Refleksi Kritis Harapan dan Optimisme Masyarakat Papua
Papua – Masyarakat di Wilayah Tanah Papua/WTP (Provinsi Papua dan Papua Barat) menyambut hangat dan sangat gembira dengan terpilihnya kembali Presiden RI ke-7 Joko Widodo untuk kedua kalinya dalam masa bhakti 2020-2024. Hal ini memberi harapan dan optimisme dikalangan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) karena selama periode 2014-2019 dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, WTP telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan. Dibawah pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, masyarakat Papua tetap optimis dengan harapan bahwa OAP akan lebih maju, berkeadilan, demokratis, bermartabat dan menghormati HAM dalam meraih Papua Tanah Damai dan Sejahtera. Hal ini sesuai Instruksi Presiden No. 9/2017, tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Didalam periode 2014-2019 terlihat bahwa Presiden Jokowi lebih fokus pada infrastruktur dasar, bukan berarti bahwa pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penguatan ketahanan pangan lokal maupun keberpihakan terhadap OAP dilupakan. Ini tercermin dari Inpres No. 9/2017 bahwa masalah Sumber Daya Manusia (SDM) juga ikut mendapat perhatian Presiden Jokowi.
Mudah-mudahan dalam periode 2020-2024 SDM Orang Asli Papua mendapat perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya, karena pendekatan sesuai Inpres tersebut adalah Sosiologi-Antropologi (pendekatan budaya) sesuai 7 (tujuh) wilayah adat/budaya yang ada.
Disamping itu fokus pembangunan harus bersifat tematik, holistik, integratif, spasial dan berkelanjutan (sustainable) tepat sasaran sesuai karakteristik wilayah budaya masing-masing kawasan. Dengan pendekatan baru ini, pemerintah menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal dan karakteristik sosial budaya OAP setempat.
Melalui kebijakan percepatan pembangunan untuk WTP ini, pemerintah terus memperkuat koordinasi dan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan program, kegiatan, proyek, lokasi dengan output kesejahteraan bagi OAP. Outcomenya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional sebagai Bangsa Indonesia.
Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres ini sebagai kelanjutan komitmen para pemimpin dunia termasuk Indonesia, dimana hadir dalam pengesahan agenda SDG’s (Sustainable Development Goals) 2030 tersebut adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla.
SDG’s 2030 merupakan suatu agenda rencana aksi global oleh 193 negara yang hadir saat itu untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDG’s 2030 berisi 17 tujuan dan 169 sasaran (target) yang diharapkan dapat dicapai oleh bangsa-bangsa di dunia pada tahun 2030 mendatang.
Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDG’s), SDG’s 2030 dirancang dan di sahkan pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB di New York, yang isinya memuat prinsip-prinsip dasar:
- Agenda global yang merupakan agenda dari, oleh dan untuk rakyat (agenda of the people, by the people and for the people);
- Ke-17 tujuan dan 169 target bersifat saling terkait (integrated) dan tidak terpisahkan (indivisible);
- Komitmen semua negara secara universal bahwa tidak seorangpun tertinggal (leave no one behind), dengan memastikan kesetaraan, non-diskriminasi dan inklusif pada semua tingkatan;
- SDG’s harus dibangun berdasarkan solidaritas, kerjasama, mutual accountability dan partisipasi pemerintah dan semua pemangku kepentingan;
- SDG’s berpijak pada Deklarasi Universal HAM dan perjanjian internasional lainnya mengenai HAM;
- SDG’s merupakan lanjutan sekaligus perbaikan dari MDG’s.
Diharapkan kedepan agar arah kebijakan dan program strategis yang ditetapkan bagi WTP harus berdasarkan kondisi nyata (real condition) serta sesuai dengan karakteristik wilayah maupun permasalahan yang dihadapi masing-masing kawasan, terutama di wilayah pedalaman Papua (ada 2 wilayah budaya/adat yaitu Meepago dan Lapago).
Misalnya, bagaimana mengembangkan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan lokal wilayah budaya/adat Meepago dan Lapago agar dalam jangka panjang terhindar dari kelaparan dan gizi buruk. Strategi ini harus dilaksanakan secara bijak, benar, terukur dengan pola pendampingan yang tepat oleh para konsultan. Harapannya, dengan strategi tersebut, sebelum tahun 2030, OAP sudah bisa lebih sejahtera, aman dan damai sesuai prinsip-prinsip dasar yang Indonesia telah ikut mengesahkannya di PBB.
Dibawah kepemimpinan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin masa bhakti 2020-2024 diharapkan dapat menghilangkan ketidakadilan yang sistematis yang telah berlangsung lama di WTP, melalui kebijakan afirmatif kepemihakan khusus kepada OAP dalam semua aspek kehidupan. Tanpa kepemihakan terhadap OAP, kehadiran negara dan proses pembangunan di WTP akan mendatangkan dampak buruk dan akan memperbesar ketidakadilan.
Penulis ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Profesor Thoby Mutis (Guru Besar Universitas Trisakti) dalam bukunya Manajemen Kemajemukan, Sebuah Keniscayaan Untuk Mengelola Kebhinekaan Manusia Indonesia Visi 2030 (2008, hal. 5) sebagai berikut:
“Arti sebagai bangsa dan warganegara Indonesia menjadi kabur manakala dirasakan bahwa menjadi Indonesia hanya sebuah nama tanpa makna”.
Hal ini mengandung makna yang sangat dalam bagi setiap anak negeri yang lahir di Nusantara tercinta, suatu negara kepulauan terbesar di dunia. Terlebih bagi anak-anak asli Papua yang sejak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 1 Mei 1963 hingga saat ini belum menikmati hidup dan kehidupan yang adil, sejahtera dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga:
- Lepas Tim Medis ke Pandeglang, Hadir Freddy Numberi, Siapakah Dia?
- Investasi “Do No Harm Policy” Mutlak di Papua
- Ironi Papua dan Politik Kekerasan
Rey
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
