Wapres Ma’ruf Minta Gandeng Lebih Banyak Perguruan Tinggi dan Pihak Lain untuk Perluas Jejaring Ekosistem Ekonomi Syariah
Jakarta – Pemulihan ekonomi dunia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Indonesia pun dituntut untuk terus berperan aktif membangun ekonomi nasional yang bercirikan keadilan dan kemandirian, layaknya nilai-nilai ekonomi syariah. Untuk itu, pengembangan ekonomi syariah harus terus dioptimalkan, salah satunya dengan memperluas jejaring ekosistem yang kolaboratif dan kondusif.
“Gandeng lebih banyak perguruan tinggi, pesantren, asosiasi, ormas, media, dunia usaha dan industri, perbankan, serta pihak-pihak yang terkait lainnya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menghadiri Sarasehan Ekonomi Syariah, di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, Jl. Embong Malang, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Rabu (30/08/2023).
Lebih jauh Wapres mengambil salah satu contoh ekosistem kecil yang mudah terlihat, yaitu pesantren. Menurutnya, dibanding dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, Jawa Timurlah yang paling banyak memiliki pesantren.
“Dalam banyak kesempatan, saya mendorong agar komunitas pesantren di Indonesia mampu melahirkan mujahid ekonomi, pejuang ekonomi,” harap Wapres.
“Saya sering katakan bahwa pesantren itu selain pusat dakwah, selain tempat yang menyediakan i’dadul mutafakkihina fiddin, yang paham agama dan paham pesantren juga, sekarang punya peran yang harus dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Wapres meyakini, dengan kemandirian ekonomi santri, pesantren, dan masyarakat sekitar, maka akan meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini dapat dilihat pada program kemandirian yang banyak dikenal melalui pesantren yaitu OPOP (One Pesantren One Product). Keunikan program OPOP ini adalah mekanisme dan jenis produk yang disesuaikan dengan potensi unggulan lokal.
“Program ini patut diperluas, baik di Jawa Timur yang saat ini memiliki sekitar 5.000 lebih pesantren, juga di wilayah lainnya,” pesan Wapres.
Ia pun mengapresiasi keberhasilan Progam OPOP yang saat ini produk-produknya telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia.
“Dan saya lihat di Jawa Timur berkembang, saya lihat di mana-mana ada pameran, di Kalimantan Selatan ternyata ada produk dari Jawa Timur, dan bahkan mereka dari Jawa Timur yang memberikan bimbingan, mengasistensi di beberapa provinsi dan di luar daerah,” ungkap Wapres.
“Terakhir kemarin saya Cirebon, di Buntet, dan mereka sudah mulai mengembangkan produk-produk pesantren. Jadi, alhamdulillah OPOP ini sudah berkembang, dari mulai Jawa Timur, sampai ke Jawa Barat, sampai ke Kalimantan Selatan, sampai ke beberapa daerah,” tambahnya.
Dengan berbagai keberhasilan yang dicapai Pemerintah Provinsi Jatim tersebut, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan syariah, cukup menarik perhatian Wapres. Sehingga, Jatim menjadi provinsi yang paling banyak dikunjunginya.
“Saya senang sekali mengunjungi Provinsi Jawa Timur untuk ke sekian kalinya. Saya kira provinsi yang paling banyak saya kunjungi ya Jawa Timur. Dan selalu ada perkembangan baru yang positif. Jadi, kalau datang mesti ada yang baru, mesti ada kemajuan kemajuan. Ini cerminan konsistensi masyarakat Jawa Timur, khususnya dalam menggerakan sektor ekonomi dan keuangan syariah,” ungkap Wapres.
“Saya yakin Provinsi Jawa Timur adalah salah satu yang berhasil menjelmakan komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” tambahnya optimis.
Dengan kontribusi mencapai hampir 25%, sebut Wapres, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa.
“Seperti tadi dikatakan oleh Pak Wakil Gubernur, tahun ini Provinsi Jawa Timur berhasil menyabet juara umum Anugerah Adinata Syariah 2023. Jadi, juara umum. Selain sebagai penggerak kemajuan ekonomi keuangan syariah, peran Jawa Timur juga terlihat dalam pemulihan ekonomi nasional pascapandemi,” ungkap Emil.
Wapres kembali mengingatkan, semua ini dapat diraih karena adanya kebijakan dan program berkearifan lokal, yang dikerjakan secara kolektif dan sinergis, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur hingga tingkat pusat.
“Saya minta keberhasilan tersebut terus ditingkatkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menyampaikan bahwa Jatim turut mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keungan syariah.
“Sebagaimana kita ketahui bersama Jawa Timur sebagai provinsi dengan sumbangsih perekonomian terbesar kedua di Indonesia, menyumbang hampir seperenam dari perekonimian Indonesia ingin membangun ekonomi syariah keuangan syariah sebaik mungkin,” ungkap Emil.
“Dan Alhamdulillah kita memperoleh penghargaan dari KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) pada tahun ini dan ini semua berkat dukungan seluruh insan dan bimbingan Bapak Wakil Presiden. Kami ingin terus mempertahankan sebagaimana 5,24% di triwulan kedua telah kita raih, ini adalah kabar yang menggembirakan. Kita optimis inilah saatnya untuk kita kembali bergerak cepat untuk mengakselerasi semua ini,” tambahnya .
Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor ITS Mochamad Ashari, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan Kamar Dagang Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pengurus Wilayah MUI Jatim, Masyarakat Ekonomi Syariah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jatim, Badan Amil Zakat Nasional Jatim, Dewan Masjid Indonesia Jatim Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jatim.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
