Connect with us
DPR RI

Perlu Regulasi Khusus Untuk Menyambut Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional

Perlu Regulasi Khusus Untuk Menyambut Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, di Ambon, Maluku, Selasa (7/12/2021). Foto : Kresno/mr

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mengatakan perlu ada regulasi khusus untuk menyambut Maluku sebagai lumbung ikan nasional agar ekologi dan sumber daya ikan tetap terjaga. Menurut Saadiah, setidaknya dibutuhkan suatu kebijakan yang tidak kontraproduktif, misalnya Maluku masuk di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 yang merupakan daerah penghasil ikan cakalang dan tuna, sementara untuk ke depannya akan di industrilisasi ataupun ekspor ikan dari Maluku.

“Kita butuh bahan baku, jika kemudian dikunci dengan (aturan WPP) 714, (sehingga) tidak dijadikan daerah industri, kami juga mempertanyakan kepada Kementerian (Kelautan dan Perikanan),” ujar Saadiah mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, di Ambon, Maluku, Selasa (7/12/2021).

Menurut Saadiah lebih baik WPP 714 dibuka untuk daerah industri, hanya saja perlu ada pembatasan kuota. Hanya kapal nelayan tradisional di bawah 30 GT (Gross Ton) dan kapal wisata yang diperbolehkan beroperasi. “Untuk kapal-kapal berukuran 30 GT ke atas dilarang beroperasi di WPP 714, karena untuk kebutuhan dan kepentingan konservasi dan fungsi-fungsi ekologi bagus dan kami mendukung untuk kesinambungan sumber daya ikan kita, sumber daya laut kita bagi anak cucu kita,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Saadiah juga menjelaskan di WPP 714 atau Perairan Banda, itu akan dibatasi penangkapan ikan, karena merupakan daerah spooning ron  atau tempat bertelurnya ikan dan pembenihan ikan. Menurutnya hal itu juga disampaikan dalam pembahasan di rapat-rapat di Komisi dan sosialisasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dulunya sebelum adanya Permen-KP Nomor 58 tentang Moratorium Ikan, Saadiah mengatakan di Maluku setiap tahunnya menghasilkan ikan sebanyak 17.000 ton/tahun, dan setelah moratorium itu produktifitasnya turun ke 3.000 ton/tahun, serta kondisinya sepi.

“Dalam kunjungan bersama dengan Dirjen Tangkap (KKP), kita pastikan kembali kebijakan penangkapan terukur ini apakah langsung dengan kebijakan, lalu kebijakan sebelumnya soal moratorium itu apakah langsung dicabut, dan ternyata kata pak Dirjen Tangkap sudah dicabut kebijakan moratorium. Tetapi kami juga menyampaikan pertanyaan soal bagaimana operasi dan penangkapan ikan yang ada di WPP zona 03, yaitu 714, 715 dan 718,” ujar politisi dapil Maluku tersebut.

Dalam penjelasan yang disampaikan kepada Komisi IV, kebijakan penangkapan terukur itu memberikan kuota dan zonasi, jadi akan dibagi zona WPP yang ada di Indonesia, 11 WPP itu akan dikelompokkan menjadi zona-zona tertentu, misalnya zona 03 yang ada di Maluku, yaitu WPP 714, 715 dan 718, itupun untuk kuota tertentu, kuota terukur yang dimaksudkan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Peraturan Menteri bahwa yang diperuntukkan untuk kapal, baik itu nelayan tradisional, untuk industri, dan hobi atau wisata.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jelang Armuzna, Menag Yaqut: Layani Jemaah Seperti Orang Tua Sendiri

Oleh

Fakta News
Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan sambutan pada malam Taaruf Petugas PPIH Arab Saudi. Selasa (5/7/2022)

Jakarta – Tiga hari lagi jemaah haji Indonesia akan melakukan proses puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta para petugas yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk totalitas melayani jemaah.

Pesan ini ditegaskan Menag saat Ta’aruf Petugas PPIH Arab Saudi di Gedung Wardstul Baidho, Syara’i Al Khadra Mekkah. “Tolong jemaah haji di tanah suci ini anggaplah sebagai ibu kita, bapak kita, saudara kita, adik kita, kakak kita sehingga secara total bisa memberikan pelayanan dengan baik,” kata Menag Yaqut di hadapan dua ribu petugas haji Indonesia, Selasa (5/7/2022) malam.

Menag berharap petugas haji dapat berempati kepada para jemaah yang telah menantikan momentum sakral ini. “Jemaah haji ini sudah menunggu sangat lama hingga puluhan tahun. Tolong berikan pelayanan terbaik,”ujar pria yang akrab disapa Gus Men.

Acara Malam Ta’aruf diikuti para petugas haji dari seluruh Daerah Kerja (Daker) mulai Makkah, Madinah serta Daker Bandara dengan seluruh sektor yang ada.

Seluruh Amirul Hajj, perwakilan anggota DPR, DPD, BPK, BPKH, serta seluruh pejabat Kementerian Agama dan pejabat dari berbagai lembaga yang membidani haji juga hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Men juga mengapresiasi pelayanan yang telah diberikan petugas sejak dimulainya operasional haji hingga saat ini.

“Jika mampu saya ingin berganti tempat (dengan para petugas). Saya serius. Karena petugas itu pahalanya tidak terbalas dengan apa yang saya lakukan hari ini,” tuturnya.

Ia berharap, semangat melayani ini terus ada sepanjang rangkaian Armuzna hingga selesai operasional haji. “Petugas haji harus tetap semangat karena dalam proses Armuzna membutuhkan tenaga yang ekstra dalam melayani jemaah haji lusa nanti,” pesan Gusmen.

“Kita tetap semangat melayani jemaah haji Indoensia, yakinlah pahala yg saudara terima, tidak hanya mengalir untuk diri sendiri. Tapi akan meleber saudara di rumah bapak, ibu, adik, kakak, keluraga kita. Insya Allah,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Minta ASN Ikut Pelatihan Jangan Cuma Diskusi, Harus Hasilkan Sesuatu yang Konkret

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Angkatan XIII Provinsi Jawa Tengah, di BPSDMD, Rabu (6/7/2022). Dia berharap ASN yang ikut pelatihan tak sekadar diskusi, tapi menghasilkan sesuatu yang konkret.

Ganjar mengatakan saat ini terjadi perubahan geopolitik global. Perubahan itu harus direspon birokrasi dengan adaptif, dan bisa membaca data sains yang ada. Antara lain perubahan iklim, pangan, politik, hingga energi.

“Bagaimana kemudian birokrasi bisa sangat adaptif, di situ sangat bergantung pada pemimpin,” katanya, seusai acara.

Ganjar menegaskan, untuk mencapai itu pemimpin tertinggi harus mau melakukan beberapa hal. Yakni memberi ruang inovasi dan percaya pada para ASN.

“Satu; berikan ruang untuk mereka berekspresi berinovasi berkreasi dan kedua; dipercaya. ketika kemudian ruang ekspresi dan dipercaya itu bisa dilakukan, maka mereka akan berinovasi,” tegasnya.

Ganjar mengatakan hal itu terbukti di Jawa Tengah. Hingga saat ini sudah banyak proyek perubahan yang lahir dari hasil keikutsertaan dalam diklatpim.

Artinya, lanjutnya, diklatpim selain menjadi ruang menambah ilmu, berbagi pengalaman, diskusi. Tapi jadi ruang untuk mewujudkan imajinasi menjadi inovasi dari persoalan di dinasnya masing-masing.

“Sehingga tidak hanya sekadar menjadi tambah ilmu, diskusi tok, ikut pelatihan, dapat sertifikat, enggak. Harus ada yang konkret,” tegas gubernur.

Sebagai informasi, Pelatihan Kepemimpinan Nasional tersebut diikuti ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Selain itu, ASN dari beberapa lembaga seperti LAN. Ada pula peserta dari Provinsi Papua dan sejumlah ASN daerah di Jateng.

Baca Selengkapnya

BERITA

Selain Blokir 60 Rekening Yayasan ACT, PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ke Al-Qaeda

Oleh

Fakta News
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran terhadap 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang tersebar di 33 penyedia jasa keuangan mulai hari ini, Rabu (6/7/2022). Sebanyak 60 rekening yang diblokir itu sudah termasuk yang berafiliasi dengan ACT.

“Kami putuskan untuk menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama Yayasan ACT di 33 penyedia jasa keuangan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam jumpa pers di Kantor PPATK, Jakarta.

Salah satu latar belakang PPATK memblokir 60 rekening ini karena adanya temuan kasus dalam pengelolaan donasi oleh ACT. Pemblokiran ini merupakan hasil dari analisis PPATK terhadap Yayasan ACT sejak 2018.

Secara lebih rinci, Ivan menjelaskan, PPATK menemukan adanya transaksi yang melibatkan entitas perusahaan dengan Yayasan ACT senilai Rp 30 miliar. Saat ditelusuri, pemilik entitas perusahaan tersebut ternyata salah satu pendiri Yayasan ACT itu sendiri.

“Ternyata transaksi itu berputar antara pemilik perusahaan yang notabene juga salah satu pendiri Yayasan ACT,” ungkap Ivan.

Selain itu, PPATK menemukan adanya aliran donasi yang tak langsung disumbangkan. Menurut Ivan, ACT lebih dulu menghimpun dana tersebut, karena itu, ia menduga donasi tersebut dihimpun untuk dikelola secara bisnis ke bisnis.

“Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” jelas dia.

Selain itu PPATK juga menduga ada aliran transaksi keuangan dari rekening Yayasan ACT ke anggota Al-Qaeda. Ivan mengatakan, dugaan adanya aliran transaksi keuangan tersebut berdasarkan hasil kajian dan database yang dimiliki PPATK.

Ivan menyebut anggota Al-Qaeda tersebut merupakan satu dari 19 anggota yang pernah ditangkap pihak keamanan Turki.

“Yang bersangkutan pernah ditangkap, menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait Al-Qaeda,” kata Ivan.

Ivan menduga bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh salah satu pegawai ACT. Hingga kini, pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap transaksi keuangan tersebut.

“Ini masih dalam kajian lebih lanjut, apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini kebetulan. Ada yang lain yang terkait tidak langsung yang melanggar peraturan perundangan,” katanya.

Baca Selengkapnya