Connect with us
PT Pertamina Gas

Pertamina Gas Ambil Bagian Dalam Program 500 MW Maluku dan Pengembangan TKND Maluku

Pertamina Gas Ambil Bagian Dalam Program 500 MW Maluku dan Pengembangan TKND Maluku

Jakarta – Subholding Gas sebagai bagian dari Holding Migas Nasional PT Pertamina (Persero), memiliki andil besar dalam upaya mencapai bauran energi nasional dan memberikan multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peran tersebut secara berkesinambungan dilaksanakan dalam berbagai terobosan, sehingga PT Pertamina Gas (Pertagas) selaku bagian dari Subholding Gas turut andil dalam program Program 500 MW Maluku dan Program Pengembangan Tenaga Kerja Nasional Daerah (TKND) Maluku.

Pada Selasa (30/ 03/21), Pertagas diwakili Direktur Utama, Wiko Migantoro menandatangani  MOU dengan Direktur Utama PT Maluku Energi Abadi (Perseroda), Musalam Latuconsina, untuk Rencana Kerjasama Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi di Provinsi Maluku.

Program 500 MW Maluku diluncurkan untuk mendukung program kerja Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam menyedian akses dan pasokan energi yang cukup untuk masyarakat Maluku. Serta mendorong percepatan pencapaian target produksi 1 BOPD dan 12 MMSCFD gas di tahun 2030, melalui dukungan terhadap percepatan pengembangan infrastruktur gas di Pulau Seram, Provinsi Maluku.

Gubernur Maluku, Murad Ismail menyampaikan rasa optimisnya bahwa dengan diluncurkannya program 500 Mega Watt ini, selain akan menjadikan Maluku sebagai negeri yang terang benderang, juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi  secara kongkrit kepada seluruh masyarakat Maluku, hingga akhirnya Maluku terlepas dari kemiskinan. Pengembangan gas ditargetkan akan memberikan solusi di bidang ketenagalistrikan dengan menyediakan suplai gas untuk PLTMG milik PLN yang sampai saat ini masih menggunakan high speed diesel, karena belum mendapatkan pasokan gas.

“Pemanfaatan gas bumi nasional akan mendorong efisiensi produksi energi listrik, yang secara nyata akan mampu menjadi pendorong perekonomian Provinsi Maluku dengan ketersediaan energi listrik yang bersaing dan berkelanjutan,” jelas Murad Ismail.

Musalam menjelaskan bahwa potensi gas Wilayah Kerja Seram Non Bula diyakini dapat mendukung pasokan gas untuk proyek strategis Lumbung Ikan Nasional serta memasok pembangkit eksisting dan baru di Provinsi Maluku dan sekitarnya sesuai RUPTL 2018-2028 yang menurutnya setara dengan total kapasitas 500 MW dengan total nilai investasi sebesar 12 triliun rupiah. Dia juga menjelaskan bahwa, isu utama dari rencana pengelolaan potensi tersebut adalah keberpihakan Pemerintah kepada Daerah dimana darinya diharapkan mampu menciptakan pasar gas Maluku yang bersumber dari Lapangan Gas di Maluku, sehingga slogan circular economy di Maluku “dari katong par katong” dapat diwujudkan.

“Bidang energi sangat membutuhkan kecukupan SDM, barang, dan jasa, apabila direspon sinergis antara BUMD, Pengembangan dan Mitra Stretegis maka dapat memberdayakan asset daerah khususnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyatakat di Provinsi Maluku dan sekitarnya,” ujar Musalam Latuconsina.

Keberadaan proyek strategis di bidang energi di Maluku seperti Blok Masela, Blok Non Bula dan 500 MW Maluku ini juga mendorong diluncurkannya Program Pengembangan Tenaga Kerja Daerah Maluku (Maluku TKND Development Program).

Selain bidang energi Program TKND Maluku juga berpeluang besar menggerakkan asset daerah Maluku lainnya yaitu bidang Perikanan (Maluku Lumbung Ikan Nasional), dan bidang Pariwisata (Banda Neira).

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara TBk., Suko Hartono menyampaikan ucapan terima kasih & apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas kepercayaannya terhadap Pertamina Group untuk mendukung program gasifikasi pembangkit di provinsi Maluku. “Kerjasama ini sejalan dengan visi dari Subholding Gas Pertamina yaitu memaksimalkan gas dalam journey transisi energy yang berkelanjutan, serta menjadi sumbangsih Pertamina Group dalam memeratakan pembangunan infrastruktur energi khususnya gas alam di Provinsi Maluku”, ujarnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya