Pemerintah Gencarkan Vaksinasi COVID-19 Lanjutan di Daerah Imunitas Rendah
Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu mengatasi gelombang COVID-19 subvarian BA.4 dan BA.5 dengan baik.
“Untuk yang gelombang ini, Indonesia menjadi satu negara, dari segelintir negara, dari beberapa negara, dari sedikit negara di dunia yang sudah berhasil melampaui gelombang BA.4 (dan) BA.5 dengan sangat baik,” ujar Menkes dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/08/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Menkes, keberhasilan ini disebabkan oleh tingginya level imunitas masyarakat karena vaksinasi yang gencar dilakukan serta tingkat infeksinya yang tinggi saat gelombang Omicron melanda.
“Kombinasi antara vaksinasi di bulan November, Desember, Januari dan infeksi di bulan Februari dan Maret, itu membuat di bulan Juni, Juli, Agustus, kadar antibodi masyarakat Indonesia itu tinggi sekali. Sehingga boleh dibilang, pada saat BA.4 (dan) BA.5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali kasusnya,” ujarnya.
Hasil Sero survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) pada Juli 2022 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki titer antibodi yang tinggi.
“Desember (2021) hanya 88 persen dari masyarakat yang memiliki antibodi, sekarang naik ke 98,5 persen. Level antibodinya yang tadinya cuma sekitar 400-an unit per mililiter, sekarang naik lebih dari 2.000 unit per mililiter. Akibatnya memang terbukti populasi masyarakat Indonesia sudah sangat terlindungi dari level antibodinya,” jelas Menkes.
Meski demikian, Budi mengatakan bahwa tingginya kasus konfirmasi harian di berbagai negara lain akan mengakibatkan terjadinya mutasi dan munculnya varian baru yang diperkirakan terjadi pada awal tahun 2023. Budi pun mengimbau masyarakat untuk waspada terkait munculnya varian baru tersebut salah satunya dengan menjaga level imunitas.
“Ujiannya adalah enam bulan lagi, sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2023. Kalau kita benar-benar bisa melampaui itu, sama seperti sekarang, Indonesia adalah, menjadi, mungkin a selected few negara yang bisa menangani pandemi ini 12 bulan berturut-turut,” ujarnya.
Budi menambahkan, menjaga imunitas masyarakat adalah salah satu faktor kunci dalam menghadapi munculnya varian baru virus Corona. Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk kembali menggencarkan vaksinasi bagi daerah-daerah yang kadar imunitas masyarakatnya sudah menurun.
“Jadi nanti November, rencana kita akan melakukan Sero survei lagi, untuk melihat daerah-daerah mana yang imunitasnya sudah menurun kadarnya, kemudian orang-orang mana yang berisiko tinggi. Nanti itu yang akan kita berikan vaksinasi, agar bisa meningkatkan, mempersiapkan, memperbaiki kadar imunitas masyarakat populasi tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk menjajaki vaksinasi bagi anak-anak berusia di bawah enam tahun. Kemudian, vaksinasi bagi kelompok lanjut usia (lansia) serta komorbid juga akan terus ditingkatkan.
“Vaksinasi untuk yang kelompok-kelompok yang lansia, yang komorbid, kemudian yang nanti kadar imunitasnya sudah turun atau sudah lebih dari enam bulan, karena kita sudah tahu by name, by address, nanti kita akan segera berikan alternatif vaksinnya adanya, agar bisa meningkatkan kadar imunitasnya untuk menjaga level imunitas populasi Indonesia,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
