PDIP-ICMI Lakukan Dialog dan Kerja Sama Implementasikan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara
Jakarta – Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, didamping Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Idham Samawi, Ketua DPP PDIP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Pareira, serta sejumlah pengurus lainnya melakukan silaturahmi dengan berkunjung ke kantor Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jakarta, Rabu (13/12/2017).
Dalam kunjungan tersebut, PDIP-ICMI membangun dialog dan kerjasama yang erat untuk menegakkan implementasi Pancasila dalam praktik kehidupan bernegara. Mereka disambut Ketua Umum ICMI Prof. Jimly Ashiddiqie serta jajaran pengurus ICMI, seperti M Qodari, Priyo Budi Santoso, dan jajaran pengurus lainnya.
Dalam keterangan persnya Hasto mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat pengurus ICMI dan berharap kedepannya dapat berjalan dengan baik. “Terimakasih kami diterima dengan hangat, apalagi PDIP menjadi parpol pertama yang berkunjung ke ICMI secara resmi. Hubungan ini akan berjalan dengan baik dengan silaturahmi meletakkan dasar persahabatan sejati ICMI dan PDIP,” ujar Hasto.
Hasto juga mengatakan melalui silaturrahmi dan kerjasama dengan ICMI, PDIP ingin menggerakkan demokrasi dalam watak yang sebenarnya, yakni dengan prinsip kepaduan antara prinsip ketuhanan dan prinsip kebangsaan. Dan termasuk juga dalam membangun ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. “Kerja sama PDIP dan ICMI akan saling memperkuat dalan menentukan arah pembangunan Indonesia sebagai bangsa yang sesuai dengan ideologi Pancasila,” jelas Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengungkapkan bahwa dalam tradisi kepartaian, tentu PDIP merespons kritik dengan memperkuat fungsi parpol yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Baik dalam fungsi rekrutmen politik, artikulasi, dan agregasi kepentingan rakyat, termasuk dalam memunculkan kepemimpinan. “Maka kami melakukan kaderisasi dan sekolah partai dan sekolah Pancasila. Kami harap ICMI juga bisa mengirim pembicaranya. Sebab ruang kerjasama antara PDIP dan ICMI kita bangun sangat luas. Bahkan, kami membangun ruang dialog dan ruang kerja sama yang harus kita perkuat demi kepentingan bangsa dan negara,” lanjutnya.
PDIP adalah partai yang digembleng dengan proses penuh perlawanan, tutur Hasto melanjutkan, sebab selama 32 tahun hanya sekali bisa melakukan kaderisasi dibawah intervensi kekuasaan, sehingga rekruitmen keanggotaan dahulu berdasarkan mana yang berani melawan dan mana yang tidak. “Kemudiaan kami saat ini melanjutkan tradisi membangun organisasi. Dalam upaya itu kami mencoba memperluas bahwa watak politik bukan hanya wajah kekuasaan yang bicara pemilu, pilpres, pilkada. Buat kami berpolitik adalah membangun peradaban dan juga penuh wajah kebudayaan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum ICMI Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa sebagai ketua umum ICMI sejak awal sudah berkhidmat untuk inklusif dengan spirit keIslaman untuk keindonesiaan. Dalam ICMI ini menurut Jimly, ada campur-campur tokoh dan anggota dari berbagai kalangan karena ICMI sangat inklusif dengan semua kekuatan intelektual. Bahkan dalam silaturrahmi nasional yang baru-baru ini digelar, banyak tokoh lintas organisasi hadir. “Dan selama 27 tahun ICMI belum pernah menggelar silatnas dibuka di Istana, baru kali ini di Istana. Bahkan dibuka oleh Presiden Jokowi dan ditutup Wapres Jusuf Kalla. Ini standing poin untuk perkembangan,” ujar Jimly.
Selain itu Jimly dengan tegas Jimly mengatakan bahwa kunjungan dan uluran silaturrahim yang dilakukan PDIP ini adalah bentuk nyata tentang politik kebangsaan dan berkepribadian Pancasila. “Inilah cara politik dan cara berpolitik yang benar seperti dilakukan PDIP. Komunikasi politik dijalankan dengan sungguh-sungguh,” jelas Jimly.
Jimly juga menambahkan, ia menilai banyak kesamaan pandangan dan gugus perjuangan antara ICMI dan PDIP. Misalnya soal kerukunan umat beragama di mana antara keyakinan beragama dan kebangsaan adalah satu hal yang berjalan beriringan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, soal gagasan ekonomi kerakyatan bahwa ekonomi pasar yang kapitalistik harus dikawal dengan pancasila. “PDIP dan ICMI dalam gagasan ekonomi pasar harus dikawal dengan Pancasila. Ekonomi pasar yang kapitalistik sebagai realitas jangan sampai membuat kita menjadi sangat pragmatis. Maka harus dikontrol dengan nilai-nilai Pancasila,” tambahnyanya.
Jimly juga berpendapat PDIP dan ICMi juga punya pandangan sama dalam menegakkan demokrasi yang benar. Yang tidak hanya bicara politik kekuasaan namun juga etika moral. “Jelas sekali bahwa PDIP dan ICMI juga sama pandangan bahwa jangan sampai kita hanya larut dalam persaingan politik saja, tapi juga harus mendorong pergerakan pada keumatan dan penguatan ekonomi kerakyatan,” tandasnya.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
