Pemerintah Matangkan Penyusunan Peta Jalan Budaya Literasi
Jakarta – Budaya literasi di Indonesia masih terbilang minim. Pasalnya, meskipun dari tahun ke tahun nilai budaya literasi terus meningkat namun persentase atau nilai yang ditunjukkan dari beberapa indikator masih jauh dari target.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida menjelaskan ada tiga indikator penilaian budaya literasi. Antara lain kemampuan membaca, mengakses internet, dan kunjungan perpustakaan atau taman bacaan masyarakat.
“Budaya literasi sebenarnya bukan sekadar kemampuan membaca, tapi bagaimana memanfaatkan itu untuk bisa berpikir kritis. Hal ini tentu yang harus kita dorong terus agar SDM Indonesia menjadi lebih berpengetahuan atau literat,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Budaya Literasi di Hotel Santika Premier, Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (20/5).
Nyoman mengungkapkan saat ini kementerian/lembaga, akademisi, dan stakeholder terkait lain sedang menyusun peta jalan peningkatan budaya literasi. Peta jalan itu nantinya akan menjadi dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman dalam menjalankan program di masing-masing K/L pemerintah maupun nonpemerintah.
“Kita tahu Kemendikbud maupun kementerian/lembaga yang lain masing-masing sudah memiliki program, baik secara langsung ataupun tidak untuk meningkatkan budaya literasi. Melalui roadmap atau peta jalan yang sedang disusun ini, diharapkan dapat mencakup seluruh program sehingga tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Ia pun menyatakan bahwa budaya literasi masuk dalam salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh sebab itu, penyusunannya akan terus dimatangkan dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga dengan saling bergotong-royong dan bersinergi.
“Peningkatan budaya literasi ini bukan hanya tugasnya Kemendikbud, tetapi tanggung jawab kita bersama. Literasi merupakan faktor kunci dalam menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang,” pungkas Nyoman.
Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, Kreativitas Kemenko PMK Jazziray Hartoyo mengungkap saat ini skema sinergitas kementerian/lembaga di dalam peta jalan budaya literasi sudah dibuat. Tidak hanya melibatkan unsur pemerintah baik pusat maupun daerah tetapi juga kalangan akademisi, komunitas, dan stakeholder terkait.
“Pada prinsipnya peta jalan ini adalah dokumen yang harus kita sepakati bersama. Diharapkan pada 2024 nanti, baseline budaya literasi kita sudah mencapai target 71,04, peningkatan ranking posisi Indonesia dalam indikator global, serta terbangunnya sinergitas lintas K/L,” ucap Jazziray.
Ia menegaskan bahwa peta jalan peningkatan budaya literasi fokus pada Gerakan Literasi Nasional. Namun demikian, di dalamnya termasuk Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat, dan Gerakan Literasi Lingkungan.
Beberapa hal yang menjadi titik penekanan dalam peningkatan budaya literasi diantaranya terkait dasar hukum kebijakan, masalah ketersiadaan koleksi buku, hingga jumlah perpustakaan maupun pustakawan.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud E. Aminudin Azis menilai salah satu masalah ketersediaan buku yang menjadi penghambat budaya literasi disebabkan standar buku yang ada di Indonesia masih belum sesuai standar Unesco.
“Minimal tiga buku baru setahun untuk satu anak. Walaupun buku itu ada juga isinya harus sesuai yang diminati anak, kecenderungannya sekarang itu buku yang menurut orang tuanya bagus padahal anak tidak suka. Buku-buku nonteks pun di sini belum jadi prioritas,”paparnya.
Di samping itu, terang Aminudin, setiap perpustakaan harus menjadi promotor buku. Artinya buku-buku yang ada di perpustakaan jangan hanya disimpan rapi menjadi koleksi, tetapi harus diberikan kepada siswa agar tertarik untuk membaca.
Data Perpustakaan Nasional menyebutkan saat ini baru 13,6% perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Hal tersebut dilihat dari berbagai aspek seperti SDM, sarana prasarana, hingga koleksi buku yang idealnya berjumlah dua kali lipat daro total jumlah penduduk negara.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
