itu, Rikard menyebut adanya tantangan eksternal terkait ideologi tandingan pun membuat persoalan rumit. Hal ini telah dirasakan melalui sikap intoleransi dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, ia berharap silaturahmi ini dapat mengatasi berbagai persoalan tersebut dengan membumikan nilai Pancasila.
“Tujuan BPIP datang ke sini untuk berbagi persoalan tantangan internal kita,” ungkap Rikard.
Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi juga mengajak masyarakat untuk bergotong-royong mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Tujuannya agar umat beragama di Indonesia tetap rukun, adil, dan makmur,” ucapnya.
Mantan Rektor UIN Yogyakarta ini menegaskan kebhinekaan adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, hingga agama merupakan bukti nyata bangsa Indonesia luar biasa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi falsafah negara yang sering disebut sebagai meeting point dalam menyatukan berbagai perbedaan,
“Menyatukan beragam macam bentuk dan pandangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa,” tukas Yudian.
Di kesempatan yang sama, Ketua KWI Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menegaskan komitmen KWI terhadap Pancasila. Seperti umat lainnya, ia menyebut pemeluk Katolik juga berkewajiban menjaga Pancasila.
Lebih lanjut Suharyo mengatakan dirinya juga selalu mengajak umat Katolik untuk mewarisi semangat para pendiri bangsa, termasuk yang dulu pernah disuarakan Uskup Agung Soegijapranata soal cinta Tanah Air. Suharyo menjelaskan umat Katolik menerjemahkan bentuk cinta Tanah Air dalam berbagai bentuk konkret, seperti halnya terlibat aktif dalam Sumpah Pemuda 1928.
“Jadi yang diingat dalam doa itu adalah Hari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Pancasila pada 18 Agustus 1945,” jelas Suharyo.
Sejak 2016, lanjutnya, Keuskupan Agung Jakarta juga selalu mengajak umatnya untuk mengamalkan Pancasila. Suharyo menyampaikan setiap tahunnya, mereka mempelajari setiap sila mulai dari sila pertama hingga kelima. Tak hanya itu, mereka juga mendalami dinamika ideologi, yang kemudian diterjemahkan dalam gagasan dan tindakan.
“Harapannya dengan dinamika itu, ideologi Pancasila dan gagasan yang diterjemahkan itu dapat menjadi watak umat Katolik,” pungkasnya.
Diketahui, dalam acara tersebut hadir langsung Deputi I BPIP Prakoso, Deputi II BPIP K.A. Tajuddin, Deputi IV BPIP Baby Siti Salamah, dan Stafsus Ketua Dewan Pengarah Romo Benny Susetyo. Sementara Wakil Kepala BPIP Hariyono, dan jajaran lainnya mengikuti acara secara daring.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
