Connect with us

Pemerintah Lakukan Diversifikasi Usaha Perikanan

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja (Foto: maritimnews.com)

Jakarta – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berupaya melakukan diversifikasi bisnis perikanan guna mendorong geliat usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis di sektor perikanan Indonesia. Hal ini, sebagai solusi atas melemahnya industri surimi akibat menipisnya bahan baku yang tersedia.

DJPT pun telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha dari 14 perusaan surimi untuk membicarakan reorientasi pengembangan industri perikanan tangkap termasuk Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja mengatakan, karakter perikanan Indonesia sangatlah unik. Luas Indonesia sangat luas mencapai 5,8 juta km persegi yang terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian timur Papua yang secara geografis melekat pada Benua Australia, bagian barat Indonesia hingga Kalimantan yang secara geografis melekat dengan benua Asia, dan bagian Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk pada samudera lepas.

Ketiga bagian tersebut juga memiliki spesies ikan yang berbeda-beda. Di bagian barat misalnya, ditemukan jenis ikan kerapu, kakap merah, lobster, udang, dan sedikit ikan kembung, ikan layang, dan tongkol. Sedangkan di perairan bagian Papua terdapat spesies seperti cumi, kakap merah, ikan gulama, udang, dan beberapa spesies lainnya. Adapun di bagian samudera lepas hidup migratory fish, seperti tuna, tongkol, dan cakalang.

Meskipun laut Indonesia kaya akan berbagai spesies ikan, menurut Sjarief jumlah masing-masing spesies tidaklah banyak, sehingga industri yang hanya mengandalkan satu spesies ikan saja tidak akan bisa bertahan lama. Terlebih jika industri tersebut bersifat massif.

Begitu pula dengan industri surimi yang berbasis pada ikan kurisi saja atau ikan kuniran atau ikan mata goyang atau ikan-ikan tertentu lainnya. Kecepatan produksi pada industri ini jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan regenerasi ikan yang digunakan sebagai bahan baku, sehingga dalam waktu dekat industri akan kesulitan menemukan bahan baku.

“Negara kita berbeda dengan Argentina, Chili, Alaska, atau Kanada, di mana mereka memiliki jenis ikan misalnya Anchovy atau Alaska Pollock yang jumlahnya jutaan ton atau massif. Tapi negara kita tidak seperti itu, kita memiliki banyak jenis ikan tetapi volumenya sedikit. Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada pelaku usaha Surimi agar membuat industri perikanan yang berbasis pada spesies lokal,” papar Sjarief dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.news di Jakarta, Rabu (17/1).

Ilustrasi Industri Perikanan

Ilustrasi Industri Perikanan

Sjarief mengatakan, industri surimi tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus dikombinasikan dengan jenis usaha perikanan lainnya seperti frozen seafood, fillet, loin (tuna) ataupun ikan segar.

“Kita bisa kombinasikan dengan fresh frozen kakap merah, fillet kakap merah atau gulama, atau misalnya loin tuna, atau bahkan jual ikan segar langsung.  Kita harus bisa multiproduk, multispesies dengan added value (nilai tambah) yang tinggi. Kalau hanya mengandalkan surimi, maka populasi ikan itu sendiri akan lebih cepat menipis,” ujar Sjarief.

Sjarief menambahkan, jika diversifikasi usaha, perikanan tangkap tidak segera dilakukan, pasalnya industri surimi tak akan bertahan lama. Nelayan tidak dapat menyediakan bahan baku yang dibutuhkan industri, dan dengan semakin tidak dapat tangkapan, semakin intensif dan efisien jaring yang mereka gunakan. Ujung-ujungnya akan semakin merusak lingkungan.

“Satu pabrik surimi butuh 1.500 ton ikan sebulan, kalau ada 10 perusahaan saja, sudah berapa ikan yang dibutuhkan. Kalau kita memaksakan pemenuhan kebutuhan itu, ikan pasti akan habis. Jadi kita akan mendorong surimi untuk menurunkan kapasitasnya dan beralih ke unit usaha baru. Untuk itu, pemerintah menawarkan kerja sama untuk mulai membuka unit baru, tidak di Jawa, tetapi di sentra-sentra perikanan kita,” ungkapnya.

Adapun lokasi yang ditawarkan di antaranya Merauke, Dobo, Tual, Saumlaki, Timika, Sebatik, dan Natuna. Sebagai tindak lanjut rencana ini, KKP akan memboyong pengusaha untuk melihat sentra-sentra perikanan tersebut dan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Untuk mengukuhkan kesepakatan ini, dalam waktu dekat KKP dan industri surimi akan melakukan penandatanganan kontrak kerja sama.

“Kita siapkan armada kapal angkut dari Merauke ke Jawa (untuk mengangkut produk). Dengan begini, nelayan-nelayan yang sudah berpindah ke timur (Indonesia) juga tak perlu khawatir siapa yang akan membeli ikan tangkapan mereka,” tutur Sjarief.

Nyong Syarief

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Amir Uskara Harap Hubungan Indonesia-Hungaria Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Amir Uskara Harap Hubungan Indonesia-Hungaria Semakin Meningkat
Ketua GKSB DPR - Parlemen Hungaria Amir Uskara didampingi oleh Mukhamad Misbakhun saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria (H.E) Lilla Karsay di Nusantara III, DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR – Parlemen Hungaria Amir Uskara didampingi oleh Mukhamad Misbakhun menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria (H.E) Lilla Karsay. Dalam pertemuan ini, Amir mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Hungaria dan Indonesia selama 69 tahun terakhir di berbagai bidang. Kerja sama itu di antaranya meliputi politik, ekonomi, perdagangan, sosial budaya, pertahanan, dan yang paling penting adalah kerja sama antar-parlemen, yang diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat di kedua belah pihak.

“Oleh karena itu, saya berharap melalui pertemuan ini, kita dapat meningkatkan kemitraan bilateral kita, khususnya melalui Grup Kerja Sama Bilateral kita,” papar Amir kepada Parlementaria di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Politisi dari Fraksi PPP ini mencatat bahwa Indonesia dan Hongaria telah menjalin kerja sama melalui pembuatan MoU di berbagai bidang seperti pendidikan, produk halal, teknik, olahraga, infrastruktur, air bersih, dan pariwisata. Amir pun berharap mekanisme kerja sama yang ada dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.

Dalam kesempatan ini, Amir berpandangan bahwa kerja sama bilateral Indonesia dan Hungaria perlu ditingkatkan lebih besar dari sebelumnya, karena dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Termasuk perang, konflik, dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, krisis iklim terus berlanjut, sementara inflasi dan kenaikan harga energi terus meningkat.

Amir berpendapat bahwa diplomasi parlemen melalui hubungan multilateral dan bilateral memainkan peran yang sangat strategis dalam memajukan kerja sama di berbagai bidang seperti mendorong demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian, keamanan, dan memperdalam hubungan bilateral antarnegara.

“Sebagai wakil rakyat, parlemen mempunyai peran penting dalam mendorong kontak antara masyarakat Indonesia dan Hongaria,” ungkap Amir.

Selain itu, ia juga mendukung hubungan Pemerintah ke Pemerintah (G to G) dalam meningkatkan hubungan khususnya di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, pembangunan berkelanjutan, dan pariwisata serta kontak antarmasyarakat.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi

Oleh

Fakta News
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke FGD, Spanyol, Selasa (7/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan Spanyol tidak hanya menjamin simpanan nasabah di perbankan, tetapi juga menjamin simpanan pada koperasi. Sepanjang tahun 2023, FGD telah menjamin simpanan pada koperasi hingga mencapai 1,05 miliar euro.  Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pemerintah untuk pelajari skema penjaminan pada koperasi di Spanyol.

“Saat ini kita memang sudah memiliki LPS. Tapi cakupan peran hanya pada penjaminan simpanan di perbankan. Dan, kemudian, melalui UU PPSK, fungsi LPS diperluas untuk menjamin polis asuransi. Jadi, saya kira penting juga untuk mendalami bagaimana Spanyol melakukan penjaminan pada koperasi. Apalagi, sekarang, kita dihadapkan dengan krisis kepercayaan di perkoperasian seiring banyaknya kasus gagal bayar,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke FGD, Spanyol pada Selasa (7/5/2024).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (13/5/2024), Puteri juga menyinggung rencana Pemerintah Indonesia yang tengah mengkaji pembentukan lembaga penjamin untuk simpanan pada koperasi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi yang sebelumnya didera beberapa kasus yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kasus gagal bayar dari 8 koperasi bermasalah telah menimbulkan kerugian hingga Rp26 triliun.

“Untuk itu, kami ingin mengetahui seperti apa mekanisme penjaminan bagi koperasi di FGD. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pembentukan lembaga penjaminan bagi koperasi. Seperti apa tantangan dalam penjaminan pada koperasi di Spanyol. Kemudian, kebijakan seperti apa yang dilakukan FGD dalam mengembangkan koperasi di Spanyol,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menutup keterangannya, Puteri juga menyampaikan upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat pengawasan pada sektor koperasi. Misalnya, melalui UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memberikan mandat bagi OJK untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan.

“Ketika ada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memperluas layanan ke selain anggotanya, nanti perlakuan pengawasannya akan seperti industri jasa keuangan yang diawasi OJK. Jadi, tidak semua KSP yang akan diawasi OJK. Makanya, saat ini kami masih dalam tahap peralihan pengawasan bagi koperasi yang bergerak di sektor keuangan dari Kemenkop UKM ke OJK,” tutup Puteri.

Baca Selengkapnya

BERITA

Itje Siti Dewi Bersyukur Pelepasan 440 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Kertajati Berjalan Lancar

Oleh

Fakta News
Itje Siti Dewi Bersyukur Pelepasan 440 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Kertajati Berjalan Lancar
Anggota Komisi VIII DPR RI Itje Siti Dewi Kuraesin, saat melepas Jemaah Haji kloter pertama pada Asrama Haji Indramayu di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (12/05/2024). Foto: DPR RI

Indramayu – Anggota Komisi VIII DPR RI, Itje Siti Dewi Kuraesin melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Itje menjelaskan Kunsfik itu dalam rangka pelepasan Jemaah Haji kloter pertama pada Embarkasi Kertajati tahun 1445 H/2024 M di Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, keberangkatan kloter pertama haji ini berjalan dengan lancar. Mengingat hari ini, sebanyak 440 jemaah haji dari Kabupaten Subang memulai perjalanan suci mereka menuju Kota Madinah, Arab Saudi.

“Alhamdulillah, ini semua berjalan lancar. Mereka semua sudah berada di dalam pesawat, yang sebentar lagi tentunya akan berangkat menuju Kota Madinah, Arab Saudi,” kata Itje Siti Dewi Kuraesin kepada Parlementaria usai melaksanakan pelepasan Jemaah Haji kloter pertama pada Asrama Haji Indramayu di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (12/05/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Itje mengatakan bahwa jumlah jemaah haji dari Kabupaten Subang akan terus bertambah dalam beberapa hari mendatang, yang mencapai total sekitar 1.200 orang. Selain itu, sebanyak 30 kloter lain dari seluruh provinsi Jawa Barat akan berangkat dari Bandara Kertajati. “Dan Insya Allah, setiap hari sejumlah 1 kloter yang akan diberangkatkan,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dakam konteks keberangkatan yang melibatkan jamaah lanjut usia (lansia), Itje menjelaskan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dan diizinkan membawa pendamping. Dengan harapan, akan keselamatan dan kesehatan para jemaah.

“Kami berharap mereka dapat menjaga kesehatan dan kembali dengan selamat ke tanah air sebagai haji mabrur,” jelas Itje.

Dengan demikian, Legislator Dapil Jawa Barat menekankan pentingnya kerja sama dan peningkatan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam hal untuk meningkatkan kualitas dan pelaksanaan ibadah haji.

“Kami mengharapkan dengan Kementerian Agama (Kemenag RI) yang sudah baik menjalankan haji pada tahun yang lalu, ini lebih ditingkatkan lagi. Tentunya untuk kenyamanan pada jemaahnya itu sendiri, juga untuk keselamatan, dan juga untuk semua segala sesuatunya, yang nantinya akan berada di Kota Mekkah, Arab Saudi. Dimana yang hasil dari kami selaku Komisi VIII DPR RI, kekurangan-kekurangan di tahun lalu, pada tahun ini harus lebih ditingkatkan kembali,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya