Connect with us

Warga Rawajati, Jeruk Purut dan Tebet Dapat Bantuan Daging Ayam dari Seknas Jokowi dan KPN

Warga terdampak korban banjir di Tebet menerima bantuan daging ayam beku

Jakarta – Relawan Seknas Jokowi bersama Komite Penggerak Nawacita (KPN) kembali mendistribusikan bantuan daging ayam beku kepada warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di beberapa titik pos pengungsian. Bantuan ini sudah mulai didistribusikan sejak hari Senin, 13 Januari 2020, dan ditargetkan menyasar 4500 kepala keluarga di 27 titik pengungsian yang ada di Jabodetabek dan Lebak banten.

Jika sebelumnya telah menyalurkan di wilayah Pedongkelan Jakarta Barat, Cileuksa, Tenjo, Jasinga Kabupaten Bogor, dan Kampung Mayak Lebak, maka kali bantuan daging ayam beku disalurkan untuk warga di Kelurahan Rawajati, Jeruk Purut dan Tebet Jakarta Selatan pada Rabu (15/1/2020).

Adapun penyaluran bantuan daging ayam beku untuk wilayah Rawajati adalah 150 ekor. Sementara daerah Jeruk Purut 300 ekor dan wilayah Tebet 50 ekor.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada warga yang terdampak bencana. Penyaluran bantuan daging ayam beku ini mendapat apresiasi dari warga terdampak bencana, selain mengurangi biaya hidup, mereka juga butuh asupan gizi yang cukup agar tak mudah terserang penyakit.

Warga terdampak korban banjir di Rawajati menerima bantuan daging ayam beku

Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi mengatakan bantuan ini diberikan bentuk rasa peduli sebagai sesama anak bangsa. Ia menambahkan tidak menutup kemungkinan bantuan ini akan bertambah tergantung dari permintaan dan ketersediaan yang ada.

“Kami juga berusaha juga menyiapkan cadangan bantuan bahan mentah ini, untuk memberikan asupan kecukupan gizi terutama protein satu sampai dua minggu ke depan, mengingat berdasarkan perkiraan BMKG terhadap curah hujan dengan intensitas tinggi masih mungkin terjadi kembali,” kata Dedy.

Warga terdampak korban banjir di Jeruk Purut menerima bantuan daging ayam beku

Warga terdampak korban banjir di Tebet menerima bantuan daging ayam beku

Sementara itu Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPN Seknas Jokowi Juli E Nugroho mengatakan berdasarkan data dari BMKG dan BNPB, perlu dibenahi dan diperkuat kembali pos-pos pengungsian yang ada baik dari sisi pengelolaannya maupun ketersedian logistiknya.

“Selain itu, di wilayah-wilayah yang terdampak langsung bencana banjir dan longsor perlu didorong kebetuhan pemenuhan gizi para survivor/penyintas bencana banjir dan longsor, agar ketahanan tubuh dan kesehatannya tetap terjaga. Mengingat pascabencana banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrim yang terjadi diawal tahun ini, para penyintas hampir seminggu lebih membersihkan rumah dan membenahi lingkungannya akibat terjadinya bencana banjir dan longsor,” kata Juli.

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ridwan Kamil Umumkan Kabupaten/Kota di Jabar yang Laksanakan The New Normal dan Lanjutkan PSBB Proporsional

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pelaksanaan the new normal (Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB) hanya diizinkan untuk 60 persen daerah atau 15 Kabupaten Kota. Sisanya akan melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional.

Daerah yang Diizinkan Melakukan The New Normal (Adaptasi Kebiasaan Baru) yakni Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.

Sedangkan wilayah yang melanjutkan PSBB proporsional adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Depok.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil berdasarkan data, evaluasi pelaksanaan PSBB tingkat provinsi hingga kajian dari ilmuwan. Salah satu ukuran yang diambil adalah angka reproduksi Covid-19 selama 14 ke belakang rata-rata berada di angka satu, bahkan dalam dua hari terakhir berada di angka 0,7. Mengikuti standar dari World Health Organization (WHO), wilayah dengan angka 1 itu dinyatakan bisa mengendalikan virus.

Kemudian, laju orang dalam pengawasan (ODP) menurun, tidak terlepas dari kinerja kepolisian bisa menahan masyarakat mudik. Polda Jabar ia sebut sudah menahan belasan ribu kendaraan dari Jawa Tengah tidak melintas ke Jawa Barat untuk tujuan DKI Jakarta.

Indikator terakhir yang menjadi acuan keputusan adalah angka pasien positif yang dirawat di Rumah Sakit turun. Kinerja dokter dan tenaga kesehatan bisa menekan pasien tidak perlu dirawat. Saat ini, angka keterisian ruang perawatan maupun isolasi pasien Covid-19 di Jawa Barat berada di angka 30,2 persen.

“Kami adalah provinsi yang sudah melakukan PSBB secara masif mungkin paling besar se-Indonesia, PSBB Provinsi mengawal 50 juta warga Jabar. Seluruh warga Jabar yang hampir 50 juta itu tidak ada yang tidak melalui sebuah proses screening yang namanya PSBB,” kata Ridwan Kamil saat konferensi pers daring, Jumat (29/5).

“Kami setiap mengambil keputusan harus berdasarkan data. Tidaklah ada keputusan yang tidak berbasis data. Kami tidak ingin gegabah, tidak ingin asal asalan dalam mengambil keputusan,” ujar dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bappenas Susun Protokol dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

Oleh

Fakta News
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun protokol untuk menuju masyarakat produktif dan aman di tengah pandemi COVID-19, dengan mengacu pada tiga kriteria yang digunakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan ketiga kriteria itu juga sekaligus menjadi parameter untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah sebelum menerapkan kenormalan baru.

“Bappenas telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi ada tiga kriteria yang digunakan mengacu pada WHO,” jelas Subandi di Media Center GugusTugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun kriteria yang pertama adalah epidemologi. Dalam hal ini, angka reproduksi dasar daya tular awal untuk COVID-19 berkisar antara 1,9 sampai 5,7. Artinya satu orang dapat menularkan virus kepada 2 sampai 6 orang. Hal itu sangat tinggi, dan harus dapat diturunkan hingga di bawah satu.

“Daya tular harus di bawah satu,” jelas Subandi.

Kriteria yang ke dua adalah sistem kesehatan, yang mana hal ini dengan mengukur kemampuan pelayanan kesehatan. Sebagaimana syarat yang dianjurkan oleh WHO bahwa suatu wilayah harus mampu memiliki kapasitas tempat tidur 20 persen lebih banyak dari adanya kasus baru.

“WHO memberikan syarat bahwa jumlah kasus baru rata-rata harus dapat dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak dari penderita kasus baru,” jelas Subandi.

Kemudian kriteria selanjutnya adalah surveillance yang cukup. Subandi mengatakan bahwa syarat lain yang harus ditegakkan untuk menuju kenormalan baru adalah dengan menjamin bahwa jumlah pengawasan melalui tes dapat tercukupi.

“Jumlah tes yang cukup. Bappenas telah mengarahkan agar merujuk pada WHO 1 dari 1.000 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brasil,” kata Subandi.

Selanjutnya data dari ketiga kriteria itu akan dikumpulkan ke dalam dashboard yang dikoordinatkan oleh sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 untuk kemudian dianalisa.

Dari analisa itu maka dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi tiap-tiap daerah apakah sudah dapat mengendalikan kasus COVID-19 atau belum.

Dalam hal ini, Bappenas juga telah mengumpulkan seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meminta dukungan data harian real time sebagai analisa yang lebih kredibel.

Menurut Subandi, dalam melaksanakan tiga kriteria tersebut juga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Sebab melawan pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan peran unsur lainnya dalam ‘pentaheliks’ meliputi dunia usaha, akademisi/komunitas, masyarakat dan media massa sehingga tercipta pemahaman yang sama.

“Melawan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat harus paham dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga nanti bagaimana bisnis melakukan itu, termasuk media yag bisa menyampaikan informasi yang betul untuk pemahaman yang sama,” tutup Subandi.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Golkar Nilai Kebijakan Jokowi Siapkan Tatanan Normal Baru Merupakan Langkah Strategis

Oleh

Fakta News
Kartu Prakerja Dibutuhkan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kebijakan untuk mempersiapkan tatanan normal baru atau ‘new normal’. Partai Golkar mendukung kebijakan tersebut.

“Tentu kami mendukung kebijakan ‘new normal’ ini dalam rangka kelanjutan keberlangsungan ekonomi tanpa mengabaikan penanganan COVID-19 ini,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Ace menyebut kebijakan ‘new normal’ sebagai langkah strategis dari pemerintah. Kebijakan ‘new normal’, menurut Ace, memungkinkan masyarakat bisa beraktivitas normal tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak.

“Skenario ‘new normal’ bukan berarti kita menyerah terhadap COVID-19. Kebijakan ini merupakan langkah strategis, sebagaimana juga rekomendasi WHO dan sudah diberlakukan di beberapa negara lainnya di dunia, agar keberlanjutan pembangunan terutama di bidang perekonomian agar tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan sama sekali kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Ace meyakini kebijakan ‘new normal’ yang dicanangkan Jokowi telah melalui berbagai pertimbangan, seperti studi para ahli epidemiologi dan kesiapan masing-masing daerah. Selain itu, menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kepatuhan warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Oleh karena itu, implementasi dari kebijakan ‘new normal life’ ini harus didasarkan pada evaluasi data epidemiologi yang betul-betul transparan dan akurat di suatu daerah, dan kapasitas dari penanganan daerah dalam hal kesehatan warga, serta kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan ketiga hal tersebut,” jelas Ace.

Lebih lanjut, Ace menilai skenario ‘new normal’ diterapkan untuk memulihkan kondisi ekonomi. Karena itu, Golkar mendukung kebijakan ini tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku.

“Kebijakan ‘new normal’ dilakukan untuk menekan laju pelambatan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19, mengatasi kemungkinan semakin bertambahnya pemutusan hubungan kerja (PHK), mengatasi pengangguran, tetap berjalannya supply dan demand, dan tentu dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi agar perlahan-lahan kembali normal,” tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi di lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi virus Corona baru (COVID-19). Jokowi memerintahkan agar protokol kesehatan disesuaikan dengan tatanan normal baru nantinya.

“Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat,” kata Jokowi saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/5).

 

(mjf)

Baca Selengkapnya