Angka Kemiskinan Tinggi, Anis Byarwati Pertanyakan Tindak Lanjut Program Lumbung Ikan Nasional di Maluku
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan tindak lanjut dan dampak program nasional pemerintah terhadap masyarakat yang menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Pasalnya, hingga kini, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku dinilai masih tinggi, yaitu sebesar 15,97 persen.
“Angka (kemiskinan) ini sangat memprihatinkan karena melampaui angka kemiskinan nasional yaitu 9,54 persen. Kondisi ini sangat unik. Maluku sebagai lumbung ikan nasional jangan hanya menjadi jargon dan janji manis. Tapi, harus benar-benar membawa Maluku keluar dari garis kemiskinan,” ungkap Anis kepada Parlementaria, usai mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (19/12/2022).
Perlu diketahui, berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian di Provinsi Maluku. Masing-masing menyumbangkan 23,52 persen PDRB.
Di sisi lain, dirinya pun menyebutkan nilai ekspor non migas dari Provinsi Maluku hanya berhasil menyumbangkan 0,8 persen saja. Tentu, menurutnya, nilai ini tidak bisa berkontribusi mengangkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. “Ke depan perlu diupayakan agar ekspor hasil laut Maluku bisa langsung dikirim dari Maluku,” tegas Anis.
Oleh karena itu, Anis mengingatkan kendala yang menghambat implementasi program Lumbung Ikan Nasional harus segera dituntaskan. Soal formulasi alokasi anggaran yang hanya menjadikan jumlah penduduk dan luas wilayah daratan dalam penempatan alokasi anggaran, menurutnya, terasa tidak adil bagi Provinsi Maluku yang sekitar 92 persen diliputi oleh laut.
“Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan jumlah 1412 pulau, sudah lama ditargetkan menjadi lumbung ikan nasional. Bahkan, ikan di Maluku menjadi salah satu bargaining pemerintah untuk mendapatkan bantuan dari Jepang. Namun hingga kini, kontribusi penetapan ini bagi penduduk Maluku belum terlihat,” terang Politisi dari Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, bagi Anis, membangun wilayah kepulauan itu membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar Dikarenakan pulau-pulau kecil membutuhkan sarana dan prasarana sendiri.
“Ketersediaan sektor transportasi laut yang tidak memadai, membuat penjualan hasil pertanian di Maluku belum berjalan efisien. Oleh karenanya diperlukan aturan khusus untuk wilayah kepulauan seperti Maluku ini,” tutup Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.
Selama pertemuan berlangsung, Komisi XI DPR RI didampingi oleh jajaran pejabat tinggi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, Himpunan Bank Negara (Himbara), beserta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
