Presiden Ingin Milenial Pantang Menyerah Saat Memulai Usaha
Bandung – Presiden Joko Widodo berbagi pengalamannya menjadi seorang wirausaha dalam acara Entrepreneurs Wanted! (EW!) yang digelar pada Senin, 18 Desember 2017, di Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Sebagai seorang wirausaha sukses yang sudah menjalani usaha selama 27 tahun, tentu saja Kepala Negara mengetahui dengan pasti seluk-beluk dalam berwirausaha. Ia pun tak segan menceritakan pengalamannya kepada ribuan generasi muda (milenial) yang hadir.
“Saya tahu betul bagaimana cari modal usaha di awal-awal, kemudian kepalang keliling cari pembeli, perizinan yang rumit, mengisi SPT pajak, mengurus karyawan, membeli alat produksi,” ujar Presiden.
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak para milenial untuk berinovasi mencari peluang-peluang usaha dengan cara-cara yang baru dan berbeda. Apalagi menurut data World Bank, saat ini jumlah wirausaha di Indonesia hanya sekira 3,3 persen. Sedangkan Singapura sebanyak 7 persen, Malaysia 5 persen, dan Thailand 4,5 persen.
“Ke depan digital economy memberikan kesempatan ke anak muda. Lima tahun ke depan ada peluang USD130 miliar di negara kita, betul Pak Rudi (Rudiantara, Menkominfo)?” kata Presiden.
Presiden pun mengapresiasi sejumlah wirausaha muda Tanah Air yang telah sukses memulai usaha dan memiliki brand value bernilai miliaran rupiah. Tak terkecuali putra kandungnya, Gibran Rakabuming Raka yang berhasil mengalahkan brand value usaha miliknya.
“Baru lima tahun brand value pabrik kayu yang saya miliki dengan Martabak yang Gibran miliki lebih besar Gibran 5 kali lipat,” ungkapnya.
Melihat hal tersebut, Presiden berpesan kepada para milenial untuk berani mengubah paradigma dan pantang menyerah dalam memulai usaha. Salah satunya dengan memanfaatkan kebebasan interaksi dan ekspresi tanpa batas dengan speed yang tinggi yang ada saat ini untuk terus belajar dan berusaha dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun.
“Yang paling penting mengubah paradigma, setelah kuliah mau apa jangan sampai semua mau jadi pegawai. Jadilah entrepreneur sebagai pilihan, bukan keterpaksaan,” ucap Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden menyempatkan diri berbincang-bincang edukatif dengan sejumlah wirausaha muda yang hadir. Di antaranya Fatimah Afranolema Atma, siswi SMA Negeri 1 Kota Bandung, Jawa Barat.
Dalam interaksinya, Presiden Jokowi terkesan dengan usaha yang dijalani Fatimah selain berjualan tas, yaitu mengembangkan usaha orang tuanya di bidang pelayanan jenazah. Mulai dari kain kafan, tikar pandan, hingga kapur barus yang dijualnya secara daring.
“Nah ini produk yang pasarnya pasti tapi orang tidak melirik,” ujar Presiden.
Fatimah juga memiliki rencana untuk mengembangkan usahanya ke sejumlah masjid yang ada di Indonesia. Mendengar rencana tersebut, Presiden Jokowi pun segera memberikan sarannya agar Fatimah juga bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit yang ada di Tanah Air.
“Rumah sakit dulu dong kan kita tahu orang meninggal dari orang sakit (atau rumah sakit?). Kalau masjid sudah disalatkan dong,” ucap Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Rektor ITB Kadarsah Suryadi.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
