Connect with us

Tingkatkan SDM di Bidang Pertanian, KPN Beri Pelatihan Teknik Pertanian Terintegrasi

Sukabumi – Organ relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN) tak hanya bicara dan kerja-kerja politik namun juga terus berupaya berperan nyata untuk membantu pemerintah meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dibidang pertanian.

KPN saat tengah melakukan penyeleksian petani di Kampung Kemang, Desa Buniwangi, Geger Bitung, Sukabumi, Jawa Barat. Para petani ini nantinya akan diberikan pelatihan terintegrasi atau integrated farming.

Salah satu pengurus KPN, Misno, menyampaikan, bahwa kehadirannya di desa tersebut merupakan salah satu langkah membantu peran pemerintah dalam meningkatkan SDM sesuai dengan program Nawacita Presiden Jokowi.

“Kita berangkat ke sini sebagai wujud mengawal Nawacita, membantu pemerintah khususnya meningkatkan sumber daya manusia dibidang pertanian,” ujar Misno, di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (24/2/2020).

Selain itu pula kata Misno, KPN bersama Alumni Menteng 64 (AM64) dan jaringannya Koperasi Buana Subur Makmur (BSM) telah mendata dan menyeleksi 17 petani untuk dilatih di Kalasan, Yogyakarta cara teknik bertani yang terintegrasi secara alamiah. Artinya sambung Misno, ada 17 lokasi pertanian yang akan ditinjau.

“KPN akan perkenalkan kepada para petani, garis besar teknik bertani yang terintegrasi atau integrated farming. Misalnya berkebun dan beternak alamiah yang telah dipraktekkan para petani BSM,” papar Misno.

Menutup penuturannya, Misno juga mengatakan, bahwa KPN juga akan memperbaiki irigasi yang rusak sepanjang 8 meter. Begitu pun demikian pihaknya akan memperbaiki bendungan untuk irigasi tersebut.

Sementara itu praktisi pertanian dari Sleman, Gandi, menuturkan bahwa kunci pertanian itu adalah tanah yang baik atau subur, air yang cukup dan sinar matahari. Menurutnya untuk membenahi tanah tetap subur, perlu dipelihara bakteri baik yang menjaga siklus nitrogen dengan memberikan bokasi yang mudah dibuat, misalnya menggunakan kotoran hewan dan sisa sisa tanaman.

Gandi mengatakan perlu juga diperhatikan menanam padi benihnya cukup satu dengan jarak pakai sistem Jajar Legowo.

“Lebih dari satu bukan saja pemborosan tetapi juga benih saling rebutan dan menjadi kurang sehat. Percayalah jika dilakukan dengan benar dan rutin memotong akar dalam waktu 50 hari tanam akan muncul 30-60 anakan,” ujarnya.

Sedangkan Nico dari AM64 menyampaikan bahwa mengatasi hama yang baik bukan dengan racun tapi mengembangkan musuh alamiahnya, misalnya keong tidak akan berkembang jika kita memelihara bebek.

“Kalau bakteri baik dan jamur baik berkembang biak, maka segala hama tidak akan berkembang. Yang penting ekosistem perlu dijaga dan jangan sekali sekali melawan kehendak alam. Kita harus beradaptasi,” tuturnya.

Pitono Adhi menambahkan, selain pemberdayaan petani, KPN juga ikut berkontribusi memperbaiki saluran air yang tertimpa longsor. Menurutnya selain menambah debit air dengan menambah pipa pvc ukuran 4 inchi, juga akan dikerjakan bendungan penaik air di saluran air utama.

“Diharapkan dengan adanya perbaikan ini akan mampu mengairi lahan , sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat terutama petani di kampung Kemang ini,” ujar Pitono.

Pitono juga meminta petani untuk belajar membuat bokasi dengan mengumpulkan kotoran hewan dan sampah basah untuk awalnya. Pihak KPN, lanjut Pitono, juga akan mengajarkan bagaimana membuat bakteri pengurai sampah dan kotoran hewan itu untuk membuat bokasi.

“Tak hanya itu, akan ada petani kampung kemang yang akan dikirim belajar ke Sleman untuk belajar bertani secara alamiah di sana,” ucapnya.

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KPK Luncurkan Aplikasi “Jaga” untuk Awasi Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Oleh

Fakta News
Aplikasi Jaga

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi Jaga. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu penyaluran bantuan sosial terkait penanganan pandemi virus Corona bisa tepat sasaran.

Peluncuran ini dilakukan secara virtual yang disiarkan langsung di YouTube KPK, Jumat (29/5/2020). Dalam peluncuran ini, Ketua KPK melakukan video conference bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Aplikasi ini diluncurkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Appstore atau Playstore.

“Hari ini kita luncurkan salah satu aplikasi yang dibangun KPK, yaitu Jaga Bansos,” kata Ketua Firli Bahuri.

“KPK sudah meluncurkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, kita luncurkan aplikasi Jaga Bansos,” lanjutnya.

Ia mengatakan KPK juga telah mengeluarkan Surat Edaran KPK terkait penyaluran bansos tersebut. Firli mengatakan dalam surat edaran itu KPK merekomendasikan DTKS dijadikan rujukan untuk penyaluran bansos. Hal itu diharapkan penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

“Kita sama ingin jamin bansos tepat sasaran dan tepat guna dan tidak ada penyimpangan. Terkait itu di Surat Edaran KPK bahwa bansos berbasis pada DTKs dan bisa ditambah data lapangan, apabila memang DTKs belum mencakup warga yang berhak menerima atau sebaliknya apabila masih ada data yang masuk DTKs tapi tidak layak, kita keluarkan,” tuturnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ridwan Kamil Umumkan Kabupaten/Kota di Jabar yang Laksanakan The New Normal dan Lanjutkan PSBB Proporsional

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pelaksanaan the new normal (Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB) hanya diizinkan untuk 60 persen daerah atau 15 Kabupaten Kota. Sisanya akan melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional.

Daerah yang Diizinkan Melakukan The New Normal (Adaptasi Kebiasaan Baru) yakni Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.

Sedangkan wilayah yang melanjutkan PSBB proporsional adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Depok.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil berdasarkan data, evaluasi pelaksanaan PSBB tingkat provinsi hingga kajian dari ilmuwan. Salah satu ukuran yang diambil adalah angka reproduksi Covid-19 selama 14 ke belakang rata-rata berada di angka satu, bahkan dalam dua hari terakhir berada di angka 0,7. Mengikuti standar dari World Health Organization (WHO), wilayah dengan angka 1 itu dinyatakan bisa mengendalikan virus.

Kemudian, laju orang dalam pengawasan (ODP) menurun, tidak terlepas dari kinerja kepolisian bisa menahan masyarakat mudik. Polda Jabar ia sebut sudah menahan belasan ribu kendaraan dari Jawa Tengah tidak melintas ke Jawa Barat untuk tujuan DKI Jakarta.

Indikator terakhir yang menjadi acuan keputusan adalah angka pasien positif yang dirawat di Rumah Sakit turun. Kinerja dokter dan tenaga kesehatan bisa menekan pasien tidak perlu dirawat. Saat ini, angka keterisian ruang perawatan maupun isolasi pasien Covid-19 di Jawa Barat berada di angka 30,2 persen.

“Kami adalah provinsi yang sudah melakukan PSBB secara masif mungkin paling besar se-Indonesia, PSBB Provinsi mengawal 50 juta warga Jabar. Seluruh warga Jabar yang hampir 50 juta itu tidak ada yang tidak melalui sebuah proses screening yang namanya PSBB,” kata Ridwan Kamil saat konferensi pers daring, Jumat (29/5).

“Kami setiap mengambil keputusan harus berdasarkan data. Tidaklah ada keputusan yang tidak berbasis data. Kami tidak ingin gegabah, tidak ingin asal asalan dalam mengambil keputusan,” ujar dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bappenas Susun Protokol dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

Oleh

Fakta News
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun protokol untuk menuju masyarakat produktif dan aman di tengah pandemi COVID-19, dengan mengacu pada tiga kriteria yang digunakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan ketiga kriteria itu juga sekaligus menjadi parameter untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah sebelum menerapkan kenormalan baru.

“Bappenas telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi ada tiga kriteria yang digunakan mengacu pada WHO,” jelas Subandi di Media Center GugusTugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun kriteria yang pertama adalah epidemologi. Dalam hal ini, angka reproduksi dasar daya tular awal untuk COVID-19 berkisar antara 1,9 sampai 5,7. Artinya satu orang dapat menularkan virus kepada 2 sampai 6 orang. Hal itu sangat tinggi, dan harus dapat diturunkan hingga di bawah satu.

“Daya tular harus di bawah satu,” jelas Subandi.

Kriteria yang ke dua adalah sistem kesehatan, yang mana hal ini dengan mengukur kemampuan pelayanan kesehatan. Sebagaimana syarat yang dianjurkan oleh WHO bahwa suatu wilayah harus mampu memiliki kapasitas tempat tidur 20 persen lebih banyak dari adanya kasus baru.

“WHO memberikan syarat bahwa jumlah kasus baru rata-rata harus dapat dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak dari penderita kasus baru,” jelas Subandi.

Kemudian kriteria selanjutnya adalah surveillance yang cukup. Subandi mengatakan bahwa syarat lain yang harus ditegakkan untuk menuju kenormalan baru adalah dengan menjamin bahwa jumlah pengawasan melalui tes dapat tercukupi.

“Jumlah tes yang cukup. Bappenas telah mengarahkan agar merujuk pada WHO 1 dari 1.000 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brasil,” kata Subandi.

Selanjutnya data dari ketiga kriteria itu akan dikumpulkan ke dalam dashboard yang dikoordinatkan oleh sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 untuk kemudian dianalisa.

Dari analisa itu maka dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi tiap-tiap daerah apakah sudah dapat mengendalikan kasus COVID-19 atau belum.

Dalam hal ini, Bappenas juga telah mengumpulkan seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meminta dukungan data harian real time sebagai analisa yang lebih kredibel.

Menurut Subandi, dalam melaksanakan tiga kriteria tersebut juga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Sebab melawan pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan peran unsur lainnya dalam ‘pentaheliks’ meliputi dunia usaha, akademisi/komunitas, masyarakat dan media massa sehingga tercipta pemahaman yang sama.

“Melawan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat harus paham dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga nanti bagaimana bisnis melakukan itu, termasuk media yag bisa menyampaikan informasi yang betul untuk pemahaman yang sama,” tutup Subandi.

 

(hels)

Baca Selengkapnya