Terdeteksi Sub-Varian Omicron XBB, Ratu Ngadu: Vaksinasi Harus Tetap Berjalan
Jakarta- Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta agar pemerintah kembali menggalakan vaksinasi Covid-19, terlebih setelah sub-varian omicron XBB terdeteksi di Indonesia. Menurut Ratu, perlu usaha yang konsisten agar bisa menggugah masyarakat untuk melakukan vaksinasi dalam upaya melindungi diri dari Covid-19.
“Saya bersama Kementerian Kesehatan barusan turun ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi GERMAS ya, gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengajak masyarakat melindungi diri lewat kegiatan vaksin. Saya bilang tidak boleh berhenti, vaksinasi harus tetap berjalan, apalagi sudah ada varian baru,” tegas legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II tersebut.
Ratu menyampaikan bahwa vaksinasi diperlukan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Kondisi tersebut terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu, sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut.
“Jadi vaksinasi tetap kita jalankan. Kita tidak berhenti, ya agar masyarakat bisa mencapai herd immunity. Apalag, kita antisipasi dengan masuknya varian baru ini, kan, tentu perlu antisipasi. Takutnya varian baru ini lebih berbahaya dari varian-varian yang sudah ada. Istilahnya gini, jangan dikasih kendor gitu, lho, vaksin ini,” tambahnya saat dihubungi Parlementaria melalui sambungan telepon pada Senin, (24/10/2022).
Terkait dengan kondisi vaksinasi di daerah pemilihannya, Ratu menjelaskan bahwa masyarakat NTT mulai menunjukan antusiasme yang tinggi terhadap vaksinasi Covid-19, baik 2 dosis pertama maupun dosis ketiga atau booster. Sayangnya, tak setiap vaksin tersedia di sana. Meski begitu, Ratu menjelaskan bahwa Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DP2P) berusaha untuk menghadirkan vaksin, sehingga vaksinasi bisa tetap dilakukan.
“Akhir-akhir ini masyarakat antusiasnya sudah sangat tinggi, namun ketersediaan vaksin yang kurang. Tapi, terus diupayakan kementerian oleh DP2P untuk menghadirkan vaksin dan kami terus melakukan vaksinasi,” jelasnya setelah menghadiri acara vaksinasi massal di Desa Menne Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Data, NTT.
Untuk mengantisipasi sub-varian baru Covid-19 yang digadang menjadi penyebab naiknya angka kasus Covid-19 di beberapa negara, Ratu berharap agar masyarakat tetap taat pada protokol kesehatan. Selain itu, ia pun tak lupa mengingatkan agar masyarakat tetap mengonsumsi makanan sehat untuk mempertahankan imunitas. Hal ini sejalan dengan pesan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) yang digaungkan oleh Kemenkes.
Harapan saya masyarakat tetap taat protokol kesehatan. Tanggung jawab dari diri sendiri, menjaga diri untuk tetap sehat, melakukan vaksinasi dan tentunya jangan lengah. Jangan kita sudah merasa bebas, kalau perlu kita perketat untuk protokol dan vaksinasi. Juga mengonsumsi makanan sehat sehingga imunitas kita tetap terjaga, menghindari juga kerumunan-kerumunan yang tidak terlalu penting,” pesannya.
Dilansir dari Kementerian Kesehatan, kasus pertama pasien Covid-19 dengan sub-varian XBB di Indonesia merupakan transmisi lokal. Pasien berusia 29 tahun itu baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan menunjukan gejala seperti batuk, pilek, dan demam. Dengan adanya temuan ini, masyarakat diminta waspada dan memperkuat protokol kesehatan, terutama memakai masker.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
