Panglima TNI Ingatkan Tetap Waspada Walaupun Kasus Covid-19 Cukup Rendah
Banda Aceh – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan Indonesia tidak boleh lengah walaupun kasus Covid-19 yang cukup rendah saat ini. Menurutnya, negara-negara lain sudah membuktikan, saat kasus rendah dan tidak lagi disiplin protokol kesehatan, maka terjadi lagi lonjakan kasus.
Menurut Panglima TNI berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara di Eropa yang telah melaksanakan vaksinasi, namun saat ini sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19. Relaksasi kegiatan sosial yang telah diterapkan ternyata tidak diikuti protokol kesehatan yang ketat.
“Akibatnya, walaupun vaksinasi sudah dilaksanakan secara massif, lonjakan kasus masih terjadi, artinya disiplin protokol kesehatan 3M adalah kunci dari penanganan pandemi,” ujar Hadi Tjahjanto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau vaksinasi massal, bertempat di Kota Banda Aceh, Selasa (2/11/2021).
Panglima TNI mengatakan bahwa Indonesia harus waspada karena data menunjukkan walaupun tren pemeriksaan terus meningkat disaat kasus konfirmasi yang menurun, ternyata 92% dari testing tersebut merupakan testing dalam rangka screening perjalanan.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa untuk menekan pandemi melalui upaya menekan laju penularan, maka kontak erat harus segera melakukan karantina. Kemudian semua kontak erat yang terlacak harus melaksanakan entry dan exit test.
“Di Provinsi Aceh, tren kenaikan kasus konfirmasi terjadi di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Bireun,” katanya.
“Kota Banda Aceh sendiri telah mencapai 82% dan ini adalah capaian yang sangat baik, mengingat Kota Banda Aceh adalah pusat perekonomian dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, termasuk dari luar Kota Banda Aceh,” jelasnya.
Lebih lanjut Panglima TNI berharap kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Aceh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi covid-19 karena vaksin adalah salah satu upaya yang saat ini harus lebih kita optimalkan dalam menekan pandemi.
“Vaksin perlu mendapat perhatian karena sampai saat ini ada masyarakat yang belum percaya vaksin dan masih ada masyarakat yang takut untuk divaksin,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Panglima TNI menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. 3M sudah tidak lagi dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari.
“Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun sudah menjadi bagian dari kebutuhan kita,” tegasnya.
Panglima TNI menegaskan bahwa sesuai perintah dari Presiden RI Joko Widodo, Program percepatan Vaksinasi di bulan November 2021 harus sudah mencapai target 50% dan dibulan Desember 2021 sudah 70%. Sehingga herd immunity atau kekebalan komunal dapat tercapai dengan harapan semua masyarakat sudah terlindungi dari Covid-19.
“Saya bersama Kapolri mengingatkan bahwa protokol kesehatan adalah kunci saat kita melaksanakan fase relaksasi,” tegasnya.
Usai melaksanakan rapat dengan jajaran Forkopimda se-wilayah Aceh, Panglima TNI meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi massal yang dipusatkan di Banda Aceh Convention Hall (BACH), Kota Banda Aceh.
Pelaksanakan serbuan vaksinsi massal dilakukan secara serentak di 24 Kabupaten/Kota, dengan sasaran para lansia, remaja, petugas publik dan masyarakat umum. Target vaksinasi sebanyak 19.600 dosis vaksin dengan melibatkan tenaga vaksinator sebanyak 470 personel yang terdiri dari TNI, Polri dan Dinkes.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.