Presiden Minta Dunia Usaha Optimistis Hadapi Tahun Politik
Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta para ekonom dan pelaku usaha serta industri untuk optimis dalam memandang perekonomian Indonesia ke depan. Tahun 2018 memang tahunnya politik dan dunia usaha banyak yang berbicara untuk ambil posisi wait and see. Terkait ini, Presiden mengajukan sebuah pertanyaan.
“Pertanyaan saya sekarang, kalau mau wait and see maka mau sampai kapan?” tanyanya saat menjadi pembicara di acara Sarasehan ke-2 100 Ekonom Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2017.
Tahun 2014 kemarin Indonesia menjalani pemilihan presidennya. Setahun setelahnya ada kurang lebih 150-an Pilkada. Sementara di tahun 2016 ada 101 Pilkada.
“Nanti tahun 2018 ada 171 Pilkada, wait and see lagi. Tahun 2019 ada Pilpres, wait and see lagi. Apa mau seperti itu terus?” ia menambahkan.
Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia bukan kali ini saja menghadapi ujian demokrasi. Seiring waktu, masyarakat sudah terbiasa dengan hal tersebut.
“Yang kemarin-kemarin baik-baik saja, aman-aman saja. Ekonomi kita tidak terpengaruh dengan Pilkada-Pilkada yang kemarin dijalankan,” tuturnya.
Bahkan menurutnya, dalam tiga tahun ke belakang, sejumlah capaian positif di bidang ekonomi berhasil diraih. Mulai dari lembaga-lembaga internasional seperti Moody’s, Fitch Ratings, dan Standard & Poor’s memberikan predikat layak investasi kepada negara kita.
“Kemudian peringkat daya saing global kita meningkat dari nomor 41 menjadi nomor 36 dari 137 negara,” ucapnya.
Selain itu, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia juga meningkat. Dari sebelumnya berada di peringkat 120 pada tahun 2014, kini mampu melejit dan berada di peringkat 72.
“Menurut saya ini sebuah lompatan yang sangat pesat. Tapi target saya memang bukan 72, target saya di peringkat 40 pada 2019,” ujarnya.
Di samping itu, juga banyak peningkatan-peningkatan lain seperti sektor pariwisata yang tumbuh sebesar 25,05 persen di kuartal tiga tahun ini dibanding periode yang sama pada 2016. Presiden Joko Widodo pun percaya bahwa ke depan, perekonomian Indonesia akan semakin baik.
“Melihat angka seperti ini artinya apa? Artinya kita harus optimis. Negara-negara lain melihat perkembangan ekonomi kita saja optimis, mengapa malah kita sendiri tidak optimis?” ujarnya.
Pembangunan Infrastruktur dan Strategi Perekonomian
Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pihaknya gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia ini dinilai sangat dibutuhkan oleh Indonesia.
“Urgensi pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah karena kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk. Ini studi dari World Bank (2015) dan McKinsey (2013),” ucapnya.
Maka itu, pihaknya memang gencar untuk membangun mulai dari daerah terluar dan yang selama ini kurang mendapat perhatian seperti di Papua. Khusus di Papua, pemerintah membangun jalan Trans-Papua dan sejumlah infrastruktur lainnya untuk menekan disparitas harga.
“Bagaimana harga semen di sana tidak Rp2 juta?” ucapnya sambil menunjukkan foto-foto kondisi infrastruktur di Papua yang masih memerlukan pembangunan.
Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi. Sudah saatnya bagi kita untuk mulai beralih dari ekonomi berbasis konsumsi menjadi investasi.
“Sehingga menjadi lebih produktif dan memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian,” tuturnya.
Demikian halnya dengan proses industri yang mengandalkan sumber daya alam. Saat ini, Indonesia harus bergerak meninggalkan ekonomi berbasis sumber daya alam mentah tanpa pengolahan menuju industri manufaktur yang dapat meningkatkan nilai tambah.
“Ini menjadi kunci, jangan sampai kita terus-terusan lagi mengekspor sumber daya alam mentah kita tanpa pengolahan. Kita harus mulai ekonomi berbasis proses,” ucapnya.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
