Wapres Lepas Ekspor Sejumlah Komoditas, Representasi Semangat Kemerdekaan di Bidang Pertanian
Jakarta – Menjelang dua hari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, menghadiri kegiatan pelepasan ekspor sejumlah komoditas pertanian senilai Rp.12,45 Triliun ke 176 Negara. Komoditas yang dilepas pada acara bertajuk Merdeka Ekspor tersebut diantaranya berupa buah durian, jahe, susu dan telur, di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jl. Raya Pelabuhan No 9 Jakarta Utara, Selasa siang (15/08/2023).
Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan pelepasan produk ekspor pada hari ini. Sebab, hal ini menandakan bahwa komoditas pertanian yang dimiliki Indonesia memiliki kualitas yang bagus dan layak untuk diterima pasar global.
“Patut kita syukuri, selain menyediakan pangan bagi rakyat Indonesia, beberapa komoditas unggulan juga dapat memasok pasar ekspor ke berbagai negara tetangga. Saya menerima laporan, volume ekspor pertanian telah mencapai 21,2 juta ton, hingga Juni 2023, menurut data BPS,” ungkap Wapres usai melepas komoditas ekspor pertanian di Terimal Koja, Tanjung Priok Jakarta.
Oleh karena itu, Wapres pun memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah melakukan pendampingan berupa bimbingan teknis dan percepatan pelayanan sehingga akselerasi ekspor pertanian dapat terwujud. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada para petani, pelaku usaha, juga seluruh stakeholder terkait lainnya di bidang pertanian.
Wapres berharap, pendampingan dan kolaborasi antarstakeholder ini dapat terus ditingkatkan sehingga petani dapat meningkatkan kapasitasnya untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian yang berkualitas dan berorientasi ekspor.
“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, atas konsistensi dan kontribusinya dalam pembangunan sektor pertanian,” imbuh Wapres.
Ke depan, Wapres pun meminta agar produk ekspor pertanian dapat didominasi dengan produk hilir siap pakai yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Salah satunya, tambah Wapres, melalui produk-produk yang dimiliki dan diproduksi oleh UMKM dan SDM Pertanian.
“Saya minta, terus dukung dan dampingi UMKM maupun SDM pertanian agar lebih memahami persyaratan, alur, serta proses dalam kegiatan ekspor komoditas pertanian,” pesan Wapres.
“Dorong tiap daerah agar terus mengembangkan produk unggulan berkualitas ekspor, menumbuhkan eksportir baru, dan menambah mitra dagang luar negeri, melalui kerja sama bilateral dengan dibantu perwakilan RI,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyebut kegiatan ini merupakan bukti bahwa sektor pertanian sangat strategis dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Ia mengatakan pihaknya secara konsisten melakukan pembinaan UMKM produk pertanian sehingga bisa bersaing di pasar global.
“Bersama dengan instansi terkait terus melakukan pendampingan sehingga produk UMKM sektor pertanian dapat memenuhi persyaratan negara luar” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, meski ekspor terus diupayakan meningkat, ketersediaan pangan didalam negeri menjadi hal utama yang harus dipastikan. Meski ada ancaman El Nino, dirinya mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah agar ketersediaan pangan strategis tetap terjaga.
“Komoditas yang kita ekspor saat ini adalah komoditas non 12 bahan pokok dan dibutuhkan oleh negara lain. Alhamdullilah dari apa yang sudah kita validasi dilapangan, 12 komoditas strategis kita aman, meski demikian kita tidak boleh lengah, tetap waspada” tutupnya.
Sebagai informasi, melalui pendampingan dan pelayanan yang selama ini dilakukan Kementan, ekspor pertanian terbukti meningkat signifikan, meski pandemi disertai dengan ketegangan politik yang terjadi disejumlah negara. Tahun 2020 ekspor pertanian mampu mencapai Rp. 451,77 Triliun meningkat 15,79 % dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai Rp. 390,16 Triliun.
Begitupun di Tahun 2021, ekspor pertanian tercatat mencapai Rp.616,35 Triliun meningkat 36,43 % jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022, ekspor pertanian mencapai Rp.658,18 Triliun meningkat 6,79 % jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, Ekspor Pertanian juga diprediksi meningkat, realisasi ekspor pertanian periode Januari – Juni 2023 tercatat telah mencapai Rp. 260,33 Triliun, angka ini optimis akan terus meningkat.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
