Relawan KPN: Sudah Seharusnya Calon Menteri Punya Ikatan dan Semangat yang Sama dengan Jokowi
Jakarta – Organ relawan pendukung Jokowi Komite Penggerak Nawacita (KPN) mengingatkan bahwa Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet pemerintahan termasuk menentukan calon-calon menterinya. KPN berharap hak prerogatif tersebut juga harus dihormati tanpa adanya tekanan maupun campur tangan pihak-pihak atau kelompok yang tak mempunyai ikatan emosional maupun dukungan dalam proses pengawalan pemerintahan Jokowi selama ini.
Jubir KPN Dedy Mawardi mengatakan di periode kedua memimpin Indonesia, Presiden Jokowi sudah sepatutnya mendapatkan menteri-menteri terbaik yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang mumpuni untuk mewujudkan agenda perubahan yang menjadi prioritas pemerintahan.
Adapun agenda perubahan yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi, menurut Dedy adalah Pertama, Akses pendidikan dan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Pembangunan ekonomi yang mengabdi pada cita-cita keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Ketiga, Peningkatan interaksi antarbudaya yang inklusif untuk menumbuhkan iklim toleransi, moderasi dan rasa persatuan nasional. Keempat, Penuntasan seluruh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. Kelima, Peningkatan keterlibatan publik dalam kehidupan politik kebangsaan untuk memperdalam demokrasi. Keenam, Reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menghapuskan KKN. Ketujuh, Meningkatkan integrasi perencanaan-pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan keselarasan kerja pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
Dedy menilai agenda perubahan ini, sejatinya sudah tercermin dalam program pemerintahan sebagai program prioritas yang diperkenalkan presiden Jokowi sebagai Program Nawacita. Agenda ini hanya bisa terwujud jika para menteri mempunyai semangat yang sama dengan Jokowi untuk membangun bangsa sesuai cita cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 45.
“Dukungan para relawan ini wajar karena kesamaan agenda. Singkat cerita kami menitipkan agenda perubahan ini ke Presiden Jokowi. Oleh karena itu untuk menjamin agenda ini bisa jalan, maka periode kedua pemerintahan Jokowi, komposisi kabinet jilid 2 selayaknya butuh figur-figur yang tak hanya mampu menjalankan agenda prioritas pemerintah, namun juga paham dengan apa yang diinginkan presiden, kabinet ini harus diisi oleh orang-orang yang menjiwai ruh perubahan itu sendiri, bukan yang sekedar membawa agenda pribadi atau kepentingan sempit kelompoknya” ucap Dedy.
“Figur menteri Jokowi nantinya juga harus bisa mengimplementasikan program maupun agenda perubahan lima tahun kepemimpinan Jokowi di periode keduanya. Selain profesionalitas, loyalitas dan kesepahaman niat dan tujuan membangun bangsa menjadi karakter yang harus dimiliki oleh menteri Jokowi,” lanjutnya.
Dedy berharap Presiden Jokowi lebih berhati-hati dalam memilih para menteri dengan mengoptimalkan proses screening yang mendalam terhadap figur yang dibidiknya. Jangan sampai figur yang terpilih nanti malah tak memiliki kesamaan niat dan semangat dalam mewujudkan platform perubahan.
“Mewujudkan platform perubahan pun butuh bantuan presiden. Kami melihat Jokowi punya ruang membangun legacy dengan bertindak benar dalam menunjuk kabinet. Presiden harus percaya intuisinya dan jangan mengandalkan pembisik yang sering kali menjadi proxy kepentingan tertentu,” papar Dedy menegaskan.
Dedy menambahkan, pihaknya tak mempermasalahkan figur calon menteri nantinya berasal dari kalangan profesional, kader parpol pendukung maupun relawan. Yang terpenting adalah figur tersebut mempunyai latarbelakang dan rekam jejak yang teruji dimasa lalu dan selama proses pengawalan kepemimpinan Jokowi di periode sebelumnya.
Ia pun meyakini para tokoh-tokoh relawan Jokowi pun tak kalah mumpuni baik dari sisi profesionalitas maupun loyalitas jika ditunjuk menjadi menteri. Pasalnya, selama ini para relawan telah menunjukkan hal tersebut baik sebelum 2014 maupun saat proses pengawalan pemerintahan periode pertama. Bahkan saat Pilpres 2019, relawan mempunyai andil yang sangat penting dalam pemenangan Jokowi-Amin.
“Pada dasarnya relawan jokowi ini rata-rata berlatarbelakang aktivis yang mempunyai platform perubahan yang fundamental dan berpikir Jokowi punya agenda yang sama. Walaupun 2024 bukan lagi pertarungan Presiden Jokowi, tetapi dia punya kesempatan untuk membantu melancarkan agenda perubahan. Ikatan antara Jokowi dan relawan ini bisa jadi kekuatan untuk mewujudkan agenda perubahan menuju Indonesia lebih baik,” pungkas Dedy.
Yuch
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
