Satgas Covid-19: Peniadaan Mudik Karena Indonesia Belajar Dari Perkembangan di India
Jakarta – Perkembangan terkini pada kasus positif Covid-19, per 21 April 2021 terjadi penambahan harian pasien terkonfirmasi positif sebanyak 5.720 kasus dengan jumlah kasus aktif ada 101.106 kasus atau persentasenya 6,2% dibandingkan rata-rata dunia 12,8%. Jumlah kesembuhan sebanyak 1.475.456 kasus atau telah menembus angka 91,1% dibandingkan rata-rata dunia 85,1%. Pada kasus meninggal sebanyak 44.007 kasus atau 2,7% dibandingkan rata-rata dunia 2,1%.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut pada tingkatan global, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 per 22 April 2021, sebanyak 144.430.477 orang, dengan jumlah kematian 3.071.589 orang, dan jumlah kesembuhan 122.605.010 orang.
“Dan perjuangan menghadapi pandemi masih berlangsung di berbagai negara, bahkan beberapa diantaranya semakin kewalahan beberapa bulan terakhir,” ujar Wiku saat menyampaikan Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (22/4/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Seperti India dengan jumlah kasus positif 2 bulan terakhir menunjukkan lonjakan yang sangat tajam. Sejak awal India berusaha menjaga kasus positif terus menurun dan berada di angka stabil rendah. Namun sejak pertengahan Februari 2021 hingga kini, kasus yang sebelumnya sekitar 9000 kasus baru menjadi lebih dari 300 ribu kasus baru per harinya yang berarti kenaikannya lebih dari 30 kali lipat.
Turki mengalami hal tidak jauh berbeda. Kasus positifnya juga meningkat tajam. Melihat perkembangan di bulan Januari 2021, Turki berhasil mempertahankan penambahan kasus positif harian di angka 5000 kasus baru. Namun angka tersebut terus meningkat hingga April menjadi lebih dari 60 ribu kasus baru per harinya atau meningkat 12 kali lipat.
Sedikit berbeda di Brazil, angka kasus positif harian belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam 6 bulan terakhir atau sejak Oktober 2020. Sepanjang periode itu, perkembangan kasus positif berkisar di angka 50 – 70 ribu kasus per harinya.
Mencermati data dari ketiga negara itu, setengah dari total kasus harian global disumbangkan ketiganya. Sebagai gambaran pada 21 April 2021, terjadi lonjakan kasus baru di tingkat global sebesar 880 ribu kasus, dimana 450 ribu kasus diantaranya atau lebih dari 50 persen disumbangka India, Brazil dan Turki. Tren perkembangan kasus global penting untuk diperhatikan sebagai bahan refleksi upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.
Membandingkan dengan Brazil, negara yang berpenduduk yang mendekati jumlah penduduk Indonesia. Di Brazil mengalami kenaikan kasus melebihi 70 ribu di bulan April 2021. Sedangkan Indonesia, penambahan kasus harian berkisar di angka 4000 – 5000 kasus.
Untuk itu, apabila Indonesia tidak hati-hati dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami lonjakan kasus yang signifikan.
“Dan tentunya sangat berpotensi berujung fatal. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, kenaikan di Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap kasus global,” tambah Wiku.
Karenanya suksesnya Indonesia dalam menekan laju penularan dapat dilihat sebagai kontribusi positif dalam perkembangan kasus dunia. Dan dalam upaya menurunkan laju penambahan kasus positif, membutuhkan upaya sangat keras, tidak hanya dari satu sektor saja. Namun seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah harus bahu membahu dalam menjaga kualitas penanganan Covid-19.
“Lonjakan kasus dapat kita hindari dengan terus meningkatkan pelayanan pada pasien Covid-19, utamanya pada gejala sedang dan berat, serta kesadaran masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan,” pesan Wiku.
Testing dan tracing harus menjadi upaya yang ditingkatkan untuk menjaring kasus baru sebelum terlambat. Sehingga treatment dapat dilakukan sedini mungkin. Masyarakat diharapkan mentaati aturan yang dibuat pemerintah dalam penanganan Covid-19.
“Sebagai catatan, adanya aturan terkait peniadaan mudik juga hasil dari pembelajaran lonjakan kasus di India beberpaa waktu lalu,” pesan Wiku.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
