Wapres Ma’ruf Minta Gandeng Lebih Banyak Perguruan Tinggi dan Pihak Lain untuk Perluas Jejaring Ekosistem Ekonomi Syariah
Jakarta – Pemulihan ekonomi dunia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Indonesia pun dituntut untuk terus berperan aktif membangun ekonomi nasional yang bercirikan keadilan dan kemandirian, layaknya nilai-nilai ekonomi syariah. Untuk itu, pengembangan ekonomi syariah harus terus dioptimalkan, salah satunya dengan memperluas jejaring ekosistem yang kolaboratif dan kondusif.
“Gandeng lebih banyak perguruan tinggi, pesantren, asosiasi, ormas, media, dunia usaha dan industri, perbankan, serta pihak-pihak yang terkait lainnya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menghadiri Sarasehan Ekonomi Syariah, di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, Jl. Embong Malang, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Rabu (30/08/2023).
Lebih jauh Wapres mengambil salah satu contoh ekosistem kecil yang mudah terlihat, yaitu pesantren. Menurutnya, dibanding dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, Jawa Timurlah yang paling banyak memiliki pesantren.
“Dalam banyak kesempatan, saya mendorong agar komunitas pesantren di Indonesia mampu melahirkan mujahid ekonomi, pejuang ekonomi,” harap Wapres.
“Saya sering katakan bahwa pesantren itu selain pusat dakwah, selain tempat yang menyediakan i’dadul mutafakkihina fiddin, yang paham agama dan paham pesantren juga, sekarang punya peran yang harus dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Wapres meyakini, dengan kemandirian ekonomi santri, pesantren, dan masyarakat sekitar, maka akan meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini dapat dilihat pada program kemandirian yang banyak dikenal melalui pesantren yaitu OPOP (One Pesantren One Product). Keunikan program OPOP ini adalah mekanisme dan jenis produk yang disesuaikan dengan potensi unggulan lokal.
“Program ini patut diperluas, baik di Jawa Timur yang saat ini memiliki sekitar 5.000 lebih pesantren, juga di wilayah lainnya,” pesan Wapres.
Ia pun mengapresiasi keberhasilan Progam OPOP yang saat ini produk-produknya telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia.
“Dan saya lihat di Jawa Timur berkembang, saya lihat di mana-mana ada pameran, di Kalimantan Selatan ternyata ada produk dari Jawa Timur, dan bahkan mereka dari Jawa Timur yang memberikan bimbingan, mengasistensi di beberapa provinsi dan di luar daerah,” ungkap Wapres.
“Terakhir kemarin saya Cirebon, di Buntet, dan mereka sudah mulai mengembangkan produk-produk pesantren. Jadi, alhamdulillah OPOP ini sudah berkembang, dari mulai Jawa Timur, sampai ke Jawa Barat, sampai ke Kalimantan Selatan, sampai ke beberapa daerah,” tambahnya.
Dengan berbagai keberhasilan yang dicapai Pemerintah Provinsi Jatim tersebut, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan syariah, cukup menarik perhatian Wapres. Sehingga, Jatim menjadi provinsi yang paling banyak dikunjunginya.
“Saya senang sekali mengunjungi Provinsi Jawa Timur untuk ke sekian kalinya. Saya kira provinsi yang paling banyak saya kunjungi ya Jawa Timur. Dan selalu ada perkembangan baru yang positif. Jadi, kalau datang mesti ada yang baru, mesti ada kemajuan kemajuan. Ini cerminan konsistensi masyarakat Jawa Timur, khususnya dalam menggerakan sektor ekonomi dan keuangan syariah,” ungkap Wapres.
“Saya yakin Provinsi Jawa Timur adalah salah satu yang berhasil menjelmakan komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” tambahnya optimis.
Dengan kontribusi mencapai hampir 25%, sebut Wapres, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa.
“Seperti tadi dikatakan oleh Pak Wakil Gubernur, tahun ini Provinsi Jawa Timur berhasil menyabet juara umum Anugerah Adinata Syariah 2023. Jadi, juara umum. Selain sebagai penggerak kemajuan ekonomi keuangan syariah, peran Jawa Timur juga terlihat dalam pemulihan ekonomi nasional pascapandemi,” ungkap Emil.
Wapres kembali mengingatkan, semua ini dapat diraih karena adanya kebijakan dan program berkearifan lokal, yang dikerjakan secara kolektif dan sinergis, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur hingga tingkat pusat.
“Saya minta keberhasilan tersebut terus ditingkatkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menyampaikan bahwa Jatim turut mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keungan syariah.
“Sebagaimana kita ketahui bersama Jawa Timur sebagai provinsi dengan sumbangsih perekonomian terbesar kedua di Indonesia, menyumbang hampir seperenam dari perekonimian Indonesia ingin membangun ekonomi syariah keuangan syariah sebaik mungkin,” ungkap Emil.
“Dan Alhamdulillah kita memperoleh penghargaan dari KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) pada tahun ini dan ini semua berkat dukungan seluruh insan dan bimbingan Bapak Wakil Presiden. Kami ingin terus mempertahankan sebagaimana 5,24% di triwulan kedua telah kita raih, ini adalah kabar yang menggembirakan. Kita optimis inilah saatnya untuk kita kembali bergerak cepat untuk mengakselerasi semua ini,” tambahnya .
Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor ITS Mochamad Ashari, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan Kamar Dagang Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pengurus Wilayah MUI Jatim, Masyarakat Ekonomi Syariah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jatim, Badan Amil Zakat Nasional Jatim, Dewan Masjid Indonesia Jatim Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jatim.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
