Connect with us

Panglima TNI Ingatkan Keberhasilan Vaksinasi Covid-19 dan PON XX Papua adalah Kebanggaan Rakyat Indonesia

Jakarta – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, memimpin rapat bersama Forkopimda Se-Provinsi Papua tentang Perkembangan Pelaksanaan Vaksin di Wilayah Venue PON XX, bertempat di Jayapura, Rabu (29/9/2021).

“PON XX Papua merupakan even yang sangat menantang, tidak saja dari sisi bagaimana mengamankan jalannya pertandingan, tetapi juga dari sisi ancaman pandemi Covid-19,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI mengingatkan meskipun saat ini hampir diseluruh Indonesia meliputi 34 Provinsi, mengalami tren penurunan dalam kasus positif Covid-19, akan tetapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa komitmen utama suksesnya PON XX Papua tidak hanya sebatas sukses prestasi dan acara, tetapi juga sukses menangani penularan Covid-19, karena perhelatan akbar tingkat nasional ini melibatkan ribuan orang, sehingga harus melakukan persiapan secara matang.

“Percepatan vaksinasi menjadi syarat bagi 5 Kab/Kota yang menjadi venue PON XX. Untuk mencapai kekebalan yang optimal dibutuhkan 2 kali vaksin yang merupakan syarat bagi penonton untuk masuk ke venue PON,” imbuh Panglima TNI.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa untuk akselerasi, Pemerintah Pusat telah memberikan prioritas distribusi vaksin dan dukungan tambahan tenaga vaksinator TNI-Polri dan relawan.

“Hal ini bertujuan untuk memastikan PON XX dapat tetap disaksikan oleh 25% penonton secara langsung di venue-venue di tiap Kab/Kota, dengan syarat telah divaksin 2 dosis dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi,” tegasnya.

“Untuk mencapai itu semua, Pemerintah Daerah sebagai leading sector penanganan pandemi dan penyiapan PON XX, tentunya harus meningkatkan upaya penanganan dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menuturkan bahwa keberhasilan dalam penanganan vaksinasi Covid-19 dan penyelenggaraan PON XX akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Papua.

“Langkah penanganan yang harus segera dilaksanakan adalah meningkatkan disiplin protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Kemudian memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) untuk menurunkan laju penularan dan menyiapkan Isoter bagi masyarakat yang Isoman agar termonitor dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” jelas Panglima TNI.

Panglima TNI juga mengingatkan bahwa dalam mempercepat vaksinasi Pemda bersama instansi terkait, TNI-Polri, BNPB, Kemenkes harus meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam manajemen vaksinasi agar rakyat Papua sehat dan tidak mengalami gejala berat saat tertular Covid-19.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Seribu Pengacara dan Ratusan Relawan Siap Dampingi Aiman, Gemakan Seruan #StayWithAiman

Oleh

Fakta News

Jakarta – Direktorat Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD mengungkapkan saat ini ada seribu pengacara dan ratusan relawan siap bergabung untuk membela Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Aiman Witjaksono, yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unggahan dnstagram pribadinya.

Dukungan kepada Aiman disampaikan Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Ronny Talapessy pada konferensi pers di Media Center TPN Ganjar – Mahfud, Kamis 30 November 2023. “Seribu pengacara dan ratusan relawan ini siap membela serya mendampingi Aiman dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kami menggaungkan seruan #StandWithAiman agar demokrasi kita tetap berada pada relnya,” kata Ronny.

Pada jumpa pers ini, Aiman mengungkapkan keresahannya karena surat panggilan pada dirinya dilayangkan Selasa, 28 November 2023 pukul 23.50 WIB saat keluarganya tengah beristirahat. “Jelas itu jam yang tidak wajar untuk bertamu. Anak saya yang masih seusia SD-SMP sampai kaget, terbangun dan bertanya kepada ibunya, siapa yang datang. Apakah tidak ada waktu lain untuk datang menyampaikan surat itu?” kata Aiman.

Aiman pun menjelaskan, video yang diunggah di Instagram pribadinya tidak menuduh aparat negara, dalam hal ini polisi, bersikap tidak netral dalam proses Pemilu 2024. “Saya menyampaikan fakta yang ada, dengan penegasan adanya kata ‘oknum’, ‘potensi’, dan ‘semoga informasi yang saya dapat salah’,” katanya. Aiman mengungkapkan keterkejutannya kasus ini berlanjut ke proses dugaan tindak pidana.

Dalam kesempatan ini, Ronny menirukan pernyataan presiden pertama RI, Soekarno. “Sudah sejak awal republik ini berdiri, Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). Oleh karena itu, hukum menjadi salah satu pilar penting bagi negara ini, dan prinsip ini pada umumnya disepakati oleh presiden, siapa pun, di negeri ini,” ungkap Ronny.

Ronny menekankan, agar demokrasi harus dijaga, agar kita tidak kembali ke era kekelaman Orde Baru. “Ini bukan soal Aiman Witjaksono, ini bukan soal Ronny Talapessy, ini bukan soal Tama Langkun. Tapi ini soal bagaimana menjaga demokrasi tetap tegak di negeri ini,” tegasnya.

Selain Aiman Witjaksono dan Ronny Talapessy, jumpa pers ini juga dihadiri Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ifdhal Kasim, Wakil Direktur Tim Hukum TPN Heru Muzaki, serta Wakil Direktur Kajian TPN Tama Satrya Langkun.

Baca Selengkapnya

BERITA

TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Intimidasi pada Keluarga Aiman: Surat Panggilan Polisi Diantar Tengah Malam, Di Luar Batas Kewajaran

Oleh

Fakta News

Jakarta – Direktorat Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD menyesalkan upaya intimidatif yang dilakukan kepolisian dalam memanggil Aiman Witjaksono terkait laporan polisi kepada Juru Bicara Tim TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD itu. Surat klarifikasi pemanggilan Aiman ke Polda Metro Jaya diantar polisi ke kediaman Aiman pada Selasa, 28 November 2023, pukul 23.50 WIB.

Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Aiman Witjaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait video unggahan di akun Instagram pribadinya @aimanwitjaksono yang menyebut bahwa Pilpres 2024 merupakan ujian netralitas bagi aparat negara, termasuk TNI dan Polri. Laporan kepolisian itu disampaikan oleh enam pelapor berbeda yang memberikan laporannya pada hari yang sama.

“Kami menyimpulkan tindakan itu sebagai bentuk intimidasi karena merupakan hal yang di luar prosedur serta di luar kebiasaan, mengirim surat pemanggilan pada tengah malam, menjelang hari berganti. Bagaimanapun, seorang warga negara punya hak dan kewajiban, apalagi Aiman punya kontribusi kepada masyarakat dari profesinya sebagai jurnalis,” kata Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ganjar – Mahfud, Ifdhal Kasim dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar – Mahfud, Kamis 30 November 2023.

Ifdhal mempertanyakan tindakan itu, apalagi tahapan hukumnya masih sebatas meminta klarifikasi atas laporan polisi kepada Aiman. “Apakah diperlukan perlakuan sampai seperti itu? Padahal ini kan tahapannya masih klarifikasi. Aiman pasti datang dan kooperatif dengan penyidik tanpa perlu ada pemanggilan pada tengah malam seperti ini,” katanya.

Sebagai praktisi hukum senior, Ifdhal menegaskan harapannya agar aparat penegak hukum, khususnya polisi bertindak profesional sesuai tata aturan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Ronny Talapessy juga menilai pengiriman surat panggilan pada tengah malam, sangat mengganggu ketenangan Aiman. Ia pun menyesalkan substansi laporan yang dinilainya mengebiri kebebasan berpendapat dalam demokrasi di Indonesia.

“Kita memperjuangkan proses demokrasi dengan keringat, darah, dan air mata. Tapi, mengapa sekarang indikator-indikator yang ada mengingatkan kita pada situasi di zaman Orde Baru?” tanyanya.

Ronny menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud menghargai proses hukum yang ada. “Kami jamin Aiman akan kooperatif,” ungkapnya.

Selain Aiman Witjaksono, Ifdhal Kasim, dan Ronny Talapessy, jumpa pers ini juga dihadiri Wakil Direktur Tim Hukum TPN Heru Muzaki serta Wakil Direktur Kajian Tama Satrya Langkun.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Desak KPU Segera Perbaiki Sistem dan Aparat Bertindak Soal Dugaan Kebocoran Data Pemilih

Oleh

Fakta News

Jakarta – Calon presiden Ganjar Pranowo memberikan tanggapan tegas terkait peretasan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga mengakibatkan bocornya data pemilih Pemilu 2024.

Ganjar meminta agar tindakan perbaikan dilakukan secepatnya dan dengan langkah-langkah perlindungan yang tepat, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan tetap terjaga.

“Kita pengen tau apa kemudian kekurangan yang ada disana. Tim IT kami juga sedang memantau terus, tapi tentu saja aparat penegak hukum kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki,” kata Ganjar sesuai menghadiri Mubes IX PGPI Tahun 2023 di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

Ganjar menegaskan bahwa sistem KPU tidak boleh rentan, karena dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan publik.

“Sistemnya tidak boleh rentan, karena ini nanti yang membikin publik punya anasir-anasir negatif. Segera KPU perbaiki, segera proteksi, segera mencari cari orang-orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres,” tegas Ganjar.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim Jimbo mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

Jimbo membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari situs web https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dalam unggahan itu, Jimbo juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Di dalam data yang “bocor” itu, “Jimbo” mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta TPS.

Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Baca Selengkapnya